Pekerjaan Rumah besar menanti
Pertamina pasca 1 Oktober nanti ketika Direktur Utama Karen Agustiawan secara
resmi mundur dari jabatannya. Yaa, PR Pertamina sangat amat banyak terkait
keinginannya sebagai sebagai perusahaan minyak dan gas plat merah yang ingin go
international. Untuk mencapai tujuan itu, mau tak mau pemerintahan baru harus
memastikan bahwa direktur utama yang baru nanti harus dapat meneruskan tongkat
estafet dari Karen. Jika tidak, jangan harap Pertamina bisa go international,
bahkan menjadi tuan rumah di negara sendiri pun bisa-bisa kandas di tengah
jalan.
Berita
menghebohkan pada pekan ini adalah statement Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang mengungkapkan bahwa Karen akan mundur dari
posisinya sebagai Dirut pada 1 Oktober 2014. Lho apakah sebabnya? Bukannya
tahun lalu pemegang saham Pertamina baru saja memperpanjang masa jabatan Karen
untuk lima tahun, yang artinya ia baru akan menyelesaikan tanggungjawabnya pada
tahun 2018? Lalu mengapa tiba-tiba mundur?
Terlalu
banyak spekulasi atas hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa itu karena banyak
tekanan dari pemerintah terkait dengan status Pertamina yang sebagai BUMN,
sementara di satu sisi ia adalah perseroan yang juga dituntut untuk untung dan
bahkan memberikan dividen kepada pemerintah. Tekanan tersebut bisa berupa
intevensi kebijakan. Ada juga spekulasi bahwa ricuhnya masalah solar antara
Pertamina dan PLN membuat Karen mundur. Bahkan yang paling gress ada juga isu
bahwa Karen mundur karena mantan Wakil Presiden yang sebentar lagi bakal
kembali menjadi Wapres Jusuf Kalla minta sesuatu. Entah lah mana yang benar.
Terlalu banyak kabar burung yang beredar. Tentunya yang paling tahu hanya lah
Tuhan dan Karen itu sendiri.
Lepas
dari santernya spekulasi-spekulasi menyakut kemunduran Karen, kita harus
melihat bahwa peran Karen di Pertamina tidak bisa dinafikan. Pertamina ikut
maju karena nama besar perempuan jebolan ITB tersebut. Ia
adalah wanita pertama yang menduduki posisi nomer satu di perusahaan migas.
Selain itu pada 2013, Karen Agustiawan juga merebut posisi keenam dalam jajaran
50 wanita paling kuat di dunia bisnis versi majalah Fortune Global.
Karen dinilai berhasil mengelola Pertamina
dengan pendapatan 70 miliar dollar AS dan laba bersih 2,7 miliar AS, hingga
menyabet peringkat 122 pada ”Fortune Global 500”. Pertumbuhan laba bersih
sebesar 15 persen sejauh ini merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah
Pertamina.
Di
bawah pimpinan Karen pula lah Pertamina banyak melakukan sejumlah ekspansi,
baik di dalam maupun luar negeri. Pertamina sendiri telah mulai melakukan
ekspansi ke luar negeri sejak Januari 2002 melalui kontrak kerjasama pada Blok
10 dan 11.1 Vietnam dengan pola kerjasama yang diawali dengan government to government. Selanjutnya
diikuti dengan Blok SK-305 di Malaysia pada Juni 2003 serta Blok 3 Western
Desert Irak, Blok 13 Read Sea, Sudan, Blok 123-3 Sirte Onshore, Blok 17-3
Sabratah Offshore dan Blok 3 Offshore Qatar.
Sedangkan di dalam negeri, sejumlah
blok-blok migas, seperti Offshore North West Java juga dilalapnya. Ekspansi agresif Pertamina ini
banyak mendapatkan jempol. Apalagi hal tersebut sejalan dengan target
perusahaan untuk dapat memproduksi 2,2 juta barrel per hari pada tahun 2025. Pertamina
juga tengah mengincar untuk memiliki 10 persen participating interest di Blok
Masela. Selain itu juga tengah mengincar untuk mendapatkan hak pengelolaan Blok
Mahakam pasca 2017.
Libido
Pertamina untuk dapat mengelola Blok Mahakam patut diapresikan karena bagaimanapun
sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus mendapat panggung di negeri sendiri.
Namun kita juga tidak bisa menafikan bahwa kepiawaian teknologi, didukung
dengan teknologi dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni juga sangat dbutuhkan
dalam suatu pengelolaan blok. Sama seperti blok-blok Pertamina di luar negeri,
dalam menjalankan blok-blok tersebut Pertamina juga bermitra dengan perusahaan
lain. Hal ini pula lah yang diperlukan di Mahakam.
Pertamina
tetap butuh mitra dalam mengelola Mahakam. Blok tersebut telah berumur sangat
tua. Maklum saja, ia telah mulai berproduksi puluhan tahun lamanya. Dibutuhkan
teknologi khusus untuk mengelolanya demi memastikan bahwa produksi tidak akan
jeblok. Untuk itu kemitraan antara Pertamina, Total dan Inpex sangat masih
diperlukan. Karena bagaimanapun, Mahakam masih merupakan salah satu blok gas
yang sangat berpengaruh dalam menyumbang pencapaian produksi migas nasional.
Kini,
masalah Mahakam ada di tangan Jokowi sebagai Presiden RI ketujuh terpilih.
Hendaknya beliau bijak dalam menentukan keputusan mengenai nasib Blok Mahakam
dan juga orang nomer satu di Pertamina nanti. Kedua hal tersebut bisa jadi
merupakan salah satu prioritas pemerintahan mendatang untuk segera
diselesaikan. Dua masalah itu pulalah yang akan menentukan nasib industri migas
nasional di masa mendatang. Kalau sampai salah langkah, jangan harap produksi
migas nasional akan kembali kinclong. Kini saatnya melakukan perubahan. Kalau
bukan sekarang kapan lagi?

Tidak ada komentar:
Posting Komentar