Jumat, MESDM Laporkan Masalah Mahakam ke Presiden Jokowi

Jika tidak ada aral melintang, Jumat pekan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan terakhir mengenai Mahakam. Perkembangan apakah itu?

Pertengahan pekan ini, pemerintah kembali menggelar pertemuan dengan Pertamina dan Total terkait masalah Blok Mahakam. Memang belum ada tanda-tanda kejelasan mengenai nasib blok ini dalam waktu dekat. Meski demikian pemerintah memastikan bahwa Pertamina dilarang untuk mengambil partner lain selain Total dan Inpex. Alasannya, kedua perusahaan inilah yang mengerti seluk beluk Mahakam sehingga dapat membantu Pertamina untuk mempertahankan produksi. Sementara perusahaan lain, diyakini tidak akan membantu banyak.

Namun demikian, pemerintah daerah Kalimantan Timur tetap berhak mendapatkan 10 persen di Mahakam setelah 2017, meski dengan embel-embel bahwa mereka dilarang menggandeng perusahaan swasta lain sebagai partnernya. Masalah pendanaan untuk pemda, pemerintah meyakini bahwa hal itu bisa didapat melalui dana dari Pertamina ataupun konsorsium.

Kini pemerintah harus bergerak cepat. Langkah awal adalah dengan mendelegasikan masalah transisi kepada SKK Migas seperti yang diinginkan pemerintah. Memang, saat ini berkembang dua opsi yakni menentukan masa transisi sebelum tahun 2017 atau sesudahnya. Maklum saja, masalah transisi sebelum kontrak berakhir memang tidak terdapat dalam klausul kontrak bagi hasil saat ini. Jika ada pemaksaan dari pemerintah, tentu jelas itu akan mencederai kontrak.

Meski demikian masa transisi itu bukan mustahil terjadi jika memang timbal balik untuk Total dalam pengelolaan Mahakam cukup ekonomis dan menguntungkan. Namun tentunya harus dilakukan berdasarkan pendekatan business to business dan simbiosis mutulisme bagi kedua belah pihak. Nah inilah yang harus dipikirkan pemerintah.

Selain itu juga masalah pembagian saham. Pemerintah harus mengingat bahwa pengembangan Mahakam membutuhkan dana sekitar US$ 2,5 miliar per tahun. Pertamina sendiri diperkirakan hanya sanggup menggelontorkan sebagian dari itu karena masih harus melakukan ekspansi ke luar negeri juga. Nah jika Total dan Inpex hanya diberikan sebagian kecil saham di Mahakam, maka sudah pasti porsi Pertamina dalam mengeluarkan modal akan semakin besar. Yang menjadi masalah, apakah Pertamina sanggup? Dan apakah ini akan memberikan dampak pada rencana ekspansi ke luarnegerinya?

Pemerintah memang harus bekerja ekstra keras untuk segera memutuskan kasus Mahakam yang telah terombang-ambing selama beberapa tahun. Apalagi tahun 2015 telah mencapai setengahnya, dimana pengembangan sejumlah sumur pasca 2017 harus ditentukan sejak sekarang. Jangan sampai salah langkah hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Ketegangan Jokowi-PDIP dan Implikasinya Terhadap Investasi

Situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini sangat tidak kondusif. Para elite politik sibuk sendiri dengan berbagai kepentingannya. Padahal di sisi lain Indonesia sedang membutuhkan dana segar karena perkiraan kebutuhan investasi yang mencapai Rp 5.452 triliun pada kurun 2015-2019 di sektor infrastruktur. Ironis sekali bukan?

Kabinet Kerja baru seumur jagung, baru saja berumur empat bulan. Namun sangat aneh jika PDIP yang notabene adalah pengusung Joko Widodo sebagai presiden malah mengingkan adanya reshuffle kabinet terhadap 'Trio Singa' yaitu Luhut Panjaitan, Rini Soemarno, dan Andi Widjajanto.

Dorongan reshuffle terhadap 'Trio Singa' bermula dengan isu adanya orang Istana yang menjadi penghubung komunikasi antara Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meskipun ada hal lain yang disembunyikan yakni tentang asal muasal ketiga orang itu jadi menteri yang konon tanpa restu Megawati.

Hubungan Istana dengan PDIP memang tengah tak harmonis. Sejumlah manuver Presiden Jokowi dan pembantunya disebut membuat gerah Teuku Umar. Puncaknya adalah ketika Istana memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Tak sedikit orang yang garuk-garuk kepala melihat konstelasi perpolitikan ini. Bagaimana mungkin mereka sibuk sendiri, bergulat dengan kepentingan mereka sendiri sementara begitu banyak masalah yang dihadapi negeri ini.

Tak dapat dipungkiri, ada deretan masalah yang harus dituntaskan Jokowi. Banyak harapan yang bertumpu pada Jokowi untuk dapat menyelesaikannya mengingat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Gebrakan Jokowi memang sudah dinanti-nanti banyak masyarakat.

Di industri migas sendiri, ada sejumlah masalah yang harus segera dituntaskan untuk meningkatkan iklim investasi. Misalnya masalah cost recovery yang dipatok di APBN yang dianggap mengganggu investor dalam menjalankan kegiatan migas. Ada juga soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam, Blok Masela, dan blok-blok lainnya. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

Saat ini kita membutuhkan sosok presiden yang benar-benar bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dengan cara yang rasional. Dan cara nasionalisasi asset migas bukanlah cara yang rasional karena ujung-ujungnya Indonesia juga yang akan dirugikan. Sosok presiden idaman adalah ia yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi dan dapat mengundang banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kegiatan eksplorasi di negara ini dapat ditingkatkan. Tanpa eksplorasi maka Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak permanen. Ini lah yang harus diwaspadai.

Inilah yang harus disadari oleh para elite politik di negeri ini. Kepentingan masyarakat adalah prioritas, sementara kepentingan partai adalah nomer kesekian. Dan Jokowi sendiri juga harus ingat pada Manuel L. Quezon, Presiden ke-2 Philipina, "Pengabdianku pada partai berakhir saat pengabdianku pada negara dimulai."

Naiknya Harga BBM dan Implikasinya Terhadap Konsumsi

Kurang dari sebulan menjadi presiden, Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Turut naik juga harga solar menjadi Rp 7.500 per liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter. Harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak 18 November 2014. Kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah akan menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 120 triliun mulai 2015.

Yang menarik, pengumuman tersebut dilakukan Jokowi secara langsung. Semua orang tahu bagaimana sensitifnya isu kenaikan harga BBM di Indonesia. Sudah dapat dipastikan bahwa hal ini akan memicu komentar-komentar negatif terhadap Jokowi. Jika memang Jokowi tidak ingin mengambil resiko ini, bisa saja pengumuman tersebut dilemparkan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil ataupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Namun itu tidak dilakukan Jokowi.

Sesaat setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, aktivis yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) langsung mengelar aksi di pertigaan depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga. Aksi puluhan mahasiswa ini sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Mahasiswa memandang bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengkhianati rakyat dengan menaikkan harga BBM. Kepercayaan rakyat memilih Jokowi-JK menjadi pemimpin negara disalahgunakan dengan menaikkan harga BBM secara mendadak.

Ada yang salah penafsiran dalam hal ini. Sejak masa kampanye, tim Jokowi-JK sudah menyuarakan tentang pentingnya pengalihan subsidi BBM ini. Jokowi menilai kenaikan harga BBM adalah hal pertama yang harus dipecahkan pemerintahannya untuk mengakhiri defisit ganda, defisit neraca pembayaran dan defisit perdagangan. Kalau dua defisit tersebut bisa dipecahkan, Jokowi yakin bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi sehat. Dan jika makan trust terhadap pemerintahan baru akan terbangun sehingga arus investasi masuk.

Jokowi berjanji bahwa rakyat akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan anggaran subsidi BBM ke pengembangan infrastruktur, pertanian, usaha kecil, untuk solar nelayan. Untuk itu diperlukan sistem benar dan dipastikan tepat sasaran agar penyaluran subsidi bisa dipertanggungjawabkan.

Soal subsidi ini memang selalu menjadi urusan pelik. Pasalnya tak hanya pejabat, bahkan rakyat biasa pun sebenarnya paham bahwa harga BBM tidak bisa tidak harus segera dinaikkan. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan salah sasaran. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang yang sanggup membeli mobil tapi masih menikmati subsidi dari pemerintah. Sedangkan rakyat di Papua yang notabene rawan miskin malah tidak menikmatinya. Dimana rasa keadilan itu?

Meski demikian, menaikkan harga BBM adalah bola panas yang terus dihindari pemerintah. Misalnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas telah menolak untuk menaikkan harga BBM dengan alasan tidak mau menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.

Padahal, dalam APBN 2014 pemerintah dan DPR telah sepakat untuk memangkas volume quota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kl dengan asumsi harga BBM akan dinaikkan Rp 1.000 per liter pada Agustus ini. Tak heran jika pemerintah mendatang merasa pusing tujuh keliling untuk memecahkan masalah agar subsidi BBM Indonesia tidak melebihi budget yang telah ditentukan.

Tanpa ada kenaikan harga, masyarakat akan terus boros mengonsumsi BBM bersubsidi dan kuota 46 juta kilo liter bisa terlampaui. Pertamina memperkirakan quota BBM akan melebihi 1,9 juta kiloliter pada tahun ini tanpa ada kenaikan. Nah jika ada ada kenaikan, penambahan quota diharapkan tak lebih dari 1,65 juta kiloliter. Jadi mau tidak mau memang perilaku masyarakat yang boros dalam mengkonsumsi BBM harus diubah. Pasalnya kika terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah per tahun, negara bisa bangkrut. Maka tidak ada lagi sisa untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Memang diakuii, pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Namun bukan berarti kebijakan itu tidak bisa diambil lagi mengingat saat ini kondisinya sudah sangat mendesak. Kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak popolis namun hanya itu satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan pemberian subsidi BBM Indonesia terus menuai kritik karena dianggap tidak mencapai sasaran. Bagaimana tidak, kalangan menengah yang dianggap mampu –setidaknya mampu membeli mobil segenap dengan segala konsekuensinya- tetap diberi kucuran subsidi oleh pemerintah.

Bank Dunia (World Bank) berulangkali telah mengeritik kebijakan pemerintah tersebut. World Bank menilai tingginya subsidi BBM dan listrik dapat menekan keuangan negara dan dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah seharusnya mengalokasikan alokasi subsidi BBM untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti subsidi untuk investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Jika Jokowi berani menaikkan harga BBM, maka sudah sepatutnya ia mendapatkan apresiasi. Pasalnya hal tersebut akan meruntuhkan dugaan pencitraan terhadap Jokowi. Resiko menaikkan harga BBM sudah jelas sangat berat, yaitu menurunnya simpati publik karena masyarakat Indonesia sangat gerah dengan keputusan kenaikan harga BBM. Turunnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun merajai Indonesia sedikit banyak juga dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM.

Rakyat Indonesia banyak menaruh harapan terhadap Jokowi. Bukan hanya soal menaikkan harga BBM, tapi juga menyelesaikan banyak pekerjaan rumah pemerintahan SBY. Sebut saja soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam dan Blok Masela. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

SBY memang terkenal dengan prinsip kehati-hatian yang amat sangat. Bahkan saking hati-hatinya, terlalu banyak kebijakan yang mengambang yang tidak membuahkan hasil. Padahal keputusan dari pemerintah telah dinanti-nantikah khalayak. DI tangan Jokowi, gebrakan-gebrakan yang tak populer itu lah yang dinanti-nanti. Sebagai mantan pengusaha, Jokowi pasti mengerti langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan investasi. Dan tak muluk jika kita mengharapkan Indonesia baru di masa lima tahun mendatang.

Selamat Datang Presiden Jokowi, Sejumlah PR Migas Telah Menanti

Selamat Datang Presiden Baru Joko Widodo. Rakyat telah menantimu untuk memberikan warna baru terhadap pemerintahan. Pemerintah yang hangat dan tidak birokratis seperti halnya pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selain itu, tentu saja harapan agar perkenomian negara ini bisa melesat tajam, dan tak terkecuali produksi migas nasional bisa dikerek. Namun untuk mewujudkannya, tentunya terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus digarap pemerintah baru untuk menciptakan Indonesia baru.

Hadirnya presiden ketujuh ini memberi harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan perubahan. Perubahan yang lebih baik dalam masa, setidaknya, lima tahun mendatang. Perubahan yang signifikan terhadap pembangunan negeri ini, terhadap rakyat kecil dan tentunya tak terkecuali terhadap industri migas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN negara ini.

Terlalu banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama di bidang perekonomian dan khususnya industri migas. Ini berbanding terbalik dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi sebesar 1 juta barrel per hari. Target yang seharusnya dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2013, lalu mundur ke tahun 2014, kini menjadi tanda tanya besar: mungkin kah akan tercapai?

Sejumlah praktisi industri migas sendiri meragukan pencapaian angka tersebut. Alasannya sejak penemuan di Blok Cepu puluhan tahun yang lalu, praktis tidak ada lagi penemuan minyak yang signifikan. Padahal pengurasan cadangan kita sudah cukup banyak, seiring dengan konsumi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri yang mencapai 1,5 juta barrel per hari. Apakah semuanya bisa dipenuhi dari produksi minyak domestik? Jawabannya tidak, karena produksi minyak kita terus mengalami penurunan dan bahkan saat ini hanya berada di kisaran 800.000an barrel per hari.

Ini tak lepas dari sepinya kegiatan eksplorasi migas nasional. Dengan tingkat pengurasan yang semakin tajam, sudah barang tentu cadangan migas kita menjadi berkurang. Kini the untouchable areas hanya tinggal berada di kawasan timur Indonesia dan laut dalam. Daerah-daerah onshore sudah dieksploitasi. Namun tentu saja untuk melakukan kegiatan eksplorasi di laut dalam, diperlukan insentif yang tidak sedikit karena resikonya juga tidak mudah. Investor harus siap kehilangan uang triliunan rupiah kalau gagal menemukan cadangan hidrokarbon. Nah, bagaimana untuk meningkatkan minat investor ini? Tentu saja dengan memberikan paket insentif yang menarik.

Sebelumnya Indonesian Petroleum Association telah memberikan guideline kepada pemerintah mengenai masalah di industri migas yang harus segera diselesaikan untuk menggairahkan kegiatan eksplorasi dan produksi. Usulan itu diantaranya adalah dengan mencabut adanya batasan cost recovery yang saat ini dipatok di APBN, memberikan kepastian kontrak, mempermudah proses perijinan dan juga menuntaskan masalah tumpang tindih lahan migas.

Masalah kepastian kontrak memang menjadi salah satu perhatian serius industri migas ini karena banyaknya nasib Kontrak Kerja Sama (KKS) yang masih mengambang karena ketidakberanian pemerintah untuk memutuskan. Kontrak-kontrak tersebut antara lain adanya perpanjangan Blok Mahakam, perpanjangan Blok Makassar Strait dan perpanjangan Blok Masela. Ketiganya harus diputuskan segera karena menyangkut komitmen investasi yang mencapai miliaran dollar AS. Jika pemerintah tidak segera memutuskan, bukan mustahil para investor tersebut angkat kaki dari Indonesia.

Total dan Inpex saat ini membelanjakan sekitar US$ 2,5 miliar per tahun untuk mengelola blok tersebut. Keduanya juga berjanji untuk menginjeksikan investasi sebesat US$ 7,3 miliar hingga 2017 jika pemerintah memperpanjang kontrak Blok Mahakam. Memang untuk menjaga kestabilan produksi migas di sebuah blok tua semacam Blok Mahakam bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain itu, jika tidak segera diputuskan, dikhawatirkan nilai proyek akan melambung tinggi sehingga menggerus keekonomian proyek tersebut. Apalagi di masa mendatang, harga gas bukan mustahil menjadi sangat murah karena keberhasilan pengelolaan shale gas di Amerika sehingga pasar kebanjiran gas. Jika nilai proyek naik, sementara harga gas turun, sudah barang tentu proyek gas Indonesia akan ditinggal lari para investor.

Nah Pak Jokowi, kira-kira itulah sejumlah masalah di industri migas yang harus segera diselesaikan. Nasib industri ini ada di tangan Jokowi. Tentunya alangkah bijaksananya jika masalah-masalah krusial tersebut menjadi prioritas utama di 100 hari pemerintahan Jokowi.