Jumat, MESDM Laporkan Masalah Mahakam ke Presiden Jokowi

Jika tidak ada aral melintang, Jumat pekan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan terakhir mengenai Mahakam. Perkembangan apakah itu?

Pertengahan pekan ini, pemerintah kembali menggelar pertemuan dengan Pertamina dan Total terkait masalah Blok Mahakam. Memang belum ada tanda-tanda kejelasan mengenai nasib blok ini dalam waktu dekat. Meski demikian pemerintah memastikan bahwa Pertamina dilarang untuk mengambil partner lain selain Total dan Inpex. Alasannya, kedua perusahaan inilah yang mengerti seluk beluk Mahakam sehingga dapat membantu Pertamina untuk mempertahankan produksi. Sementara perusahaan lain, diyakini tidak akan membantu banyak.

Namun demikian, pemerintah daerah Kalimantan Timur tetap berhak mendapatkan 10 persen di Mahakam setelah 2017, meski dengan embel-embel bahwa mereka dilarang menggandeng perusahaan swasta lain sebagai partnernya. Masalah pendanaan untuk pemda, pemerintah meyakini bahwa hal itu bisa didapat melalui dana dari Pertamina ataupun konsorsium.

Kini pemerintah harus bergerak cepat. Langkah awal adalah dengan mendelegasikan masalah transisi kepada SKK Migas seperti yang diinginkan pemerintah. Memang, saat ini berkembang dua opsi yakni menentukan masa transisi sebelum tahun 2017 atau sesudahnya. Maklum saja, masalah transisi sebelum kontrak berakhir memang tidak terdapat dalam klausul kontrak bagi hasil saat ini. Jika ada pemaksaan dari pemerintah, tentu jelas itu akan mencederai kontrak.

Meski demikian masa transisi itu bukan mustahil terjadi jika memang timbal balik untuk Total dalam pengelolaan Mahakam cukup ekonomis dan menguntungkan. Namun tentunya harus dilakukan berdasarkan pendekatan business to business dan simbiosis mutulisme bagi kedua belah pihak. Nah inilah yang harus dipikirkan pemerintah.

Selain itu juga masalah pembagian saham. Pemerintah harus mengingat bahwa pengembangan Mahakam membutuhkan dana sekitar US$ 2,5 miliar per tahun. Pertamina sendiri diperkirakan hanya sanggup menggelontorkan sebagian dari itu karena masih harus melakukan ekspansi ke luar negeri juga. Nah jika Total dan Inpex hanya diberikan sebagian kecil saham di Mahakam, maka sudah pasti porsi Pertamina dalam mengeluarkan modal akan semakin besar. Yang menjadi masalah, apakah Pertamina sanggup? Dan apakah ini akan memberikan dampak pada rencana ekspansi ke luarnegerinya?

Pemerintah memang harus bekerja ekstra keras untuk segera memutuskan kasus Mahakam yang telah terombang-ambing selama beberapa tahun. Apalagi tahun 2015 telah mencapai setengahnya, dimana pengembangan sejumlah sumur pasca 2017 harus ditentukan sejak sekarang. Jangan sampai salah langkah hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Total Komit Tetap Investasi di Mahakam

Kendati kontrak PT Total E&P Indonesie di Blok Mahakam akan berakhir pada akhir 2017, namun perusahaan minyak asal Perancis itu tetap akan menanamkan investasi di Blok Mahakam dalam beberapa tahun ke depan. Langkah tersebut penting untuk tetap mempertahankan produksi di blok tersebut.

Kesinambungan suatu produksi memang tak lepas dari komitmen investasi suatu perusahaan. Apalagi untuk blok tua seperti Mahakam yang membutuhkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan lebih jauh untuk menjaga produksi tidak turun. Nah ini lah yang akan dilakukan Total dalam menjaga produksi Mahakam. Memang harus diakui, dibutuhkan jiwa besar untuk tetap terus melakukan investasi di tengah ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak di Mahakam.

Total tidak mengurangi besaran investasi di Blok Mahakam. Pada tahun ini, nilai investasi Total mencapai US$ 2,4 miliar. Angka ini sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ditetapkan pemerintah melalui SKK Migas. Menurut Hardy investasi tersebut tidak akan dikurangi untuk menjaga tingkat produksi Blok Mahakam. Apalagi masih ada kontrak penjualan gas ke Jepang sampai 2022.

“POD (plan of development) yang sudah disetujui kita hormati, harus diikuti secara profesional. Karena kalau POD sudah disetujui SKK Migas kita harus jalankan,” kata dia.

Keseriusan Total ini sebelumnya juga pernah ditunjukan pada tahun lalu dengan tetap melakukan pengembangan-pengembangan untuk menjaga level produksi. Proyek Sisi Nubi Fase 2B yang menelan investasi sebesar US$ 739 juta adalah salah satu contoh pengembangannya. Proyek yang bagian dari proyek MP3EI yang telah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu secara resmi diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September 2014.

Dalam pengembangan proyek Sisi-Nubi Fase 2, Total akan menambah 35 sumur dan menelan biaya US$1.033 miliar, dimana US$ 739 juta dialokasikan untuk Fase 2B. Suatu angka fantastis meski di tengah ketidakjelasan nasibnya dalam pengelolaan blok tersebut.

Memang Mahakam adalah pemasok gas terbesar, yaitu sebesar 80 persen bagi kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur. Kilang itu sendiri sebagian besar diperuntukan ekspor ke negara-negara Asia, seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Jika saja produksi Mahakam turun, maka sudah pasti penerimaan negara juga akan anjlok. Dan bukan tak mungkin Indonesia harus menelan pil pahit, dari mulai kemungkinan membayar penalti dan juga dibawa ke arbitrase internasional.

Nah, keseriusan Total memang sudah tampak jelas. Duet Pertamina dan Total dalam mengelola Mahakam pasca 2017 bisa jadi merupakan solusi terbaik. Itu adalah win-win solution yang membawa kebaikan bagi negara ini.