Menanti Proposal Pengelolaan Mahakam Pertamina

Dalam tiga bulan dari sekarang Pertamina akan menyampaikan proposal pengelolaan Blok Mahakam. Saat ini perusahaan plat merah tersebut tengah membuka data room dan melakukan study apa yang terbaik dilakukan dalam mengelola blok tersebut. Akankah Pertamina akan mengelolanya sendirian atau tetap akan menggandeng Total?

Masyarakat Indonesia dan juga tentunya Total dan Inpex telah menanti kepastian status pengelolaan Mahakam sejak tahun 2008. Namun nyatanya pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -di dua kali masa kepemimpinannya- gagal mengambil keputusan krusial tersebut. Padahal keputusan cepat tersebut sangat penting karena menyangkut masa depan produksi terkait dengan rencana investasi dan pengelolaan blok dalam jangka panjang.

Lepas dari itu semua, mari kita lihat bagaimana peran Mahakam dalam postur APBN kita. Pertama, bisa dilihat dari kontribusi produksinya yang membantu pendapatan negara. Menurut Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), satu-satunya kabar menggembirakan di sektor migas saat ini -di tengah terus turunnya produksi minyak nasional- adalah angka lifting gas bumi yang diperkirakan mencapai target.

Hingga akhir Oktober 2014 lifting gas bumi nasional yang telah menyentuh angka 7,085 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) atau 99,8 persen dari target  7,099 BBTUD yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014.  Kontribusi lifting gas terbesar berasal dari lima kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS), yaitu Total E&P Indonesie, ConocoPhillips (Grissik) LTD, PT Pertamina EP, BP Berau LTD, dan PetroChina International Jabung LTD. Kelila Kontraktor KKS ini berkontribusi melebihi 75 persen dari total lifting gas.

Di tahun 2013 saja, pemerintah setidaknya mendapatkan bagian sebesar Rp 45 trilliun dari Mahakam. Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang Total ataupun Inpex yang masing-masing hanya sebesar Rp 15 triliun. Bagian pemerintah tahun ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 63 triliun, seiring dengan makin menurunannya produksi dari Mahakam dan biaya (cost) per barrel yang semakin meningkat.

Mahakam mengalokasikan sekitar 35 persen produksinya untuk domestik, seperti kebutuhan industri lokal dan rumah tangga sekitar. Bahkan jumlah kontribusi Mahakam pada pemenuhan gas domestik pada tahun 2019 diperkirakan akan meningkat, mencapai lebih dari 50 persen.

Saat ini Mahakam memasok 3.960 rumah tangga di wilayah Bontang dengan volume gas sejumlah 1.500 MMBTU per hari, terhitung sejak 28 Januari 2013 hingga 2017. Pasokan tersebut dialirkan melalui PT Bontang Migas dan Energi (BME) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bontang.

Tak hanya itu, selama ini Mahakam juga memasok gas produsen listrik swasta di Bontang melalui PT Bontang Migas Energi serta Perusahaan Listrik Negara Kanaan. Mahakam juga memasok gas bumi ke berbagai industri kimia, pupuk di Kaltim dan Jawa –melalui fasilitas LNG terapung (floating storage and receiving unit) milik PT Nusantara Regas- serta LPG domestik. Mahakam juga memenuhi pasokan gas bumi bagi perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer) untuk Bontang dengan kapasitas enam megawatts.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Total dan Inpex saat ini telah menjadi bagian penting sebagai pemasok gas bumi untuk proyek pemerintah. Dan proyek gas bumi untuk rumah tangga saat ini telah dilaksanakan di tujuh kota, dan Bontang merupakan kota ke tujuh,. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepakatan antara Total E & P Indonesia dan Inpex Corporation dengan Direktorat Jenderal Migas pada 6 April 2011 sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.

Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, Mahakam juga memasok gas untuk PT Badak NGL yang mengelola kilang Bontang. Mahakam memasok sekitar dua per tiga dari total kebutuhan PT Badak. Selanjutnya gas yang telah diolah menjadi LNG tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara yang terikat kontrak dengan Indonesia, seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Akankah perpindahan operatorship akan mengganggu keberlangsungan kontribusi Mahakam selama ini? Tentu saja potensi ke arah itu sangat terbuka lebar. Bagaimanapun juga perpindahan operatorship membutuhkan masa transisi, yang durasinya bisa mencapai 5-10 tahun. Tampaknya akan sulit rasanya perpindahan operatorship tanpa masa transisi akan dapat berjalan smooth dan tidak berpengaruh terhadap produksi. Makanya joint operation bisa jadi merupakan solusi ideal yang dapat diambil untuk mengatasi dilema masalah Blok Mahakam.

Kini keputusan tersebut ada di tangan Pertamina dan pemerintah. Harapan rakyat tentu saja, keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan ego sektoral, melainkan keberlangsungkan kontribusi Mahakam terhadap keuangan negara.