Ketegangan Jokowi-PDIP dan Implikasinya Terhadap Investasi

Situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini sangat tidak kondusif. Para elite politik sibuk sendiri dengan berbagai kepentingannya. Padahal di sisi lain Indonesia sedang membutuhkan dana segar karena perkiraan kebutuhan investasi yang mencapai Rp 5.452 triliun pada kurun 2015-2019 di sektor infrastruktur. Ironis sekali bukan?

Kabinet Kerja baru seumur jagung, baru saja berumur empat bulan. Namun sangat aneh jika PDIP yang notabene adalah pengusung Joko Widodo sebagai presiden malah mengingkan adanya reshuffle kabinet terhadap 'Trio Singa' yaitu Luhut Panjaitan, Rini Soemarno, dan Andi Widjajanto.

Dorongan reshuffle terhadap 'Trio Singa' bermula dengan isu adanya orang Istana yang menjadi penghubung komunikasi antara Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meskipun ada hal lain yang disembunyikan yakni tentang asal muasal ketiga orang itu jadi menteri yang konon tanpa restu Megawati.

Hubungan Istana dengan PDIP memang tengah tak harmonis. Sejumlah manuver Presiden Jokowi dan pembantunya disebut membuat gerah Teuku Umar. Puncaknya adalah ketika Istana memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Tak sedikit orang yang garuk-garuk kepala melihat konstelasi perpolitikan ini. Bagaimana mungkin mereka sibuk sendiri, bergulat dengan kepentingan mereka sendiri sementara begitu banyak masalah yang dihadapi negeri ini.

Tak dapat dipungkiri, ada deretan masalah yang harus dituntaskan Jokowi. Banyak harapan yang bertumpu pada Jokowi untuk dapat menyelesaikannya mengingat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Gebrakan Jokowi memang sudah dinanti-nanti banyak masyarakat.

Di industri migas sendiri, ada sejumlah masalah yang harus segera dituntaskan untuk meningkatkan iklim investasi. Misalnya masalah cost recovery yang dipatok di APBN yang dianggap mengganggu investor dalam menjalankan kegiatan migas. Ada juga soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam, Blok Masela, dan blok-blok lainnya. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

Saat ini kita membutuhkan sosok presiden yang benar-benar bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dengan cara yang rasional. Dan cara nasionalisasi asset migas bukanlah cara yang rasional karena ujung-ujungnya Indonesia juga yang akan dirugikan. Sosok presiden idaman adalah ia yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi dan dapat mengundang banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kegiatan eksplorasi di negara ini dapat ditingkatkan. Tanpa eksplorasi maka Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak permanen. Ini lah yang harus diwaspadai.

Inilah yang harus disadari oleh para elite politik di negeri ini. Kepentingan masyarakat adalah prioritas, sementara kepentingan partai adalah nomer kesekian. Dan Jokowi sendiri juga harus ingat pada Manuel L. Quezon, Presiden ke-2 Philipina, "Pengabdianku pada partai berakhir saat pengabdianku pada negara dimulai."