![]() |
| republika |
Angin segar sedang berhembus segar di Indonesia.
Pasalnya awal pekan ini Irak menyatakan kesediaannya untuk ikut membangun
kilang baru di Indonesia sekaligus menyiapkan pasokan minyak sebesar 300.000
barel per hari selama 20 tahun. Suatu langkah awal yang menarik.
Tak sia-sia lobby pemerintah Indonesia. Setelah
sibuk melakukan lobi-lobi akhirnya pada awal pekan ini melalui pertemuan
bilateral Indonesia-Irak di Bali, negara Timur Tengah itu menyatakan
kesanggupannya untuk memasok minyak mentah untuk proyek kilang di Indonesia.
Tak hanya itu, Irak juga bersedia ikut berpartisipasi untuk memiliki saham di
proyek kilang tersebut. Berita ini ibarat pucuk dicita ulam pun tiba. Berita
seperti inilah yang ditunggu-tunggu pemerintah karena Indonesia secara perlahan
mulai mengalami krisis energi. Jadi mau tidak mau pembangunan kilang domestic
harus dilakukan karena sifatnya sudah mendesak.
Namun akankah menjadi kenyataan? Atau hanya menjadi
gula-gula pemerintah yang akan berakhir pada Oktober ini atau menjadi
kenyataan? Yang pasti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jeo Wacik
mengatakan, pemerintah menargetkan ground breaking kilang atau perjanjian
kesepakatan bisa diperoleh sebelum Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua berakhir
pada tahun ini.
Pemerintah memang tengah mengais-ais investor untuk
membantu membangun kilang di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Bagaimanapun langkah ini masih lebih murah ketimbang melakukan impor. Pada
bulan lalu pemerintah melakukan road show ke Singapura untuk mencari investor
tersebut.
Maklum saja, sejak 1998 ketika Presiden Suharto
meresmikan proyek kilang Balongan sebesar 125.000 barrel per hari, Indonesia
tidak lagi memiliki kilang baru. Sementara konsumsi BBM terus meningkat sebesar
sembilan persen per tahun, namun tidak dibarengi dengan tingkat supply yang
memadai.
Dalam pertemuan di Singapura itu pemerintah
berjanji untuk menyediakan lahan kosong seluas 700 meter di Bontang, Kalimantan
Timur. Sengaja dipilih di lokasi tersebut karena wilayah tersebut sudah memilik
infrastruktur yang baik. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif pajak
selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
Setidaknya pertemuan awal tersebut berhasil
menjaring enam investor yang menyatakan tertarik. Investor yang tertarik itu
berasal dari Jepang dan Inggris.
Sementara perusahaan swasta Kreasindo Resources
Indonesia juga telah mendapatkan komitmen dari perusahaan asal Iran Nakhle
Barani Pardis. Keduanya akan membangun kilang sebesar 150.000 barrel per hari. NBP
berkomitmen untuk memasok minyak jenis berat sebesar 20.000 hingga 300.000
barel minyak mentah per hari. Kilang tersebut diharapkan mulai dibangun tahun
2015 dan diperkirakan 2018 sudah bisa beroperasi. Lokasi kilangnya antara di
Banten atau Jawa Barat. Nilai investasi mencapai US$3 miliar.
Sejumlah pengamat meragukan hal tersebut. Pasalnya
selama ini permasalahan kilang bermuara dari pemerintah sendiri. Kementrian
Keuangan dinilai sangat rigid, enggan memberikan insentif bagi pembangunan
kilang. Padahal proyek pembangunan kilang itu memiliki margin yang sedikit,
tanpa adanya sweetener atau gula-gula ataupun insentif dari pemerintah, maka
mustahil proyek itu bisa berjalan. Hal ini bisa terlihat dari mundurnya Saudi
Aramco dan Kuwait Petroleum dalam proyek pembangunan kilang di Indonesia.
Insentif yang diajukan kedua perusahaan itu ditolak mentah-mentah oleh
Kementrian Keuangan karena dianggap berlebihan.
Padahal tanpa insentif tersebut, maka mustahil
investor dapat mengantongi profit. Dan lagi apalah artinya incentive ketimbang
Indonesia harus bergantung impor seumur hidup. Tapi kenyataannya, pemerintah
lebih sering melihat sesuatu dari perspektif jangka pendek ketimbang jangka
panjan. Inilah celakanya!
Sementara komitmen investasi dari Iran juga
diragukan keberhasilannya mengingat Iran masih mendapatkan sanksi dari Amerika
Serikat. Tanpa dicabutnya sanksi tersebut makan akan sulit bagi Indonesia untuk
menjalin kerjasama, apalagi mendapatkan pasokan minyak mentah. Beberapa tahun
yang lalu Elnusa –anak perusahaan Pertamina- juga pernah menjalin kerjasama
dengan NIORDC untuk membangun kilang di Banten dengan kapasitas 300.000 barrel
per hari. Namun proyek itu kandas di tengah jalan tanpa jelas alasannya. Meski tidak
diberikan secara jelas, namun sudah pasti itu erat kaitannya dengan sulitnya
Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Iran.
Kini, keputusan ada di tangan pemerintah. Apakah
ingin pengembangan proyek energy mandek karena tidak bersedia mengabulkan tax
holiday? Atau bersedia memberikan insentif, namun pengembangan proyek migas,
baik hulu maupun hilir, dapat terlaksana? Apapun jawabannya, rasanya sulit
pemerintah sekarang dapat mengabulkan hal tersebut. Waktu kerja yang tinggal
sedikit akan sulit bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu
dekat. Jadi rasa-rasanya kita harus menunggu pemerintah baru untuk menjawab permasalahan
krisis energi Indonesia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar