Naiknya Harga BBM dan Implikasinya Terhadap Konsumsi

Kurang dari sebulan menjadi presiden, Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Turut naik juga harga solar menjadi Rp 7.500 per liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter. Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak 18 November 2014. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah akan menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 120 triliun mulai 2015.

Yang menarik, pengumuman tersebut dilakukan Jokowi secara langsung. Semua orang tahu bagaimana sensitifnya isu kenaikan harga BBM di Indonesia. Sudah dapat dipastikan bahwa hal ini akan memicu komentar-komentar negatif terhadap Jokowi. Jika memang Jokowi tidak ingin mengambil resiko ini, bisa saja pengumuman tersebut dilemparkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil ataupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Namun itu tidak dilakukan Jokowi.

Sesaat setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, aktivis yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) langsung mengelar aksi di pertigaan depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga. Aksi puluhan mahasiswa ini sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mahasiswa memandang bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengkhianati rakyat dengan menaikkan harga BBM. Kepercayaan rakyat memilih Jokowi-JK menjadi pemimpin negara disalahgunakan dengan menaikkan harga BBM secara mendadak.

Ada yang salah penafsiran dalam hal ini. Sejak masa kampanye, tim Jokowi-JK sudah menyuarakan tentang pentingnya pengalihan subsidi BBM ini. Jokowi menilai kenaikan harga BBM adalah hal pertama yang harus dipecahkan pemerintahannya untuk mengakhiri defisit ganda, defisit neraca pembayaran dan defisit perdagangan. Kalau dua defisit tersebut bisa dipecahkan, Jokowi yakin bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi sehat. Dan jika makan trust terhadap pemerintahan baru akan terbangun sehingga arus investasi masuk.

Jokowi berjanji bahwa rakyat akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan anggaran subsidi BBM ke pengembangan infrastruktur, pertanian, usaha kecil, untuk solar nelayan. Untuk itu diperlukan sistem benar dan dipastikan tepat sasaran agar penyaluran subsidi bisa dipertanggungjawabkan.

Soal subsidi ini memang selalu menjadi urusan pelik. Pasalnya tak hanya pejabat, bahkan rakyat biasa pun sebenarnya paham bahwa harga BBM tidak bisa tidak harus segera dinaikkan. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan salah sasaran. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang yang sanggup membeli mobil tapi masih menikmati subsidi dari pemerintah. Sedangkan rakyat di Papua yang notabene rawan miskin malah tidak menikmatinya. Dimana rasa keadilan itu?

Meski demikian, menaikkan harga BBM adalah bola panas yang terus dihindari pemerintah. Misalnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas telah menolak untuk menaikkan harga BBM dengan alasan tidak mau menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.

Padahal, dalam APBN 2014 pemerintah dan DPR telah sepakat untuk memangkas volume quota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kl dengan asumsi harga BBM akan dinaikkan Rp 1.000 per liter pada Agustus ini. Tak heran jika pemerintah mendatang merasa pusing tujuh keliling untuk memecahkan masalah agar subsidi BBM Indonesia tidak melebihi budget yang telah ditentukan.

Tanpa ada kenaikan harga, masyarakat akan terus boros mengonsumsi BBM bersubsidi dan kuota 46 juta kilo liter bisa terlampaui. Pertamina memperkirakan quota BBM akan melebihi 1,9 juta kiloliter pada tahun ini tanpa ada kenaikan. Nah jika ada ada kenaikan, penambahan quota diharapkan tak lebih dari 1,65 juta kiloliter. Jadi mau tidak mau memang perilaku masyarakat yang boros dalam mengkonsumsi BBM harus diubah. Pasalnya kika terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah per tahun, negara bisa bangkrut. Maka tidak ada lagi sisa untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Memang diakuii, pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Namun bukan berarti kebijakan itu tidak bisa diambil lagi mengingat saat ini kondisinya sudah sangat mendesak. Kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak popolis namun hanya itu satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan pemberian subsidi BBM Indonesia terus menuai kritik karena dianggap tidak mencapai sasaran. Bagaimana tidak, kalangan menengah yang dianggap mampu –setidaknya mampu membeli mobil segenap dengan segala konsekuensinya- tetap diberi kucuran subsidi oleh pemerintah.

Bank Dunia (World Bank) berulangkali telah mengeritik kebijakan pemerintah tersebut. World Bank menilai tingginya subsidi BBM dan listrik dapat menekan keuangan negara dan dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah seharusnya mengalokasikan alokasi subsidi BBM untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti subsidi untuk investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Jika Jokowi berani menaikkan harga BBM, maka sudah sepatutnya ia mendapatkan apresiasi. Pasalnya hal tersebut akan meruntuhkan dugaan pencitraan terhadap Jokowi. Resiko menaikkan harga BBM sudah jelas sangat berat, yaitu menurunnya simpati publik karena masyarakat Indonesia sangat gerah dengan keputusan kenaikan harga BBM. Turunnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun merajai Indonesia sedikit banyak juga dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM.

Rakyat Indonesia banyak menaruh harapan terhadap Jokowi. Bukan hanya soal menaikkan harga BBM, tapi juga menyelesaikan banyak pekerjaan rumah pemerintahan SBY. Sebut saja soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam dan Blok Masela. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

SBY memang terkenal dengan prinsip kehati-hatian yang amat sangat. Bahkan saking hati-hatinya, terlalu banyak kebijakan yang mengambang yang tidak membuahkan hasil. Padahal keputusan dari pemerintah telah dinanti-nantikah khalayak. DI tangan Jokowi, gebrakan-gebrakan yang tak populer itu lah yang dinanti-nanti. Sebagai mantan pengusaha, Jokowi pasti mengerti langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan investasi. Dan tak muluk jika kita mengharapkan Indonesia baru di masa lima tahun mendatang.