Jika tidak ada aral melintang, Jumat pekan
ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan menghadap
Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan terakhir mengenai Mahakam.
Perkembangan apakah itu?
Pertengahan pekan ini, pemerintah kembali
menggelar pertemuan dengan Pertamina dan Total terkait masalah Blok Mahakam.
Memang belum ada tanda-tanda kejelasan mengenai nasib blok ini dalam waktu
dekat. Meski demikian pemerintah memastikan bahwa Pertamina dilarang untuk
mengambil partner lain selain Total dan Inpex. Alasannya, kedua perusahaan
inilah yang mengerti seluk beluk Mahakam sehingga dapat membantu Pertamina
untuk mempertahankan produksi. Sementara perusahaan lain, diyakini tidak akan
membantu banyak.
Namun demikian, pemerintah daerah Kalimantan
Timur tetap berhak mendapatkan 10 persen di Mahakam setelah 2017, meski dengan
embel-embel bahwa mereka dilarang menggandeng perusahaan swasta lain sebagai
partnernya. Masalah pendanaan untuk pemda, pemerintah meyakini bahwa hal itu
bisa didapat melalui dana dari Pertamina ataupun konsorsium.
Kini pemerintah harus bergerak cepat. Langkah
awal adalah dengan mendelegasikan masalah transisi kepada SKK Migas seperti
yang diinginkan pemerintah. Memang, saat ini berkembang dua opsi yakni
menentukan masa transisi sebelum tahun 2017 atau sesudahnya. Maklum saja,
masalah transisi sebelum kontrak berakhir memang tidak terdapat dalam klausul
kontrak bagi hasil saat ini. Jika ada pemaksaan dari pemerintah, tentu jelas
itu akan mencederai kontrak.
Meski demikian masa transisi itu bukan
mustahil terjadi jika memang timbal balik untuk Total dalam pengelolaan Mahakam
cukup ekonomis dan menguntungkan. Namun tentunya harus dilakukan berdasarkan
pendekatan business to business dan simbiosis mutulisme bagi kedua belah pihak.
Nah inilah yang harus dipikirkan pemerintah.
Selain itu juga masalah pembagian saham. Pemerintah
harus mengingat bahwa pengembangan Mahakam membutuhkan dana sekitar US$ 2,5
miliar per tahun. Pertamina sendiri diperkirakan hanya sanggup menggelontorkan
sebagian dari itu karena masih harus melakukan ekspansi ke luar negeri juga.
Nah jika Total dan Inpex hanya diberikan sebagian kecil saham di Mahakam, maka
sudah pasti porsi Pertamina dalam mengeluarkan modal akan semakin besar. Yang
menjadi masalah, apakah Pertamina sanggup? Dan apakah ini akan memberikan
dampak pada rencana ekspansi ke luarnegerinya?
Pemerintah memang harus bekerja ekstra keras
untuk segera memutuskan kasus Mahakam yang telah terombang-ambing selama
beberapa tahun. Apalagi tahun 2015 telah mencapai setengahnya, dimana
pengembangan sejumlah sumur pasca 2017 harus ditentukan sejak sekarang. Jangan
sampai salah langkah hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar