Jero Wacik bisa jadi merupakan salah satu selebriti. Bukan hanya karena posisinya yang mantan Menteri Pariwisata menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, lamanya mengambil keputusan, tapi juga lontaran kata-katanya terkait dengan media yang sangat kontroversial.
Liat saja pernyataannya baru-baru ini yang menyebut yang menyebut media online tidak jelas dan pemberitaannya seperti 'surat kaleng'. Kontan saja pernyataan tersebut mengundang protes dari wartawan. Bahkan Ikatan Wartawan Online (IWO) melaporkan sang menteri ke Bareskrim Mabes Polri.
Jero Wacik memang telah membela diri dengan mengatakan bahwa pernyataan media online sebagai surat kaleng bukan ditujukan kepada media yang bersangkutan ataupun jurnalisnya.
Itu bukan kali pertama Jero Wacik kepeleset lidah. Sebelumnya ia menyarankan anak buahnya di SKSP Migas (sekarang menjadi SKK Migas) untuk mengajak makan siang wartawan untuk memberikan penjelasan mengenai bisnis hulu. Tak hanya itu, Jero juga menghimbau SKSP Migas untuk memberikan hadiah bagi wartawan yang memuat berita dengan benar.
"Begitu dimuat, periksa muatannya, sudah benar belum. Kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau nggak mau kasih hadiah nggak apa-apa, tetapi kebangetan. Masa, segede BP Migas nggak pernah mau kasih hadiah. Salah juga. Wartawan kan rakyat, jadi harus pro rakyat," ujar Jero (19/11), seperti dikutip merdeka.com.
Selain terkait urusan dengan media, Jero Wacik memang sering melontarkan kalimat-kalimat yang terkesan sekenanya. Sebut saja, ketika ditanya soal perpanjangan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya tahun 2017.
Mau tahu jawabannya? Menurutnya keputusan tersebut ada kemungkinan akan diputuskan pada pemerintahan baru, yakni 2014. Menurut Jero, pihaknya menginginkan kontrak Blok Mahakam diputuskan secepatnya. Namun, kata Jero, banyak pihak yang menaruh curiga bahwa keputusan Blok Mahakam akan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Padahal masalah Mahakam ini adalah masalah pelik yang membutuhkan keputusan cepat. Soalnya ini terkait dengan masalah produksi yang akan turun drastic jika pemerintah tidak segera memberi kepastian mengenai siapa operator pasca 2017. Total pun tidak berani memberikan investasi karena jika itu dilakukan, maka dipastikan tidak akan kembali jika kontraknya tidak diperpanjang. Jadi, bagaimana Pak Menteri? Jangan sampai muncul plesetan sinis: “Jero, the minister of zero.”
Chandra Winata, lahir di Surabaya, tinggal di Jakarta, suka dengan kasus social ekonomi.
Keterangan Foto:
1. Dokumentasi milik Republika.com
2. DOkumentasi milik Kementrian ESDM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar