Kamis, 13 Maret 2014

Irak Siap Bantu Indonesia Bangun Kilang, ‘Gula-Gula’ atau Janji Nyata?

republika
Angin segar sedang berhembus segar di Indonesia. Pasalnya awal pekan ini Irak menyatakan kesediaannya untuk ikut membangun kilang baru di Indonesia sekaligus menyiapkan pasokan minyak sebesar 300.000 barel per hari selama 20 tahun. Suatu langkah awal yang menarik.

Tak sia-sia lobby pemerintah Indonesia. Setelah sibuk melakukan lobi-lobi akhirnya pada awal pekan ini melalui pertemuan bilateral Indonesia-Irak di Bali, negara Timur Tengah itu menyatakan kesanggupannya untuk memasok minyak mentah untuk proyek kilang di Indonesia. Tak hanya itu, Irak juga bersedia ikut berpartisipasi untuk memiliki saham di proyek kilang tersebut. Berita ini ibarat pucuk dicita ulam pun tiba. Berita seperti inilah yang ditunggu-tunggu pemerintah karena Indonesia secara perlahan mulai mengalami krisis energi. Jadi mau tidak mau pembangunan kilang domestic harus dilakukan karena sifatnya sudah mendesak.

Namun akankah menjadi kenyataan? Atau hanya menjadi gula-gula pemerintah yang akan berakhir pada Oktober ini atau menjadi kenyataan? Yang pasti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jeo Wacik mengatakan, pemerintah menargetkan ground breaking kilang atau perjanjian kesepakatan bisa diperoleh sebelum Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua berakhir pada tahun ini.

Pemerintah memang tengah mengais-ais investor untuk membantu membangun kilang di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bagaimanapun langkah ini masih lebih murah ketimbang melakukan impor. Pada bulan lalu pemerintah melakukan road show ke Singapura untuk mencari investor tersebut.

Maklum saja, sejak 1998 ketika Presiden Suharto meresmikan proyek kilang Balongan sebesar 125.000 barrel per hari, Indonesia tidak lagi memiliki kilang baru. Sementara konsumsi BBM terus meningkat sebesar sembilan persen per tahun, namun tidak dibarengi dengan tingkat supply yang memadai.

Dalam pertemuan di Singapura itu pemerintah berjanji untuk menyediakan lahan kosong seluas 700 meter di Bontang, Kalimantan Timur. Sengaja dipilih di lokasi tersebut karena wilayah tersebut sudah memilik infrastruktur yang baik. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif pajak selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Setidaknya pertemuan awal tersebut berhasil menjaring enam investor yang menyatakan tertarik. Investor yang tertarik itu berasal dari Jepang dan Inggris.

Sementara perusahaan swasta Kreasindo Resources Indonesia juga telah mendapatkan komitmen dari perusahaan asal Iran Nakhle Barani Pardis. Keduanya akan membangun kilang sebesar 150.000 barrel per hari. NBP berkomitmen untuk memasok minyak jenis berat sebesar 20.000 hingga 300.000 barel minyak mentah per hari. Kilang tersebut diharapkan mulai dibangun tahun 2015 dan diperkirakan 2018 sudah bisa beroperasi. Lokasi kilangnya antara di Banten atau Jawa Barat. Nilai investasi mencapai US$3 miliar.

Sejumlah pengamat meragukan hal tersebut. Pasalnya selama ini permasalahan kilang bermuara dari pemerintah sendiri. Kementrian Keuangan dinilai sangat rigid, enggan memberikan insentif bagi pembangunan kilang. Padahal proyek pembangunan kilang itu memiliki margin yang sedikit, tanpa adanya sweetener atau gula-gula ataupun insentif dari pemerintah, maka mustahil proyek itu bisa berjalan. Hal ini bisa terlihat dari mundurnya Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum dalam proyek pembangunan kilang di Indonesia. Insentif yang diajukan kedua perusahaan itu ditolak mentah-mentah oleh Kementrian Keuangan karena dianggap berlebihan.

Padahal tanpa insentif tersebut, maka mustahil investor dapat mengantongi profit. Dan lagi apalah artinya incentive ketimbang Indonesia harus bergantung impor seumur hidup. Tapi kenyataannya, pemerintah lebih sering melihat sesuatu dari perspektif jangka pendek ketimbang jangka panjan. Inilah celakanya!

Sementara komitmen investasi dari Iran juga diragukan keberhasilannya mengingat Iran masih mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat. Tanpa dicabutnya sanksi tersebut makan akan sulit bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama, apalagi mendapatkan pasokan minyak mentah. Beberapa tahun yang lalu Elnusa –anak perusahaan Pertamina- juga pernah menjalin kerjasama dengan NIORDC untuk membangun kilang di Banten dengan kapasitas 300.000 barrel per hari. Namun proyek itu kandas di tengah jalan tanpa jelas alasannya. Meski tidak diberikan secara jelas, namun sudah pasti itu erat kaitannya dengan sulitnya Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Iran.


Kini, keputusan ada di tangan pemerintah. Apakah ingin pengembangan proyek energy mandek karena tidak bersedia mengabulkan tax holiday? Atau bersedia memberikan insentif, namun pengembangan proyek migas, baik hulu maupun hilir, dapat terlaksana? Apapun jawabannya, rasanya sulit pemerintah sekarang dapat mengabulkan hal tersebut. Waktu kerja yang tinggal sedikit akan sulit bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Jadi rasa-rasanya kita harus menunggu pemerintah baru untuk menjawab permasalahan krisis energi Indonesia.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar