Peran Petral Dalam Tender Minyak Dikebiri

Tribunnews.com

Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan peran anak perusahaan Pertamina Petral di Singapura dalam pengadaan minyak ke Integrated Supply Chain. Dengan demikian segala upaya pengadaan minyak sepenuhnya harus dilakukan Pertamina dari Indonesia. Peran Petral dikembalikan hanya sebagai market intelligence dalam pemenuhan kebutuhan minyak Pertamina.

Petral memang sering kali dikaitkan dengan keberadaan mafia migas. Mafia migas adalah Petral dan Petral adalah mafia migas. Begitulah stigma Petral yang sering berseliweran di kalangan masyarakat. Petral secara persepsi publik dan politik memang sudah bermasalah, sudah jelek Maka tak heran, jika sering muncul wacana untuk membubarkan Petral.

Kabar pengalihan fungsi tugas Petral sebenarnya adalah jalan tengah yang diambil oleh Tim Reformasi terkait adanya dugaan sebagai sarang mafia migas di tubuh Petral. Keputusan rekomendasi tim ini memang tidak sekeras rekomendasi Tim Transisi Jokowi-JK yang pernah mengatakan Petral akan dibekukan dan pemerintah akan melakukan audit investigatif terhadapnya. Selama proses pembekuan, masalah pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia.

Bahkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah melontarkan wacana pembubaran Petral yang bermarkas di Singapura ini. Alasan pembubaran Petral ini agar Pertamina sebagai korporasi dapat menjalankan kinerjanya secara baik di sektor hulu. Dahlan Iskan menjelaskan, selama ini banyak yang menilai bahwa Petral merupakan ajang korupsi para pejabat dan petinggi Pertamina. Petral dijadikan ajang mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi orang-orang tertentu. Karena berdomisili di Singapura, menjadi sulit dikontrol.

Meski demikian publik memberikan apresiasi terhadap rekomendasi Tim Reformasi tersebut. Selain memberikan rekomendasi untuk mengalihfungsikan tugas Petral ke unit bisnis Pertamina, yaitu ISC, tim juga merekomendasikan agar penjualan dan pengadaan minyak mentah dan BBM oleh ISC harus dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada National Oil Company.

Selama ini memang Pertamina mensyaratkan bahwa pembelian minyak mentah harus dilakukan melalui NOC. Namun kenyataannya, kata Ketua Tim Reformasi Faisal Basri, tidak semua NOC yang memenangi tender selalu memasok minyak produksinya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain. Dengan demikian kebijakan tersebut perlu direvisi karena tidak membawa manfaat bagi Pertamina.

Selain itu, tim juga merekomendasikan pemerintah untuk mengganti segera manajemen Petral dan ISC dari tingkat pimpinan tertinggi hingga manager. Dan juga pemerintah perlu melakukan audit forensik agar segala sesuatu yang terjadi di Petral menjadi terang benderang. Audit forensik dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia dan memiliki jangkauan kerja ke Singapura serta negara terkait lainnya. Hasil audit forensik bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Apapun hasilnya nanti, publik berharap agar pemerintah menerima dan menjalan rekomendasi tersebut. Setidaknya potensi adanya mafia migas sudah diusahakan untuk dibasmi.

Menteri ESDM Sudirman Said, Sang Aktivis Anti Korupsi

Dipilihnya Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sangat mengejutkan. Pasalnya Direktur Utama PT Pindad itu selama ini tidak pernah disebutkan namanya dalam bursa calon menteri.

Padahal sebelumnya beredar sejumlah nama yang bakal menduduki jabatan sebagai Menteri ESDM, seperti halnya mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Dirut PT PGN Tbk Hendi P Santoso, dan Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya. Pengalaman Sudirman di bidang energi dan migas sekaligus sepak terjangnya di gerakan transparansi dan anti korupsi membuatnya dipercaya menjadi Menteri ESDM.

Sudirman bukanlah nama yang sama sekali baru di sektor ESDM. Ia pernah bergelut di sektor privat sekaligus publik di bidang energi dan migas. Ia merupakan Mantan Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

Awalnya, Sudirman dipercaya menjadi Staf Ahli Dirut Pertamina pada era Ari Soemarno. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan, sebelum menduduki posisi strategis sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC). Pria berkumis tersebut juga pernah menjabat Wakil Dirut PT Petrosea Tbk dan Group Chief of Human Capital and Corporate Services di PT Indika Energy Tbk. 

Ia diketahui pernah menjabat Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Lalu, Sudirman membentuk Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pascatsunami. Lalu, sejak 4 Juni 2014, Sudirman dipercaya menduduki jabatan Dirut Pindad.

Sudirman merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1984. Pada 1994, Sudirman melanjutkan di George Washington University, Washington DC, AS untuk program Master of Business Administration, Majoring in Human Resources Management and Organizational Behavior & Development.

Melihat rekam jejak Sudirman, tak heran jika Presiden Jokowi banyak berharap padanya untuk melakukan perbaikan di sektor ESDM. Jokowi sendiri mengatakan sangat mengandalkan Sudirman Said dalam membangun Kementerian ESDM yang bersih. "Perlu ada pemimpin dengan leadership yang kuat. Kita sering kedodoran di manajemen pengawasan,” ujar Jokowi mengenai Menteri ESDM.

Memang hadirnya seorang Sudirman Said mau tidak mau mengingatkan kita bahwa sektor ESDM sangat membutuhkan orang yang berintegritas dan mampu melawan mafia-mafia migas. Butuh reformasi dan perbaikan massive pada sektor tersebut. Apalagi dalam dua tahun terakhir, terlalu banyak pejabat-pejabat yang terkait dengan sektor ini yang dinyatakan terlibat dalam korupsi. Dimulai dari mantan Wakil Menteri ESDM yang juga Kepala Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno dan yang paling gres Menteri ESDM Jero Wacik.

Tentunya keterlibatan pejabat-pejabat tinggi tersebut dalam kasus korupsi sedikit banyak mempengaruhi iklim investasi migas dalam negeri. Para investor jadi melihat ketidakpastian karena bukan tak mungkin pemenang tender diberikan kepada perusahaan yang dapat memberi sogokan lebih besar ketimbang dilihat kompetensinya.

Kini, Sudirman Said diharapkan dapat memberantas hal tersebut, memberikan kepastian hukum bagi para investor. Selain itu, diharapkan Sudirman juga dapat menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai, seperti kepastian perpanjangan kontrak, cost recovery dan tentu saja peningkatan produksi migas.