 |
| merdeka.com |
Lamanya keputusan pemerintah terkait akan
habisnya kontrak Blok Mahakam menyebabkan sejumlah pihak tak sabar dan mendesak
pemerintah untuk segera memutuskannya. Keputusan yang cepat diharapkan dapat
mencegah banyaknya muatan politik yang dapat mempengaruhi keputusan jika
dilakukan pasca 2014 –ketika pemilihan presiden baru-.
Jika benar ini diputuskan oleh pemerintah baru,
bisa jadi keputusan tergantung dari kepentingan partai tertentu. Ini lah yang harus
dihindari, apalagi Mahakam merupakan salah satu blok yang signifikan membantu
APBN. Mahakam bisa menjadi ‘ATM’ bagi penguasa jika tidak diputuskan dengan
benar.
Apalagi akhir-akhir isu anti asing dan isu
nasionalisme sedang mencuat. Akibatnya kasus Mahakam dikaitkan dengan isu asing
dan nasionalisme.
Baru-baru ini Total menghadap ke Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan keseriusannya untuk mengelola
Mahakam. Bahkan dalam proposal tersebut disampaikan pula scenario untuk
bekerjasama dengan Pertamina dengan porsi kepemilikan saham 35:35:30 bagi
Total, Inpex dan Pertamina dalam masa transisi pasca 2017. Total pun bersedia
mentransfer teknologi.
Pucuk dicita ulampun tiba. Inilah kesempatan
emas yang harus ditangkap Pertamina. Pengelolaan Mahakam secara bersama-sama
tentunya merupakan win-win solution bagi semua pihak. Dan agaknya pemerintah
harus arif untuk segera memutuskan kasus Mahakam.
Twitter Chandrawinata83
Facebook Chandrawinata83
Tidak ada komentar:
Posting Komentar