Dapatkah Pertamina mengelola Blok migas Mahakam di Kalimantan
tanpa Total? Banyak hal yang harus dibahas untuk menjawab pertanyaan ini. Pasalnya
ini menyangkut urusan ekonomi dan politik.
Meski demikian, baru-baru ini pemerintah diminta DPR RI
menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017 kepada Pertamina. Pasalnya
Pertamina dinilai sudah mumpuni untuk dapat mengelolanya sendiri. Menurut Wakil
Ketua Komisi VII DPR Zainuddin Amali dari Fraksi Partai Golkar seperti yang
dikutip Waspada, Senin (9/9/2013), sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, hak
pengelolaan Blok Mahakam mesti diserahkan ke Pertamina karena negara akan
memperoleh keuntungan besar kalau dikelola oleh Pertamina. Total sudah
menikmati keuntungan hingga triliunan rupiah saat mengelola Blok Mahakam selama
50 tahun hingga 2017.
Benarkan Total
sudah untung besar? Dengan pola bagi hasil yang diterapkan pemerintah, yaitu
normalnya 70:30 untuk pola bagi gas, memang Total mendapatkan bagian dari
produksi di blok tersebut. Namun Total menggelentorkan investasi yang tidak
sedikit, yaitu sekitar $2.5-3 miliar per tahun. Sementara revenuenya mencapai
$11.23 miliar pada tahun 2012 dan diperkirakan turun menjadi $8.92 miliar (Rp
85 triliun_ pada tahun 2013 (detikcom, 3 April 2013), namun angka tersebut
masih harus dipotong biaya dan pajak, seperti cost recovery. Lalu berapa sih
yang akan didapat pemerintah dari revenue tersebut? Ternyata cukup fantastis
dan sangat membantu APBN, yaitu Rp 63 trillion pada 2012 dan Rp 45 triliun pada
2013. Sementara Total dan Inpex yang memegang saham masing-masing 50% di Blok
Mahakam hanya mendapatkan masing-masing Rp 7.5 triliun.
Lalu kenapa sih revenue dan juga profit yang didapatkan pemerintah
pada tahun ini diperkirakan turun dibandingkan tahun kemarin? Tak lain dan tak
bukan, penyebabnya adalah penurunan produksi gas di blok tersebut. Maklum saja,
Mahakam telah berproduksi puluhan tahun sehingga penurunan alami pasti terjadi.
Jika Total dan Inpex tidak menambah investasinya di blok ini, sudah pasti
produksi akan terjun bebas. Maka tak heran jika Total berkomitmen untuk
menyuntikkan dana sebesar $7,3 miliar pasca 2017, tentunya jika pemerintah
memperpanjang kontraknya.
Tanpa adanya investasi tersebut produksi Blok
Mahakam akan semakin jeblok ke angka 500-800 juta kaki kubik di tahun 2017 dari
angka produksi saat ini di level 1.8 miliar kaki kubik. Namun jika investasi
tersebut disuntikkan Total, maka laju penurunan produksi bisa ditahan di level
1.1-1.2 miliar kaki kubik.
Kompleksitas blok tersebut tak perlu diragukan lagi.
Dibutuhkan pengalaman, teknologi dan juga SDM yang dapat menahan laju penurunan
produksi. Jika tidak, maka produksi Mahakam akan terjun bebas. Akibatnya penerimaan
negara juga akan jungkir balik.
Pertanyaannya, sanggupkah Pertamina menanganinya
sendiri, seperti yang diminta sejumlah kalangan? Mungkin saja Pertamina mampu,
namun tentunya tidak serta merta dapat mempertahankan laju produksi Mahakam
seperti level saat ini, setidaknya butuh waktu untuk beradaptasi. Namun jika
Pertamina tidak segera dapat beradaptasi, sudah dipastikan Mahakam akan menjadi
lapangan yang se-sexy sekarang. Sementara kalau secara finansial, sekali lagi,
mungkin saja mampu melalui pendanaan pihak ketiga. Yang menjadi masalah, saat
ini Pertamina juga sedang gencar melakukan ekspansi kegiatan hulunya ke luar
negeri, seperti Irak yang diperkirakan dapat memproduksi 2 juta barrel/hari.
Sudah pasti ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Apakah alangkah tidak
lebih baik jika Pertamina memprioritaskan investasinya untuk usaha ekspansi ke
luar negeri mengingat produksinya yang lebih menjanjikan, ketimbang focus ke
Mahakam yang produksinya semakin turun?
Tapi jika menafikan Pertamina sama sekali rasanya
juga tidak mungkin karena ini akan menjadikan bola panas di negeri ini. Jadi
rasanya penerapan masa transisi seperti yang diajukan Total merupakan solusi
terbaik dari pro dan kontra kasus ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar