Menanti Keputusan Pemerintah Terkait Mahakam

Dalam hitungan hari, jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan segera membuat keputusan terkait pengelolaan Mahakam. Targetnya segala sesuatunya bisa selesai pada media Februari ini, setelah pemerintah mendapatkan proposal dari Pertamina. Lalu bagaimanakah solusi terbaik yang sebaiknya diambil pemerintah?

Masalah Mahakam ini memang tergolong unik. Mengapa? Jelas unik, pasalnya proposal perpanjangan blok yang diajukan perusahaan asal Perancis, Total, sejak tahun 2008 tampaknya tidak digubris sama sekali. Padahal Total telah secara gamblang menjelaskan seluruh rencananya terkait pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak bagi hasil (production sharing contract) usai pada tahun 2017. Bahkan Total secara jelas pula telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi sebesar US$ 7,3 miliar untuk mengelola Mahakam jika pemerintah memperpanjang kontrak PSCnya.

Namun apa daya, pemerintah akhirnya memutuskan Pertamina yang berhak untuk mengelola Mahakam. Dan Pertamina diminta untuk memberikan proposal mengenai pengelolaan Mahakam pada bulan ini. Pertamina sendiri berharap seluruh proses internal Pertamina dan persetujuan seluruh komisaris segera selesai agar dapat segera mengajukan ke pemerintah.

Proposal pengelolaan Blok Mahakam yang dibuat oleh perseroan sendiri berisi aspek kesiapan teknis, ekonomis dan organisasi pengelola blok migas yang berada di Kalimantan Timur itu. Pertamina sendiri siap bermitra dengan pihak mana saja, termasuk Total E&P Indonesie.

Pertamina sendiri telah menganggarkan dana sebesar US$ 1 miliar per tahun dalam mengelola Mahakam. Untuk mendapatkan dana tersebut, Pertamina menjajaki pinjaman dari sejumlah perbankan. Memang tak dapat dipungkiri, akan sangat sulit bagi perusahaan nasional untuk mendapatkan dana sebesar itu. Total sendiri menghabiskan dana sekitar US$ 2,5 miliar per tahunnya untuk mengelola Mahakam. Dengan dana tersebut, maka produksi Mahakam bisa dipertahankan di sekitar level 1,7 miliar kaki kubik per hari. Nah tentu saja, dengan laju penurunan alamiah yang semakin naik, maka dana investasi yang diperlukan dalam pengelolaan Mahakam seharusnya tidak mungkin kurang dari angka US$ 2 miliar.

Disinilah perlunya Pertamina menggandeng Total. Selain dibutuhkan untuk menggelontorkan dana yang dibutuhkan untuk kesinambungan produksi Mahakam, pengalaman dan teknologi yang dimiliki Total juga sangat diperlukan.

Bagaimana dengan kemungkinan keterlibatan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur? Memang bukan mustahil. Namun pemerintah harus memastikan bahwa pemda benar-benar memiliki uang untuk mengelola Mahakam yang benar-benar keluar dari koceknya sendiri, bukan dari pihak swasta lainnya.

Toh ini sudah sejalan dengan statement Plt Dirjen Migas Kemen­terian ESDM I.G.N. Wiratmadja yang mengatakan, pemerintah menginginkan pemda tidak melibatkan pihak swasta untuk mengelola saham di Blok Mahakam agar benar-benar daerah yang dapat.

Kini, keputusan pengelolaan Blok Mahakam ada di tangan pemerintah. Tentunya kita berharap pemerintah akan bersikap obyektif atas keputusannya. Pasalnya apapun keputusan itu, dampaknya akan sangat terasa hingga setidaknya 20 tahun mendatang. Jika Mahakam tidak ditangani dengan baik, maka jangan pernah berharap lagi bahwa blok itu masih akan menjadi blok gas dengan produksi terbesar di Indonesia. Konsekuensinya, pemerintah harus siap dengan penurunan pendapatan di APBN dari sektor gas.