Total Siap Investasikan Rp 24 Triliun di Blok Mahakam

Total E&P Indonesie akan menginvestasikan dana untuk Blok Mahakam sebesar Rp24 triliun pada tahun ini. Suatu langkah yang fantastis di tengah ketidakpastian akan nasib Total setelah kontrak berakhir tahun 2017. Angka tersebut sangat besar di tengah banyaknya perusahaan yang membatalkan investasinya di tengah krisis harga minyak yang terus melemah.

Rencana investasi tersebut dirumuskan melalui Work Program & Budget (WP&B) yang ditetapkan pemerintah melalui SKK Migas.
Pada tahun ini, Total berencana untuk mengembangkan sumur yang mencapai 120 buah dengan dana sebesar USD1,25 miliar atau Rp12,5 triliun. Untuk well intervention, perusahaan asal Prancis ini mengalokasikan Rp300 miliar.
Sementara untuk proyek, terutama pengembangan anjungan, dana yang disiapkan sebesar Rp250 miliar. Ada juga untuk operasi produksi dan administrasi umum sebesar Rp600 miliar.

Langkah rencana investasi Total ini layak mendapatkan pujian lantaran hingga saat ini Pertamina masih mengkaji siapa partner yang layak dalam mengelola Mahakam. Bahkan dalam proposal perpanjangannya, Total mengajukan opsi untuk menginjeksikan dana sebesar $73 miliar jika memang kontrak Mahakam diperpanjang.

Masyarakat Indonesia dan juga tentunya Total dan Inpex telah menanti kepastian status pengelolaan Mahakam sejak tahun 2008. Namun nyatanya pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -di dua kali masa kepemimpinannya- gagal mengambil keputusan krusial tersebut. Padahal keputusan cepat tersebut sangat penting karena menyangkut masa depan produksi terkait dengan rencana investasi dan pengelolaan blok dalam jangka panjang.

Dan kini pemerintah memberikan blok tersebut kepada Pertamina. Meski tampaknya Pertamina sudah memberikan kesan akan turut menggandeng Total pasca 2017. Keputusan Pertamina adalah benar. Bagaimana tidak, hingga kini Mahakam adalah blok yang menghasilkan gas terbesar di Indonesia. Salah urus hanya akan menyebabkan produksinya jeblok. Padahal blok Mahakam juga memenuhi kebutuhan domestik, dari LNG terapung milik Pertamina hingga industri di Kalimantan Timur.

Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, Mahakam juga memasok gas untuk PT Badak NGL yang mengelola kilang Bontang. Mahakam memasok sekitar dua per tiga dari total kebutuhan PT Badak. Selanjutnya gas yang telah diolah menjadi LNG tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara yang terikat kontrak dengan Indonesia, seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Akankah perpindahan operatorship akan mengganggu keberlangsungan kontribusi Mahakam selama ini? Tentu saja potensi ke arah itu sangat terbuka lebar. Bagaimanapun juga perpindahan operatorship membutuhkan masa transisi, yang durasinya bisa mencapai 5-10 tahun. Tampaknya akan sulit rasanya perpindahan operatorship tanpa masa transisi akan dapat berjalan smooth dan tidak berpengaruh terhadap produksi. Makanya joint operation bisa jadi merupakan solusi ideal yang dapat diambil untuk mengatasi dilema masalah Blok Mahakam.

Kini keputusan tersebut ada di tangan Pertamina dan pemerintah. Harapan rakyat tentu saja, keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan ego sektoral, melainkan keberlangsungkan kontribusi Mahakam terhadap keuangan negara.