Menimbang Pengelolaan Blok Mahakam Pasca 2017

Masalah perpanjangan kontrak Blok Mahakam harus bisa diselesaikan pemerintah Indonesia pada tahun ini. Jika tidak maka sudah dipastikan produksi blok tersebut bisa turun karena tidak adanya kepastian untuk investasi. Desakan sejumlah pihak, seiring dengan berakhirnya kontrak, juga semakin meningkat. Namun langgamnya tetap sama: Total atau Pertamina kah yang akan mengelolanya?

Lamanya keputusan pemerintah dalam memberikan keputusan terkait perpanjangan blok sudah menjadi focus pada industri migas. Ketua Indonesian Petroleum Association Lukman Mahfudz pada pertengahan pekan ini mengingatkan bahwa 30 persen produksi Migas nasional, yaitu sebesar 635.000 setara minyak per hari (boepd) dari 20 KKKS yang akan habis masa kontraknya dalam 5 tahun ke depan. Sementara 61 persen produksi sebesar 1,2 juta boepd berasal KKKS yang akan habis masa kontraknya dalam 10 tahun ke depan. Dan hanya 30 persen produksi migas nasional tahun 2020 berasal dari proyek-proyek migas yang saat ini dalam tahap perencanaan. Menurut IPA pengembangan potensi remaining resource memerlukan teknologi tinggi, padat modal dan tenaga kerja yang kompeten serta mempunyai keahlian  khusus.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan aturan mengenai perpanjangan blok migas. Aturan tersebut akan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait perpanjangan blok. Meski demikian, aturan tersebut sebenarnya sudah lama didengungkan. Rencananya akan diterbitkan akhir tahun lalu, namun hingga kini belum terealisasi, sementara pemerintah saat ini hanya tinggal lima bulan.

Kepastian perpanjangan Mahakam memang sudah sangat mendesak. Total mengisyaratkan, bahwa pengembangan lapangan baru hanya akan dilakukan hingga tahun 2015 jika belum ada kepastian soal kontrak. Pasalnya dibutuhkan proses yang memakan dua hingga tahun untuk mengelola suatu lapangan. Dan hal tersebut sulit dilakukan perusahaan tanpa adanya hitam di atas putih mengenai nasib perpanjangan kontraknya. Meski demikian Total tetap komit untuk mengalokasikan belanja modal sebesar $2,5 miliar per tahun.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan pemerintah belum tentu memberikan blok yang akan habis pada 2017 tersebut ke tangan PT Pertamina.

"Bukan tidak berpihak kepada negara, Pertamina itu bukan negara walaupun dia 100% milik negara. Blok Mahakam habis kontraknya itu jadi milik negara, tapi belum tentu dikasih ke Pertamina. Pertamina boleh saja mengajukan ingin mengelola, tapi tidak otomatis, bisa saja kita (pemerintah) tenderkan kembali," ujarnya, seperti yang dikutip dari detikcom.

Pertamina yang sudah melirik blok tersebut memang telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tiga kali guna menyatakan kesiapan mengelola Blok Mahakam. Pertamina menilai bahwa sebagai badan usaha milik negara (BUMN), sudah selayaknya ia mendapatkan hak istimewa untuk dapat mengelola blok tersebut seratus persen. Pertamina merasa siap untuk mengambilalih berdasarkan keberhasilannya dalam meningkatkan produksi di Blok West Madura Offshore dan Offshore North West Java.

Apa yang dilakukan Pertamina itu kemudian didorong oleh Indonesian Resources Studies (IRESS) yang melayangkan surat terbuka untuk SBY terkait masalah Mahakam. Menurut Direktur IRESS Marwan Batubara, keputusan perlu segera diambil guna memberikan kepastian pengelolaan dan pengembangan Blok Mahakam di masa mendatang, baik bagi Total dan Inpex, maupun bagi Pertamina. Menurut Marwan, Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pernah menyatakan (8/7/2013) seharusnya Pemerintah sudah memutuskan status kontrak Mahakam sejak 2012 lalu.

Sementara itu, Total pun telah mengajukan proposal perpanjangan sejak tahun 2009. Belum adanya kepastian menyebabkan proposal baru mengenai pengelolaan Mahakam pada Agustus tahun silam. Intinya Total dan Inpex bersedia menurunkan porsi sahamnya dari 50 persen menjadi 35 persen, serta memberi peluang bagi Pertamina untuk bersama-sama menggarap Blok Mahakam pada masa transisi lima tahun pertama pasca 2017.

Total juga memiliki itikad baik dengan bersedia memberikan transfer teknologi kepada Pertamina. Dan yang tak kalah penting, perusahaan asal Perancis tersebut bersedia menggelontorkan investasi sebesar $7,3 miliar hingga 2017 untuk menahan laju penurunan produksi. Total akan berupaya untuk mempertahankan produksi gas mencapai 1.760 MMSCFD (juta kaki kubik) dan kondensat di sekitar 66.000-67.000 barrel per hari.

Sejumlah kalangan menilai bahwa langkah terbaik dalam penyelesaian kasus perpanjangan blok ini adalah dengan memberikan kesempatan baik kepada Total dan Pertamina untuk bekerjasama pada masa transisi. Dengan demikian Pertamina pada akhirnya nanti dapat mengambilalih blok dengan lancar. Selain itu jika Pertamina mengambilalih Blok Mahakam langsung 100 persen ditakutkan akan mempengaruhi produksi blok ini. Maklum saja, biasanya pengalihan operator akan membuat produksi turun. Itulah sebabnya diperlukan masa transisi.

Hal lain yang menyebabkan dibutuhkan campur tangan Total adalah tingginya investasi dalam mengelola Mahakam. Dengan dana sebesar $2,5 miliar per tahun, sebenarnya Pertamina bisa memfokuskan pada akusisi lapangan-lapangan migas yang lebih potensial di luar negeri ketimbang hanya mengalokasikannya untuk lapangan tua Mahakam yang telah berproduksi puluhan tahun. Apapun hasilnya, mari kita tunggu keputusan pemerintah. Semoga pemerintah SBY masih berani mengambil keputusan penting di masa-masa akhir jabatannya.