Meski telah keluar sebagai pemenang
dalam konvensi Partai Demokrat dengan mendapat suara 17,5 persen, namun toh
Dahlan Iskan hanya bisa gigit jari. Kemenangannya tidak bisa menghantarkannya
menjadi calon orang nomer satu di republik ini. Hal tersebut terjadi karena
hasil pemilihan legislatif April lalu, Partai Demokrat hanya berhasil
mendapatkan suara sebesar 10,19 persen, merosot jauh dibandingkan pada Pileg
tahun 2009. Pepatah menggambarkan kondisi tersebut dengan “dari hero menjadi zero.”
Memang Dahlan berhasil mengalahkan para pesaing
beratnya dalam konvensi tersebut, seperti Anies Baswedan, Gita Wirjawan,
Pramono Edhie Wibowo dan Dino Patti Djalal. Bahkan yang lebih mengenaskan, Dino
dan Gita sampai terpaksa melepaskan jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk
Amerika Serikat dan Menteri Perdagangan demi serius dalam mengikuti konvensi
tersebut. Tak heran mereka mengambil langkah yang revolusioner tersebut,
mengingat pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menang telak. Pada saat itu figur
sang Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yakni SBY juga masih sangat bagus
sehingga elektabilitas partai sangat kinclong.
Yang menjadi kendala adalah ketika dalam Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid Dua, sejumlah masalah menghantui partai berlambang segi
tiga itu. Satu per satu kadernya terindikasi korupsi, seperti misalnya Angelina
Sondakh, mantan Menteri Olah Raga Andi Mallarangen, Ketua Partai Demokrat Anas
Urbaningrum. Sementara kinerja SBY pada kabinet ini juga dianggap tidak terlalu
istimewa. Akibatnya elektabilitas partai turun drastis.
Pada pekan lalu, Partai Demokrat
akhirnya mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menelurkan sembilan
butir sikap sementara Partai untuk menghadapi Pilpres 2014 nanti. Diantara
sembilan kesimpulan Partai Demokrat tersebut, diantaranya ada yang menjelaskan
bahwa Partai Demokrat tahun ini siap untuk menjadi partai oposisi dan tidak
akan turut meramaikan pertarungan Pilpres 2014. Namun, kesimpulan tersebut
tidak akan berubah sebelum ada ketetapan secara definitif. Demikian disampaikan
SBY. Artinya harapan Dahlan Iskan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia
kandas sampai disitu.
Sebelum sikap partai tersebut diumumkan, memang
ada isu-isu mengenai kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Meskipun
demikian, kemenangan Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat tetap tidak
diperhitungkan. Disebutkan Aburizal Bakrie akan maju menjadi calon presiden
didampingi oleh adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil
presiden. Bahkan rapimnas Partai Golkar
sudah menyepakati itu.
Namun apa lacur, di
penghujung pendaftaran capres dan cawapres, tiba-tiba Golkar menelikung. Partai
berwarna kuning itu tiba-tiba merapat ke kubu koalisi Partai
Gerindra-PAN-PPP-PKS dan PBB. Keputusan itu terasa mendadak. Meninggalkan
Partai Demokrat menjadi seorang diri tanpa teman karena pada pagi ini,
PDIP-Nasdem-PKB dan Hanura telah mendekrasikan kekoalisiannya dan bahkan
mendaftarkan pencalonan presiden dan wapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tentunya nama Dahlan
Iskan tidak lah asing bagi masyarakat Indonesia. Banyak tingkah
polahnya yang berhasil menarik perhatian publik, seperti misalnya proyek mobil
murah, naik kereta api dari Jakarta ke Bogor untuk menghadiri sidang kabinet,
dan lain sebagainya. Awalnya tampak menarik dan terlihat ‘down to earth’ alias
merakyat, tapi lama-lama sebagian masyarakat, menilainya sebagai bagian dari
politik pencitraan ala Dahlan.
Bicara Dahlan, memang tak bisa lepas dari
Pertamina dan Blok Mahakam. Kaitan ketiganya sangat kuat. Pasalnya Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap kesempatan tanpa basa basi
selalu menyatakan dukungannya kepada Pertamina untuk mengambilalih Blok Mahakam
setelah kontrak kerjasamanya usai pada tahun 2017.
Dahlan mengaku pihaknya tak ingin Mahakam
dikelola dan jatuh ke tangan pihak asing. Dengan demikian Dahlan secara
intensif melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas kemampuan
perusahaan plat merah itu untuk mengelola Mahakam. Dan dari hasil diskusi
tersebut, Dahlan memastikan bahwa Pertamina mampu secara profesional dengan
skema pendanaan yang ada.
Apa yang dibicarakan Dahlan ini, memang
diamini oleh seluruh peserta konvensi. Dalam Debat Kenegaraan Konvensi Capres tahun
lalu, mereka bersama-sama memastikan bahwa dalam pandangan mereka Pertamina
dianggap sudah siap untuk mengelola Mahakam. Dengan demikian pemerintah tidak
perlu lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corp di
Mahakam pasca 2017, ketika kontrak bagi hasil (production sharing contract)
habis.
Kini Partai Demokrat terpuruk, Dahlan Iskan
pun lebih terpuruk, meski sebelumnya keduanya sangat yakin akan mengantungi suara
terbanyak. Toh dagangan utama mereka, yakni nasionalisme, ternyata tidak laku.
Masalah Mahakam memang tidak bisa dilihat
dari sudut nasionalisme, melainkan dari sudut kemampuan. Pertamina memang akan
menjadi operator Mahakam di masa mendatang. Namun harus terlebih dahulu
bekerjasama dengan Total pada masa transisi, yaitu lima tahun pertama pasca
2017. Pada masa transisi itulah Pertamina bisa dapat belajar akan banyak hal,
seperti teknologi dan SDM. Dan Total pun, sudah menyatakan kesediaannya untuk
transfer teknologi kepada Pertamina. Jadi bagaimanapun, pengelolaan bersama
antara Pertamina dan Total adalah win-win solution dan solusi terbaik bagi
kemaslahatan Republik Indonesia tercinta ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar