Ketegangan Jokowi-PDIP dan Implikasinya Terhadap Investasi

Situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini sangat tidak kondusif. Para elite politik sibuk sendiri dengan berbagai kepentingannya. Padahal di sisi lain Indonesia sedang membutuhkan dana segar karena perkiraan kebutuhan investasi yang mencapai Rp 5.452 triliun pada kurun 2015-2019 di sektor infrastruktur. Ironis sekali bukan?

Kabinet Kerja baru seumur jagung, baru saja berumur empat bulan. Namun sangat aneh jika PDIP yang notabene adalah pengusung Joko Widodo sebagai presiden malah mengingkan adanya reshuffle kabinet terhadap 'Trio Singa' yaitu Luhut Panjaitan, Rini Soemarno, dan Andi Widjajanto.

Dorongan reshuffle terhadap 'Trio Singa' bermula dengan isu adanya orang Istana yang menjadi penghubung komunikasi antara Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meskipun ada hal lain yang disembunyikan yakni tentang asal muasal ketiga orang itu jadi menteri yang konon tanpa restu Megawati.

Hubungan Istana dengan PDIP memang tengah tak harmonis. Sejumlah manuver Presiden Jokowi dan pembantunya disebut membuat gerah Teuku Umar. Puncaknya adalah ketika Istana memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Tak sedikit orang yang garuk-garuk kepala melihat konstelasi perpolitikan ini. Bagaimana mungkin mereka sibuk sendiri, bergulat dengan kepentingan mereka sendiri sementara begitu banyak masalah yang dihadapi negeri ini.

Tak dapat dipungkiri, ada deretan masalah yang harus dituntaskan Jokowi. Banyak harapan yang bertumpu pada Jokowi untuk dapat menyelesaikannya mengingat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Gebrakan Jokowi memang sudah dinanti-nanti banyak masyarakat.

Di industri migas sendiri, ada sejumlah masalah yang harus segera dituntaskan untuk meningkatkan iklim investasi. Misalnya masalah cost recovery yang dipatok di APBN yang dianggap mengganggu investor dalam menjalankan kegiatan migas. Ada juga soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam, Blok Masela, dan blok-blok lainnya. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

Saat ini kita membutuhkan sosok presiden yang benar-benar bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia dengan cara yang rasional. Dan cara nasionalisasi asset migas bukanlah cara yang rasional karena ujung-ujungnya Indonesia juga yang akan dirugikan. Sosok presiden idaman adalah ia yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan iklim investasi dan dapat mengundang banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kegiatan eksplorasi di negara ini dapat ditingkatkan. Tanpa eksplorasi maka Indonesia akan menjadi negara pengimpor minyak permanen. Ini lah yang harus diwaspadai.

Inilah yang harus disadari oleh para elite politik di negeri ini. Kepentingan masyarakat adalah prioritas, sementara kepentingan partai adalah nomer kesekian. Dan Jokowi sendiri juga harus ingat pada Manuel L. Quezon, Presiden ke-2 Philipina, "Pengabdianku pada partai berakhir saat pengabdianku pada negara dimulai."

Pemerintah Akan Perpanjang Kontrak Total di Mahakam?

merdeka

Pemerintah memberikan sinyal akan memperpanjang kontrak Total di Blok Mahakam pasca 2017. Meski demikian, perpanjangan tersebut mungkin tidak diberikan selama lima tahun, melainkan hanya dua atau tiga tahun pada masa transisi. Pada saat itu Total dan Pertamina akan bekerjasama dalam mengelola Blok Mahakam.

Meski demikian keputusan belum mencapai final. Pasalnya Pertamina juga masih melakukan kajian mengenai apa keinginannya. Sementara pemerintah juga terus menggodok pilihan apa yang terbaik terkait masalah Mahakam ini. Tentunya baik bagi negara, bagi Pertamina dan juga bagi Total. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji untuk menyelesaikan carut marut masalah Mahakam ini dalam tempo kurang dari tiga bulan sejak November. Jadi kira-kira, masalah Mahakam baru akan tuntas pada triwulan pertama 2015.

Kembali ke masalah transisi. Memang harus diakui, Mahakam adalah blok yang memiliki karakteristik sulit, dimana pengelolaannya membutuhkan teknologi, sumber daya dan finansial yang tidak sedikit. Maklum saja, umur blok itu sudah tua sehingga membutuhkan ekstra dana untuk mencapai produksi yang diinginkan demi menahan laju penurunan produksi. Total dan Inpex saat ini menginjeksikan dana sekitar $2,5 miliar per tahun dalam mengelola Mahakam. Dan bukan tak mungkin, kebutuhan dana tersebut akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Masalah perpanjangan kasus Mahakam ini dimulai sejak tahun 2008. Saat itu kontraktor Mahakam, perusahaan asal Perancis dan partnernya perusahaan asal Jepang, Inpex mengajukan perpanjangan Blok Mahakam yang akan habis tahun 2017.

Total telah menyampaikan proposal terbarunya pada tahun lalu. Dalam proposal tersebut Total mengajukan opsi adanya masa transisi pada lima tahun pertama setelah 2017. Pada masa transisi itu lah Total mengajukan skema partnership dengan komposisi saham 35:35:30 persen, dimana masing-masing untuk Total, Inpex dan Pertamina. Total berjanji untuk mentransfer teknologi untuk Pertamina selama masa transisi tersebut. Sementara Pertamina juga telah menyatakan minatnya kepada pemerintah untuk ikut mengelola Blok Mahakam pasca 2017. Namun pemerintah bergeming.

Kini pemerintah baru muncul dengan sejumlah opsi, dimana diantaranya memperpanjang kontrak Total selama dua tahun di Mahakam. Suatu langkah yang patut mendapat apresiasi. Meski demikian, pemerintah harus juga turut mempertimbangkan apakah hanya dengan dua tahun Pertamina sudah benar-benar dianggap mumpuni dalam mengambil alih blok sebesar Mahakam?

Bukan bermaksud meragukan kemampuan Pertamina. Namun masa transisi lima tahun adalah masa yang paling ideal bagi sebuah perusahaan untuk benar-benar mendapatkan etos kerja suatu perusahaan lain. Dengan demikian pasca lima tahun masa transisi tersebut, Pertamina akan dapat mengoperasikan Blok Mahakam dengan kekuatan yang maksimal. Selain itu, tentunya akan sangat memakan cash flow Pertamina jika setiap tahun perusahaan milik negara itu harus mengalokasikan dana sebesar $2,5 miliar untuk Mahakam saja. Bukankah Pertamina tengah fokus melakukan ekspansi di luar negeri yang tentunya membutuhkan dana puluhan miliar dollar AS.

Kini pemerintah tengah bekerja untuk memutuskan Mahakam. Kita berharap pemerintah akan menghasilkan keputusan yang win-win solution baik bagi Pertamina dan juga Total.