Capres 2014: Pemberantasan Korupsi Lebih Penting Dari Investasi Asing?

Pencalonan Jokowi Widodo calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memang masih menjadi buah bibir. Pasalnya setelah digadang-gadang selama ini akhirnya pendeklarasian itu pun diumumkan. Ibarat pucuk dicita ulam pun tiba.

Yang menarik, meski pencalonan tersebut sudah bisa diramalkan, namun ternyata beberapa lembaga survey, seperti misalnya Indikator telah melakukan polling mengenai pro dan kontra Jokowi sebagai calon presiden. Survey itu dilakukan jauh sebelum pendeklarasian Jokowi sebagai capres!

Apakah isi surveynya? Intinya mayoritas responden, sekitar 80% warga Jakarta,  memiliki penilaian yang positif terhadap Jokowi meski baru memimpin DKI Jakarta selama 1,5 tahun ini. Dalam laporannya, Indikator memaparkan bahwa poling tersebut kerja Jokowi dinilai positif dalam penanggulangan banjir. Meski dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, kerja Jokowi dinilai negative.

Masih dalam laporan tersebut, ternyata Jokowi unggul dengan mengantongi 41.5% dukungan dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, seperti Prabowo (16.3%), Wiranto (9.8%), Aburizal Bakrie (8.8%), Megawati (6.6%) dan Dahlan Iskan (2.5%). Dari seluruh responden yang ada, masih terdapat sekitar 14.6% yang masuk dalam massa mengambang (floating mass) karena belum menentukan pilihan.

Hasil polling yang menarik lainnya adalah harapan-harapan para responden terhadap calon-calon presiden periode 2014-2019. Isu memberantas korupsi unggul karena bertengger di top list. Selain itu harapan-harapan lainnya adalah menciptakan lapangan kerja, mengendalikan harga pokok, penghapusan utang luar negeri, pemerataan pendapatan, mencegah masuknya barang dan pekerja dari luar negeri, melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat usaha. Jokowi dianggap dapat menjawab harapan-harapan itu, meski sesungguhnya dua isu terakhir adalah misi utama yang sering didengungkan dalam kampanye Prabowo.

Yang patut digarisbawahi dalam hasil polling ini adalah isu nasionalisme melalui ‘mencegah masuknya barang dan pekerja dari luar negeri’. Ternyata apa-apa yang berbau luar negeri masih dianggap musuh bagi segelintir orang. Ironis, karena di era globalisasi ini aspek persaingan bebas antar bangsa, antar negara dan antar individu dalam segala aspek kehidupan, terutama disektor ekonomi sangat terbuka. Dan lagi tidak selamanya barang impor dan juga ekspatriat itu jelek. Memang saat ini ketergantungan Indonesia terhadap impor sangat tinggi, bahkan untuk urusan beras dan bawang saja negara ini masih harus mengimpor dari negara lain. Miris dan ironis memang, mengingat Indonesia adalah negara agrikultur, dimana pertanian masih menjadi pendapatan utama di sejumlah daerah.

Namun di sisi lain, kita masih sangat membutuhkan beberapa barang-barang yang hanya bisa didapat melalui keran impor, misalnya mobil atau barang elektronik lainnya yang belum dapat diproduksi industri dalam negeri. Jadi jika bicara ingin membatasi barang impor tentunya harus dipilah-pilah mana yang masih dibutuhkan dan mana yang tidak.

Lain lagi dengan ekspatriat. Lagi-lagi keberadaan mereka masih dibutuhkan di negeri ini. Ada beberapa bidang usaha yang masih memerlukan sentuhan tangan asing, misalnya saja industri minyak dan gas. Tak dapat dipungkiri, sejumlah teknologi hanya dapat dikuasai oleh tenaga asing. Jadi mau tidak mau, Indonesia masih membutuhkannya. Dan lagi adanya ekspatriat ini merupakan hal jamak di berbagai negara lainnya.

Kembali ke hasil polling di atas. Kesimpulan menarik lainnya dari hasil polling tersebut adalah tiadanya harapan untuk memperbaiki iklim investasi usaha untuk menarik investasi asing. Kondisi  ini sanga berbanding terbalik dengan kondisi adanya keingininan untuk menambah lapangan kerja. Tampaknya investasi asing masih belum mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Lagi-lagi karena asing dianggap sebagai ‘penjajah’ yang tak diinginkan, dianggap serakah menguasai negeri ini, dan lain sebagainya.

Bagaimanapun investasi asing sangat dibutuhkan. Misalnya lagi-lagi di industri migas. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi saja, perusahaan migas asing harus membelanjakan modal sekitar milliaran dollar AS per tahunnya. Itu baru untuk satu lapangan. Indonesia Petroleum Association mencatat selama tahun 2013, investasi dari bidang usaha migas mencapai $23 miliar dan berhasil menyumbangkan pendapatan ke kas negara sebesar US$32 miliar.  

Apalagi kini, wilayah kerja migas nasional sudah mengarah ke remote area dan laut dalam yang notabene membutuhkan biaya yang berkali-kali lipat lebih besar. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral melansir biaya yang harus dirogoh dari kocek investor dalam kegiatan eksplorasi tersebut. Misalnya untuk menemukan satu sumber gas baru di darat atau onshore, diperlukan investasi minimal US$ 30 juta atau sekitar Rp 300 miliar. Sementara untuk mengebor sumur gas baru di tengah laut atau offshore, diperlukan dana minimal US$ 100 juta atau setara Rp 1 triliun. Suatu angka yang fantastis, mengingat investor belum tentu menemukan cadangan hidrokarbon yang ekonomis. 

Apakah perusahaan nasional bisa melakukannya? Melakukan eksplorasi dengan resiko uang hilang jika tidak ditemukan cadangan apapun? Dan lagi, ada banyak pekerja lokal yang diikutsertakan dalam setiap pengelolaan wilayah kerja migas. Total E&P Indonesie sendiri tercatat memiliki puluhan ribu karyawan berwarganegara Indonesia dalam mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

Kembali ke soal Jokowi, asa dan harapan pada calon pemimpin masa depan ini sangat besar. Dan harapan itu tak sebatas hanya disampaikan oleh responden yang berpartisipasi pada polling itu saja. Masih ada bagian masyarakat lain yang berharap pemerintah baru nanti dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik investasi asing. Kini belum saatnya Indonesia lepas 100 persen dari sentuhan tangan asing. Suka tidak suka, kita harus realistis dan berdamai dengan keadaan itu.