Selamat Datang Presiden Jokowi, Sejumlah PR Migas Telah Menanti

Selamat Datang Presiden Baru Joko Widodo. Rakyat telah menantimu untuk memberikan warna baru terhadap pemerintahan. Pemerintah yang hangat dan tidak birokratis seperti halnya pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selain itu, tentu saja harapan agar perkenomian negara ini bisa melesat tajam, dan tak terkecuali produksi migas nasional bisa dikerek. Namun untuk mewujudkannya, tentunya terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus digarap pemerintah baru untuk menciptakan Indonesia baru.

Hadirnya presiden ketujuh ini memberi harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan perubahan. Perubahan yang lebih baik dalam masa, setidaknya, lima tahun mendatang. Perubahan yang signifikan terhadap pembangunan negeri ini, terhadap rakyat kecil dan tentunya tak terkecuali terhadap industri migas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN negara ini.

Terlalu banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama di bidang perekonomian dan khususnya industri migas. Ini berbanding terbalik dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi sebesar 1 juta barrel per hari. Target yang seharusnya dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2013, lalu mundur ke tahun 2014, kini menjadi tanda tanya besar: mungkin kah akan tercapai?

Sejumlah praktisi industri migas sendiri meragukan pencapaian angka tersebut. Alasannya sejak penemuan di Blok Cepu puluhan tahun yang lalu, praktis tidak ada lagi penemuan minyak yang signifikan. Padahal pengurasan cadangan kita sudah cukup banyak, seiring dengan konsumi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri yang mencapai 1,5 juta barrel per hari. Apakah semuanya bisa dipenuhi dari produksi minyak domestik? Jawabannya tidak, karena produksi minyak kita terus mengalami penurunan dan bahkan saat ini hanya berada di kisaran 800.000an barrel per hari.

Ini tak lepas dari sepinya kegiatan eksplorasi migas nasional. Dengan tingkat pengurasan yang semakin tajam, sudah barang tentu cadangan migas kita menjadi berkurang. Kini the untouchable areas hanya tinggal berada di kawasan timur Indonesia dan laut dalam. Daerah-daerah onshore sudah dieksploitasi. Namun tentu saja untuk melakukan kegiatan eksplorasi di laut dalam, diperlukan insentif yang tidak sedikit karena resikonya juga tidak mudah. Investor harus siap kehilangan uang triliunan rupiah kalau gagal menemukan cadangan hidrokarbon. Nah, bagaimana untuk meningkatkan minat investor ini? Tentu saja dengan memberikan paket insentif yang menarik.

Sebelumnya Indonesian Petroleum Association telah memberikan guideline kepada pemerintah mengenai masalah di industri migas yang harus segera diselesaikan untuk menggairahkan kegiatan eksplorasi dan produksi. Usulan itu diantaranya adalah dengan mencabut adanya batasan cost recovery yang saat ini dipatok di APBN, memberikan kepastian kontrak, mempermudah proses perijinan dan juga menuntaskan masalah tumpang tindih lahan migas.

Masalah kepastian kontrak memang menjadi salah satu perhatian serius industri migas ini karena banyaknya nasib Kontrak Kerja Sama (KKS) yang masih mengambang karena ketidakberanian pemerintah untuk memutuskan. Kontrak-kontrak tersebut antara lain adanya perpanjangan Blok Mahakam, perpanjangan Blok Makassar Strait dan perpanjangan Blok Masela. Ketiganya harus diputuskan segera karena menyangkut komitmen investasi yang mencapai miliaran dollar AS. Jika pemerintah tidak segera memutuskan, bukan mustahil para investor tersebut angkat kaki dari Indonesia.

Total dan Inpex saat ini membelanjakan sekitar US$ 2,5 miliar per tahun untuk mengelola blok tersebut. Keduanya juga berjanji untuk menginjeksikan investasi sebesat US$ 7,3 miliar hingga 2017 jika pemerintah memperpanjang kontrak Blok Mahakam. Memang untuk menjaga kestabilan produksi migas di sebuah blok tua semacam Blok Mahakam bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Selain itu, jika tidak segera diputuskan, dikhawatirkan nilai proyek akan melambung tinggi sehingga menggerus keekonomian proyek tersebut. Apalagi di masa mendatang, harga gas bukan mustahil menjadi sangat murah karena keberhasilan pengelolaan shale gas di Amerika sehingga pasar kebanjiran gas. Jika nilai proyek naik, sementara harga gas turun, sudah barang tentu proyek gas Indonesia akan ditinggal lari para investor.

Nah Pak Jokowi, kira-kira itulah sejumlah masalah di industri migas yang harus segera diselesaikan. Nasib industri ini ada di tangan Jokowi. Tentunya alangkah bijaksananya jika masalah-masalah krusial tersebut menjadi prioritas utama di 100 hari pemerintahan Jokowi.