Meski
belum secara definitif Pertamina ditunjuk sebagai operator Mahakam, namun
hampir pasti hal itu akan menjadi kenyataan. Pemerintah telah berulangkali
mengatakan bahwa mereka menyakini kemampuan perusahaan plat merah dalam
memegang kendali di blok gas terbesar di Indonesia tersebut. Lalu bagaimana
implikasinya penunjukan tersebut terhadap penerimaan negara?
Beruntunglah
Indonesia memiliki Blok Mahakam menyusul ditemukannya cadangan gas dalam jumlah
besar pada tahun 1972 setelah lima tahun masa eksplorasi. Gabungan cadangan
terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P awal yang
ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2
triliun kaki kubik. Dari penemuan itu maka blok tersebut mulai diproduksikan
dari lapangan Bekapai pada tahun 1974.
Produksi
dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat
Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 1980-2000. Kini,
setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini
sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir maka
kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131
juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF pada tahun 2017. Dari jumlah
tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF.
Meski jumlah cadangan tidak lagi sebesar dahulu
namun keberadaan blok ini masih sangat membantu penerimaan negara. Setidaknya
pendapatan negara melalui sektor migas akan melonjak. Jadi tak heran jika
masalah perpanjangan blok Mahakam sangat erat kaitannya dengan upaya untuk
menjamin dan memaksimalkan penerimaan negara.
Kini sudah barang tentu Pertamina yang ditunjuk
sebagai operator akan membawa beban berat di pundak. Ia harus dapat
mempertahankan level produksi blok tersebut agar penerimaan negara tidak
terkoreksi. Pertamina sendiri merasa yakin dapat mengelola Mahakam baik secara
financial, kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi. Meski secara tidak
langsung Pertamina mengakui bahwa ia akan menggandeng Total di Mahakam.
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri menilai Pertamina
memiliki kapasitas dalam mengelola Blok Mahakam. Namun Ketua Komisi VII DPR
Kardaya Warnika menilai bahwa potensi untuk menjaga kestabilan produksi pasca
2017 akan sulit jika dilakukan sendiri.
"Ya kalau mampu sih, mampu. Tetapi apakah
kinerja akan seperti Total? Nah itu lain soal," ujar Kardaya di Jakarta.
Memang Pertamina telah memiliki pengalaman dalam
melakukan pengelolaan blok ONWJ, WMO dan Sanga-Sanga. Namun tentunya ketiga
blok ini tidak dapat disandingkan dengan Mahakam yang umurnya sudah jauh lebih
tua dengan karakteristik yang jauh lebih sulit.
Nah ini pula lah yang menelatarbelakangi pemerintah
yang meminta Pertamina untuk menggandeng Total di Mahakam. Keikutsertaan Total
di Mahakam tidak bisa dihindari dan menjadi suatu keharusan jika ingin
penerimaan negara dari sektor migas tidak anjlok.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar