Tarik Menarik SBY-Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM

bbc.uk.co.id

Tahun ini, siapapun presidennya, kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tampaknya tidak bisa dielakkan. Maraknya antrian panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai ruas daerah, ditambah perilaku konsumsi BBM orang Indonesia  yang memang benar-benar boros, memerlukan terobosan terkait kebijakan BBM. Hal ini pulalah yang menjadi perhatian khusus bagi presiden terpilih Joko Widodo.

Kenaikan harga BBM bersubsidi ini memang sifatnya sangat mendesak. Layaknya memang telah dilakukan sejak awal tahun ini. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enggan menaikkannya. PDI Perjuangan mendesak pemerintahan era SBY segera menaikkan harga BBM bersubsidi karena sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini. Sebagaimana diketahui, ketika ada rencana menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan sebagai salah satu fraksi yang paling keras menyuarakan penolakan.
 


Pemerintah bukan tidak menyadari bahwa kebijakan subsidi ini ibarat bom waktu. Namun menaikkan harga BBM sudah pasti dinilai bukan langkah yang populis.Tentunya kita masih ingat bagaimana tarik menariknya pemerintah untuk dapat menaikkan harga BBM tahun lalu dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter pada tahun lalu. Pemerintah pastinya juga masih mengingat dengan jelas bagaimana Presiden Suharto terdesak untuk lengser pada tahun 1998….salah satu pemicunya adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintah di bawah Presiden Megawati Soekarnoputi juga pernah merevisi kenaikan harga BBM. Presiden wanita pertama di Indonesia itu pula lah yang pertama kali memperkenalkan kebijakan harga BBM bersubsidi dengan menerapkan harga batas atas dan bawah.

Atas desakan itu, Menko Perekonomian Chairul Tanjung  menegaskan bahwa Pemerintah SBY pun tidak akan menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini. CT, panggilan Chairul, mengingatkan bahwa pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen.

Jusuf Kalla, wakil presiden terpilih 2014-2019, mengatakan jika pemerintah saat ini tidak menaikkan harga BBM, maka pemerintahan baru berencana menaikkan harga pada November tahun ini. Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi memang sudah sulit terhindarkan. Tanpa ada kenaikan harga, masyarakat akan terus boros mengonsumsi BBM bersubsidi dan kuota 46 juta kilo liter bisa terlampaui. Jika terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah per tahun, lanjut JK, negara bisa bangkrut. Maka tidak ada lagi sisa untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Subsidi energi Indonesia memang bukan kepalang besarnya. Pada medio Juni lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati total subsidi energi tahun 2014 mencapai Rp 453,3 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 333,7 triliun. Sementara alokasi subsidi BBM juga naik dari Rp 210,73 trilliun menjadi Rp 245,5 trilliun. Wow!

Kebijakan pemberian subsidi BBM Indonesia terus menuai kritik karena dianggap tidak mencapai sasaran. Bagaimana tidak, kalangan menengah yang dianggap mampu –setidaknya mampu membeli mobil segenap dengan segala konsekuensinya- tetap diberi kucuran subsidi oleh pemerintah.

Bank Dunia (World Bank) berulangkali telah mengeritik kebijakan pemerintah tersebut. World Bank menilai tingginya subsidi BBM dan listrik dapat menekan keuangan negara dan dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah seharusnya mengalokasikan alokasi subsidi BBM untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti subsidi untuk investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Rakyat harus disadarkan bahwa energi bukan lagi bahan murah, dan masyakat harus sadar atas hal ini. Indonesia bukan lagi negara yang kaya akan sumber minyak dan gas. Produksi telah turun drastis, penemuan baru relatif tidak ada dan banyak kontrak-kontrak blok migas yang masih dalam kondisi 'waiting' alias menanti kepastian dari pemerintah akan nasib perpanjangannya.

Harapan rakyat bertumpu pada pemerintah baru. Selain menaikkan harga BBM, diharapkan juga melakukan langkah-langkah antisipatif jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek misalnya benar-benar menerapkan kewajiban penggunaaan biodiesel bagi seluruh moda transportasi. Jangka menengah meningkatkan sumber biodiesel itu sendiri. 

Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah baru juga diharapkan dapat menggalakkan kegiatan eksplorasi migas. Pasalnya hanya dengan eksplorasi, eksplorasi dan eksplorasi saja kita dapat meningkatkan produksi migas nasional. Dengan peningkatan produksi tersebut, maka impor minyak mentah Indonesia juga akan berkurang. Namun tentu saja, syaratnya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif yang membuat investor merasa nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya.

Sementara itu, pengembangan energi terbarukan harus terus digalakkan. Hingga kini baru empat persen dari total potensi panas bumi Indonesia sebesar 27.000 megawatt yang baru dikembangkan. Belum lagi potensi shale gas, coal bed methane, biodiesel, tenaga angin dan tenaga surya. Jika saja semua itu dapat dikembangkan dengan baik, niscaya Indonesia akan dapat kembali menjadi negara kaya sumber energi. Dan artinya ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan minyak mentah berkurang yang secara otomatis akan menurunkan angka subsidi BBM.