Benarkah Kualitas Bensin Indonesia Terburuk di ASEAN?

Tribun News

Kualitas bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Indonesia, khususnya premium, masih di bawah standar BBM bersubsidi di negara-negara lain. Tak hanya dibawah kualitas negara-negara tsb, bahkan lebih buruknya kualitasnya dinilai paling rendah di dunia, bahkan di kalangan negara ASEAN sendiri. Maklum saja, Indonesia masih menjual bensin dengan kandungan oktan 88 –sering disebut dengan RON 88-, padahal di negara-negara lain terutama Eropa sudah menggunakan standar EURO 3 atau minimal Ron 92. Ini tak lepas dari kebijakan subsidi BBM yang masih diterapkan pemerintah.

Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin pernah menjelaskan bahwa kualitas Premium Indonesia tidak memenuhi standar negara-negara Eropa, bahkan, standar Euro 1 sekalipun. Selain kadar oktan hanya 88, olefin content Premium masih di atas 35 persen dan kadar aromatic serta benzene lebih dari 5 persen dan 2,5 persen.

Sementara itu, spesifikasi Euro 2 memiliki persyaratan kadar belerang maksimal 500 ppm, kadar olefin maksimal 35 persen, kadar aromatic maksimal 5 persen, dan kadar benzene maksimal 2,5 persen.



Ironisnya, Vietnam telah mengkonsumsi Euro 2 sejak 2006. Sedangkan India telah menerapkan spesifikasi Euro 4 sejak 2010. Bagaimana dengan Malaysia? Negara tersebut hanya mengkonsumsi bensin dengan oktan 95 yang di Indonesia dikenal dengan merk dagang Pertamax Plus. Di Malaysia, bensin sekelas Pertamax Plus itu akan diwajibkan hanya untuk masyarakat miskin. Dan pemerintah memberikan subsidi untuk bensin RON 95 tersebut. Sedangkan di Singapura, oktan yang dijual minimal berada di angka 92. Sebagai perbandingan, Singapura hanya menjual bensin RON 92, 95 dan 98. Sementara Malaysia adalah 95 dan 97. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menjual produk bensin dalam tiga kategori, yaitu Premium, Pertamax (RON 92) dan Pertamax Plus (RON 95). Dua ketegori terakhir harganya diserahkan pada mekanisme pasar alias tidak disubsidi.

Padahal dari seluruh konsumsi BBM nasional, hanya 2,5-3,5 persen yang sudah menggunakan BBM non subsidi. Pada tahun ini saja pemerintah mengalokasikan sekitar 48 juta kiloliter BBM bersubsidi. Dan bukan tak mungkin, alokasi BBM bersubsidi tersebut akan melonjak melebihi quota.

Tak hanya Premium, kualitas Solar Indonesia juga masih buruk dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Padahal sesuai kesepakatan, standar Euro 4 untuk ditargetkan dapat diterapkan pada 2016 setelah pertama kali diberlakukan sejak 2012. Setelah dua tahun berlalu bagaimana nasib kualitas solar Indonesia? Menurut Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar, kandungan sulfur pada solar masih di kisaran 2.000--3.000 ppm (part per mile), sedangkan yang sudah memenuhi standar Euro 4 adalah antara 50--500 ppm. Padahal kandungan sulfur solar di Singapura kandungan sulfur hanya 10 ppm, Tiongkok 50 ppm, Thailand 50 ppm, Jepang dan Korea 10 ppm.



Padahal buruknya kualitas bensin nasional akan berpengaruh pada udara yang kita hirup. Dan akibatnya berujung pada kesehatan masyarakat. Bisa dibayangkan betapa parahnya paru-paru orang Indonesia akibat bensin yang tidak memenuhi kesehatan tersebut. Menurut data World Health Organization (WHO), setiap tahunnya tujuh juta jiwa meninggal akibat pencemaran udara. Dari ironisnya, 60.000 jiwa dari jumlah tersebut 60.000 terjadi di Indonesia.

Meski demikian, Pertamina menilai bahwa Ron 88 sudah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan menurut Direktur Utama Pertamina, RON yang diimpor perusahan plat merah tersebut sebenarnya adalah RON 93 yang harganya diturunkan menjadi harga Ron 88.

Lepas dari hal tersebut, pemerintah sudah seharusnya mulai menaruh perhatian pada masalah dampak buruknya kualitas bensin nasional terhadap kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya? Tentunya dengan mengurangi subsidi BBM. Bukan tak mungkin, masih digunakannya RON 88 di Indonesia karena masih terkait dengan subsidi BBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini alokasi subsidi BBM mencapai dua ratusan trilliun rupiah yang diperkirakan bakal jebol hingga Rp 40 trilliun.

Sedangkan pada tahun 2013, anggaran subsidi BBM jebol hingga Rp 50 triliun yakni mencapai Rp 250 triliun dari yang dianggarkan Rp 200 triliun. Jebolnya subsidi tersebut dikarenakan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS yang mencapai lebih dari Rp 12.000/dollar AS. Dengan kualitas yang rendah saja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja sudah jebol dan berdarah-darah, bagaimana jika kualitasnya ditingkatkan hingga memenuhi spesifikasi Euro?

Kebijakan pemberian subsidi BBM Indonesia memang senantiasai menuai kritik karena dianggap tidak mencapai sasaran. Bagaimana tidak, kalangan menengah yang dianggap mampu –setidaknya mampu membeli mobil segenap dengan segala konsekuensinya- tetap diberi kucuran subsidi oleh pemerintah. Untuk itulah pemerintah baru harus berani menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, langkah itu harus diikuti dengan penyesuaian kualitas BBM yang dipasarkan di Indonesia dengan syarat minimal berstandar Euro 2.