Perpanjangan Blok Mahakam dan Pilpres 2014

Suasana politik menjelang tahun 2014 semakin memanas. Semua partai sedang pasang ancang-ancang untuk menjadi pemenang pemilihan presiden tersebut. Suasana menjadi tidak begitu kondusif karena semua sibuk memikirkan kepentingan golongan semata. 

Tak heran jika Ketua Umum Dewan Pembina Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi seperti yang dikutip dari Republika (Juni 2013) mengindikasikan investasi di tanah air bakal menurun karena pengaruh situasi politik. Tidak hanya Penanaman Modal Asing (PMA), bahkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun akan ikut menurun.

Maklum saja semua hal menjadi dipolitisir untuk mendapatkan simpati masyarakat. Sebut saja kasus perpanjangan Blok Mahakam, masalah yang sebenarnya murni urusan ekonomi ini pada akhirnya harus dikaitkan dengan masalah politik. Lihat saja sepak terjang sejumlah orang yang tiba-tiba menjadi sangat nasionalis dan anti asing terkait dengan urusan Mahakam ini. Mereka mendadak paham soal teknis. Semua itu berawal dari lamanya keputusan yang diambil pemerintah terkait perpanjangan kontrak tersebut. Padahal jika dilihat dengan mata telanjang, sudah sangat jelas urusan Mahakam bisa menjadi sangat pelik jika pemerintah tidak segera memutuskan kontrak perpanjangannya.

Baru-baru ini sejumlah tokoh masyakat yang mengklaim mewakili suara rakyat mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuan kedatangan mereka untuk memberikan petisi agar tidak memperpanjang operasi Blok Mahakam kepada pihak asing. Apakah kiranya mereka memiliki penasihat ekonomi yang memiliki perhitungan matang sebab dan akibat jika kontrak Total dan Inpex di Mahakam diperpanjang?

Bukan bermaksud ingin menghakimi, namun masalah Mahakam itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada perhitungan ekonomi, misalnya investasi yang diperkirakan akan dibutuhkan naik karena depletion rate yang semakin meningkat karena usia blok tersebut. 

Dengan investasi yang besar dan produksi yang diperkirakan sulit akan turun, rasanya blok tersebut menjadi kurang ekonomis jika dikelola Pertamina sendirian. Apakah tidak lebih baik jika Pertamina tak hanya menaruh uangnya dalam satu keranjang, di Mahakam? Seperti pepatah asing yang mengatakan, “Don’t put your eggs into one basket.”

Tekanan-tekanan yang diberikan oleh sejumlah kalangan pada akhirnya hanya akan memberikan aura negative pada industry migas nasional. Padahal tanpa adanya tekanan tersebut, sektor migas sudah dihadapkan pada sejumlah persoalan yang dinilai tidak bersahabat oleh para investor. Sebut saja misalnya pola bagi hasil sebesar 85:15 dan 70:30 itu tidak ekonomis karena hanya angka di atas kertas. 

Kenyataan, apa yang investor dapat jauh lebih kurang dari tersebut karena adanya kewajiban-kewajiban lain. Selain itu, masalah cost recovery yang sejak beberapa tahun terakhir dipatok dalam angka tertentu di APBN dinilai juga kontradiktif dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan produksi. Belum lagi kasus-kasus lainnya, misalnya kontrol yang berlebihan atau kriminalisasi KKS. 

Pemerintah dinilai tidak menghormati kontrak karena sering terjadinya perubahan-perubahan di tengah kontrak yang sedang berjalan. Belum lagi pemerintah juga dinilai lamban dalam mengambil keputusan, terutama terkait perpanjangan blok. Jika saja para tokoh masyarakat tersebut sadar apa dan bagaimana resiko industry hulu migas, mungkin mereka sadar bahwa nasionalisme di sektor ini bisa menjadi hanya pepesan kosong belaka.