Mundurnya Gita Wirjawan Dari Posisi Menteri Perdagangan Republik Indonesia

tempo.co

Mundurnya Gita Wirjawan dari posisi Menteri Perdagangan pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid II efektif per 1 Februari 2014 cukup mengagetkan. Alasan Gita mundur memang seperti naif, karena semata-mata ingin fokus dalam kompetisi Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat.

Gita mengakui pengunduran dirinya ini didasari oleh dilema etis yang sudah lama terjadi, antara kesadaran tentang besarnya konflik kepentingan jika dirinya terlibat penuh dalam proses politik selama konvensi, sementara pada saat yang sama tetap menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Perdagangan.

Gita diangkat sebagai Menteri Perdagangan pada Oktober 2011. Dia menggantikan Menteri Perdagangan sebelumnya, Marie Elka Pangestu. Sementara hasil survei Pol-Tracking Institute sebenarnya hanya menempatkan elektabilitas Gita pada ranking 8 dari 11 kandidat yakni 0,8 persen, namun Gita optimistis menang.

Yang menjadi masalah, mundurnya menteri lulusan Harvard University itu dinilai beberapa kalangan tidak tepat karena dilakukan justru saat Indonesia sedang mengalami kekisruhan terkait masalah beras impor di pasaran.

Tak hanya dari kalangan eksternal Partai Demokrat yang mengkritik keputusan tersebut, bahkan dari kalangan partai internal pun suara-suara sumbang ikut terdengar. Seperti misalnya bakal calon presiden Anies Baswedan yang juga mengkritik keputusan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan untuk kepentingan Konvensi Partai Demokrat. Menurut Anies, kepentingan negara harus menjadi prioritas seorang pemimpin ketimbang mengejar posisi.

Tentunya pandangan Anies tidak berlebihan. Pasalnya keberadaan Gita dalam kondisi Indonesia saat ini memang sangat dibutuhkan, meskipun pada kenyataannya posisi Gita untuk sementara dijalankan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.



Misalnya saja peneliti Senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng yang menyatakan Gita dinilai tidak memiliki prestasi gemilang saat menjadi menteri, terutama terkait dengan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan. Indonesia kini tengah dihantam berbagai perjanjian buruk terkait perdagangan bebas. Dia menuding Gita sebagai salah satu aktor utama di balik keterpurukan ekonomi Indonesia. Alasannya, Gita telah menandatangani dua perjanjian merugikan yaitu WTO dan APEC.

Sementara Politikus Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan keputusan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mundur dari jabatannya dianggap sebagai blunder dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi kata dia, Gita memutuskan mundur ketika impor beras premium dari Vietnam belum diselesaikan.

Senada dengan Salamudin Daeng, pakar ekonomi politik asal UGM Revrisond Baswir menilai carut marut tata niaga justru menguat di eranya. Hal itulah yang menyebabkan mandegnya sektor pertanian atau agrobisnis di Indonesa.
Sementara klaim sukses Gita di forum internasional seperti WTO dan APEC juga dinilai tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan perdagangan nasional.



Karir Gita di dunia perpolitikan memang moncer. Mungkin ini tak lepas dari pendidikannya yang dihabiskan di luar negeri. Gita menempuh pendidikan S1 di University of Texas Amerika Serikat dan menyelesaikan kuliah S2 pertamanya di Baylor University, pada 1989. Lulus kuliah, Gita mulai bekerja di Citibank. Tapi tak puas dalam mereguk ilmu, Gita kembali ke bangku kuliah, memburu gelar master di jurusan Administrasi Publik di Harvard University hingga  pada 2000. Setelahnya, ia bekerja di Goldman Sachs Singapura, hingga 2004.

Tahun berikutnya dia pindah ke ST Telekomunikasi sampai 2006 juga di Singapura, Gita kemudian bekerja di JP morgan Indonesia sebagai direktur utama hingga 2008. Usai mundur dari JP Morgan, Gita Wirjawan mendirikan Ancora Capital, sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi di sektor energi dan sumber daya alam Ancora berhasil mengambil alih sebagian saham beberapa perusahaan besar seperti PT Bumi Resources Tbk. Selain itu, ia juga merupakan salah satu komisaris PT Pertamina (Persero).

Setelah itu, Gita juga sempat menempati posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Lalu pada 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Gita Wirjawan diangkat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu. Dan selanjutnya Gita terpilih sebagai salah satu bakal calon presiden dari Partai Demokrat.

Melihat curriculum vitaenya, tentulah tidak ada orang yang tidak terkagum-kagum dengan sosok Gita. Tapi tentunya segudang ilmu tidak menjamin seseorang memiliki kemampuan managerial. Terlihat dari banyaknya pandangan miring di atas yang mengkritisi keberhasilan Gita ketika menjadi menteri. Jika kemampuannya sebagai menteri diragukan, bagaimana dengan jabatan presiden, orang nomer satu di negeri ini? Orang yang harus berani mengambil keputusan, meski itu tidak popular.

Dan lagi, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus dibenahi. Misalnya saja di sektor energi. Penurunan produksi yang semakin menggila, sementara di satu sisi energy masih menjadi kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bisa menjadi blunder bagi pemerintah. Diperlukan gebrakan khusus untuk mencapai target pendapatan negara.

Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memperbaiki iklim investasi migas yang dinilai jauh dari kondusif saat ini. Pemerintah dinilai tidak pro investor, sering kali tidak menghormati kontrak dan lama dalam memberikan keputusan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kontrak-kontrak blok migas yang hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah, misalnya Blok Mahakam yang akan habis tahun 2017.

Nah, apakah Gita sanggup memberikan keputusan cepat? Apakah Gita memiliki kemampuan untuk menjawab keinginan para investor? Kita lihat saja bagaimana hasil Konvensi Partai Demokrat nanti…