Pemerintah berjanji akan segera memberikan kepastian terkait masalah perpanjangan kontrak blok-blok minyak dan gas, termasuk Blok Mahakam, yang akan habis dalam waktu dekat. Kabar baik itu datang dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.
Masalah perpanjangan blok ini memang sering kali menjadi pokok pembicaraan dari sejumlah pemain migas. Bayangkan saja, dalam lima tahun ke depan, terdapat sekitar 20 kontrak kerja sama hulu migas yang akan habis. Padahal seluruh blok tersebut memberikan kontribusi terhadap produksi migas nasional secara signifikan, yakni gas 30% dan minyak 20%. Dengan demikian harus ada kepastian apakah kontrak-kontrak itu akan diperpanjang atau tidak karena menyangkut masalah investasi dan kepastian bagi investor untuk menyusun program kerjanya.
Sementara Indonesia Petroleum Association (IPA) mengatakan 61 persen produksi sebesar 1,2 juta barel setara minyak (boepd) berasal Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan habis masa kontraknya dalam 10 tahun ke depan. Dan hanya 30 persen produksi migas nasional tahun 2020 berasal dari proyek-proyek migas yang saat ini dalam tahap perencanaan. Menurut IPA pengembangan potensi remaining resource memerlukan teknologi tinggi, padat modal dan tenaga kerja yang kompeten serta mempunyai keahlian khusus.
Sudirman mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengecek kembali kontrak-kontrak migas mana yang akan segera berakhir dan akan segera diputuskan. Dan pada waktunya akan diputuskan yang terbaik untuk negara. Namun, ia menegaskan, tidak harus setiap blok migas yang berakhir tidak boleh diperpanjang lagi atau diserahkan ke Pertamina untuk dikelola.
"Terbaik bukan berarti harus diberikan semua kepada Pertamina, tapi soal value added bagaimana? Sebagai contoh kita harus memikirkan memikirkan risk dan capability perusahaan-perusahaan nasional, tidak hanya Pertamina. Kita harus memikirkan Indonesia incorporated, semua perusahaan nasional harus diberi ruang yang baik untuk tumbuh bersama-sama demi kepentingan nasional. Termasuk yang lagi di-review itu tentang Blok Mahakam. Dalam waktu dekat akan ada keputusan," tuturnya.
Masalah perpanjangan kasus Mahakam ini dimulai sejak tahun 2008. Saat itu kontraktor Mahakam, perusahaan asal Perancis dan partnernya perusahaan asal Jepang, Inpex mengajukan perpanjangan Blok Mahakam yang akan habis tahun 2017. Ketika itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih dipegang oleh Purnomo Yusgiantoro. Tahun berganti tahun, keputusan masalah Blok Mahakam belum juga putus, bahkan ketika MESDM sudah berada di tangan Darwin Zahedi Saleh dan juga Jero Wacik yang dilantik pada Oktober 2011. Namun nyatanya hingga kini keputusan itu tak kunjung datang.
Total telah menyampaikan proposal terbarunya pada tahun lalu. Demikian pula Pertamina. Perusahaan merah itu juga telah menyatakan minatnya kepada pemerintah untuk ikut mengelola Blok Mahakam pasca 2017. Namun pemerintah bergeming.
Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ragu untuk memutuskan kasus Mahakam. Pemerintah, kata Wacik kala itu, masih berpikir apakah akan memberikan keputusan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat ini atau menunggu pemerintahan baru. Apalagi blok tersebut masa kontraknya baru akan habis tahun 2017.
Padahal kepastian mengenai masalah perpanjangan kontrak demi kesinambungan produksi suatu lapangan sangat penting. Dan tentunya kepastian jauh sebelum masa kontrak berakhir akan sangat membantu dalam kesinambungan produksi suatu lapangan. Jika keputusan yang diberikan terlambat, bukan tak mungkin produksi migas akan meluncur bebas.
Lain lagi dengan masalah operatorship. Memang harus diakui, perusahaan migas nasional jangan sampai menjadi tamu di negeri sendiri. Harus ada porsi tersendiri untuk mereka agar dapat berkiprah di Indonesia. Meski demikian, pemerintah harus mengingat bahwa industri ini adalah industri yang padat modal, sumber daya manusia dan juga teknologi. Jangan sampai hal ini diabaikan. Jadi kerjasama antara industri lokal dengan perusahaan asing masih tetap dibutuhkan hingga kita bisa mandiri dari segala aspek.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar