Menebak Koalisi Jelang Pilpres Indonesia

Situasi perpolitikan Indonesia tengah memanas menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang jadwalnya terlaksana pada 9 Juli mendatang. Ini tak lepas dari hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Legislatif kemarin yang memprediksikan bahwa tidak ada partai politik yang dominan untuk dapat melenggang sendirian dalam mencalonkan presiden. PDIP yang sebelumnya menargetkan meraih 27 persen suara tampaknya harus puas dengan prediksi angka 19 persen. Mau tak mau koalisi harus dilakukan untuk memuluskan Joko Widodo menjadi RI-1.

Sejumlah pengamat politik menilai bahwa akan ada tiga pasangan capres yang akan bertarung di pilpres nanti adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra. PDIP sejauh ini akan berkoalisi dengan Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Partai Golkar diprediksi akan menjalin koalisi bersama dengan Hanura dan PKS. Sedangkan PPP kemungkinan akan berkoalisi dengan Gerindra, bersama dengan PAN dan PBB. Sementara Partai Demokrat masih belum menunjukkan keinginannya untuk berkoalisi dengan satu partai pun karena masih menunggu hasil konvensi Mei mendatang. Meski demikian banyak pengamat yang memprediksikan Demokrat akan bersanding dengan Gerindra pada Pilpres mendatang.

Meski peta perkoalisian belum resmi diumumkan, namun sejumlah spekulasi mengenai nama calon presiden dan calon wakil presiden telah beredar di pasaran. Maklum saja, dengan tidak adanya partai yang dominan dalam Pemilihan Legislatif kemarin, faktor calon wakil presiden akan menjadi faktor yang sangat menentukan kemenangan sang calon presiden. Kini masyarakat sudah semakin melek informasi, sehingga diperkirakan yang dipilih pada Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden nanti, figure calon pemimpin lah yang akan dipilih, bukan karena partai pengusungnya.

Dari ketiga calon presiden yang diperkirakan akan melaju pada Juli mendatang, baru PDIP lah yang tampaknya memberikan titik terang dalam mencalonkan cawapres. Sedangkan partai-partai lain masih abu-abu. Partai Golkar diperkirakan akan memasangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam Pemilu Presiden 2014 menemui kendala. Meski saat ini Golar masih menemui kendala karena Wiranto diperkirakan tidak mau "turun kelas" menjadi calon wakil presiden. Sedangkan Prabowo diperkirakan akan berpasangan dengan Pramono Edhie Wibowo. Namun yang harus diingat Wiranto dan Pramono Edhie Wibowo berasal dari kalangan miiliter. Sedangkan saat ini fenomena anti militer masih tampak pada sebagian orang.

Sejauh ini baru PDIP yang tampaknya sudah agak mengerucut dalam memilih cawapres. Partai berlambang Banteng itu disebut-sebut tengah melirik tiga nama untuk dipasangkan dengan Jokowi. Diduga, tiga calon itu adalah Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan mantan KSAD Ryamizard Ryacudu. Dari ketiga nama tersebut, nama Mahfud dan Jusuf Kalla dinilai sangat menjual karena kedua sosok tersebut berasal dari sipil dan terkenal sangat kontroversial ketika menduduki posisinya sebagai Cawapres Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Tentunya kita masih ingat bagaimana Jusuf Kalla ketika menjabat sebagai Wakil Presiden memiliki track record yang bagus dalam mengambil keputusan. Ia dikenal sangat cepat tanggap dan berani mengambil keputusan dengan cepat. Misalnya saja ketika bencana Tsunami melanda Aceh pada 2004, Jusuf Kalla segera memerintahkan tanggap darurat dan menyatakan Aceh harus bersih dalam tempo tiga bulan.

Sementara Mahfud MD pun terkenal sebagai sosok kontroversial melalui keputusannya untuk membekukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) pada 13 November 2012 karena lembaga tersebut dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Kontan saja, keputusan tersebut disambut positif karena banyak orang yang melihat lembaga ini sebagai lembaga yang obesitas.

Meski demikian, meski kedua tokoh tersebut memiliki track record baik, sejumlah pengusaha menilai bahwa Jusuf Kalla lebih mumpuni dibandingkan dengan Mahfud karena memiliki pengalaman di bidang pemerintahan yang diharapkan dapat membantu Jokowi dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, Jusuf Kalla dipandang sebagai sosok representasi tokoh dari luar Jawa –dimana sebagian orang sudah bosan jika hanya orang Jawa yang memimpin negara ini-. Dengan kehadiran Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi, diharapkan pembangunan tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi juga menyeluruh di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu, Jusuf Kalla dinilai cukup mumpuni dalam bidang pemerintahan, seperti pengalamannya di bidang ekonomi.

Siapapun cawapres yang akan dipilih nanti, semoga duet presiden dan cawapres terpilih akan memberikan warna positif bagi negara ini. Pasalnya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemimpin baru negara demi menciptakan iklim investasi yang kondusif, diantaranya memberikan kepastian hukum terkait perpanjangan blok-blok migas yang akan habis masa kontraknya.