Kondisi Investasi Indonesia di Tengah Kisruh Politik Nasional

Kondisi peta perpolitikan nasional yang terus panas dalam beberapa bulan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi investasi. Kondisi ini membuat para investor melakukan aksi wait and see. Namun bukan mustahil jika kondisi ini terus berlarut-larut para investor asing bisa berpaling ke negara lain.

Kondisi perpolitikan Indonesia sebelum pemilihan presiden terasa sangat panas. Hal itu berawal dari para pendukung Prabowo dan Jokowi yang terus mengolok-olok satu sama lain. Awalnya banyak pengamat memperkirakan kondisi tersebut akan membaik pasca Pilpres usai. Namun nyatanya prediksi tersebut salah.

Berawal dari penolakan Prabowo atas hasil pilpres yang memenangkan Jokowi, bersambung hingga tindakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan berlanjut ke masalah Pilkada. Bagaimana tidak, partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih sepakat untuk memilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya di atas kertas, para kepala daerah mendatang akan dimenangkan oleh Koalisi Prabowo.

Sampai disitu? Belum. Para wakil rakyat yang terhormat itu juga kisruh dalam pemilihan Ketua DPR. Dan lagi-lagi koalisi Jokowi yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus bertekuk lutut pada Koalisi Merah Putih. Prabowo cs kembali menguasai panggung. Bahkan pada pemilihan Ketua MPR tadi malam, lagi-lagi calon yang diusung Koalisi Merah Putih, yakni Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) lah yang menang.

Banyak pihak yang mengkhawatikan bahwa ini adalah tanda-tanda kembalinya orde baru atau yang dikenal dengan nama neo orba. Apalagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla beredar isu upaya pemboikotan atau penjegalan pelantikan Jokowi-JK menjadi Preiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 oleh partai Koalisi Merah Putih.

Ada pula rumor santer yang akan mengusulkan pemilihan presiden akan dilakukan oleh MPR, sama ketika Orba masih berkuasa. Artinya rakyat akan kehilangan hak suaranya. Jika itu terjadi demokrasi akan mati.

Kondisi perpolitikan ini ternyata tak luput dari perhatian para investor. Kepala ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop menegaskan kisruh politik di dalam negeri bisa menimbulkan preseden buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Menurutnya, kondisi politik Indonesia seharusnya bisa memberikan kepastian bagi semua pelaku usaha, tetapi yang terjadi sebaliknya.

Reaksi negatif pasar memang sangat kentara. Ketika para politisi di gedung parlemen saling bertikai memperebutkan kursi pimpinan DPR, nilai tukar Rupiah sempat menyentuh Rp 12.281 per Dollar Amerika Serikat, meskipun belakangan pelan-pelan mengalami penurunan.

Tentunya masih segar dalam ingatan kita pada tahun 1998 ketika masa reformasi. Saat itu Rupiah terkoreksi secara signifikan, meski sedikit banyak hal tersebut masih terkait dengan kondisi krisis ekonomi global. Namun arus demonstrasi besar-besaran nyatanya menghentikan langkah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Arus investasi, khususnya di sektor minyak dan gas (migas) mandek. Akibatnya kegiatan eksplorasi terhenti.

Kini impactnya masih sangat terasa, dimana produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Pasalnya blok migas yang ada saat itu tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka panjang.

Dan kini, produksi migas nasional dalam kondisi SOS. Untuk mengatrolnya mau tidak mau pemerintah harus menciptakan kondisi investasi yang kondusif. Dan artinya dibutuhkan investasi besar-besaran untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi agar Indonesia terhindar dari ancaman menjadi negara importer migas permanen.

Terus terang, tanpa kondisi panas ini, sektor migas nasional masih memiliki sejumlah masalah. Misalnya mengenai tidak jelasnya masalah perpanjangan kontrak blok migas, cost recovery yang dipatok dalam APBN, tumpang tindih lahan dan juga masalah perijinan yang berbelit-belit.

Jadi para wakil rakyat, tolong tunjukkan kedewasaan anda. Rakyat butuh bukti, bukan janji! Jangan korbankan negara ini untuk kepentingan partai anda!