Krisis Ekonomi 1998, Akankah Terulang?

Kondisi perekonomian global akhirnya memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut ditandai dengan semakin turunnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar yang mencapai angka Rp 11.000. Indeks Harga Saham Gabungan pun terus melorot. Tak mau krisis 1998 terulang, pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari empat paket utama yang diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. 

Maklum saja, krisis ekonomi 1998 merupakan pukulan berat bagi bangsa ini. Saat itu Rupiah anjlok, demikian pula IHSG. Masyarakat mengakui khawatiran, guncangan serupa akan terulang kembali tahun ini.

Dalam konferensi persnya pada hari Jumat, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan bahwa empat tindakan tersebut yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi. Pemerintah juga akan mengurangi impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel. Penggunaan biodiesel diyakini dapat mengurangi impor solar secara signifikan. Kemudian, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125 - 150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.

Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi. Selain itu juga akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Hatta mencontohkan, saat ini sudah dirumuskan penyederhanaan perizinan di bidang investasi hulu migas dari 69 jenis perizinan menjadi 8 jenis perizinan.

Mendengar adanya 69 macam perijinan, hati saya membayangkan betapa rumitnya menjadi investor di negeri ini. Bagaimana tidak, untuk menginvestasikan uang di Indonesia saja, investor harus melewati sekian puluh pintu untuk perizinan. Itu baru perizinan, belum kendala-kendala lain yang harus dihadapi. Kalau di sektor migas misalnya, investor masih harus berhadapan dengan masalah-masalah di daerah.

Nah, dengan sulitnya kondisi perekonomian saat ini, tentunya pemerintah sangat membutuhkan kucuran dollar yang signifikan. Ingatan saya kembali kepada kasus Blok Mahakam, dimana Total dan Inpex berencana untuk menambah investasinya sebesar $ 7.3 miliar di blok tersebut. Tentunya tawaran investasi tersebut jangan sampai disia-siakan.