Keputusan Mahakam, Kembali Meleset

Target pemerintah terkait penyelesaian kasus Mahakam kembali meleset, dari April entah sampai kapan. Padahal yang menjadi ironi, semakin lamanya keputusan terkait operatoship di blok tersebut dibuat, maka akan semakin berdampak pada produksi dalam masa jangka panjang.

Sebelumnya pemerintah memastikan bahwa jika tidak ada aral melintang, pada medio April ini masalah Mahakam akan selesai. Pada bulan ini diharapkan Pertamina dan Total mencapai kesepakatan mengenai masa transisi dan juga rencana pengembangan Mahakam pasca 2017. Namun dalam hitungan hari, Mei akan segera menjelang.

Pertamina sendiri mengakui belum ada pembicaraan dengan Total terkait dengan masalah transisi yang diungkapkan pemerintah. Saat ini, menurut Pertamina, Total masih menanti keputusan terkait pengoperasian Mahakam dari pemerintah. Dengan demikian maka pembahasan terkait heads of agreements mengenai masa transisi sebelum 2017 yang diinginkan Pertamina belum dapat dimulai.

Nah bisa dibayangkan jika saja pembahasan tersebut belum dimulai, lalu kapan keputusan mengenai operatorship bisa dilakukan? Bukan tak mungkin, itu baru terjadi dalam dua atau tiga bulan mendatang. Dan tentu saja semakin lama keputusan itu diambil maka produksi Mahakam bisa terancam.

Saat ini, selain transisi, masalah krusial lainnya adalah siapa saja perusahaan yang akan digandeng Pertamina per Januari 2018. Memang dalam berbagai kesempatan Pertamina senantiasa menegaskan akan bekerjasama dengan Total. Pertamina sendiri telah menyiapkan opsi untuk menggandeng Total E&P Indonesie dalam mengelola blok di delta Sungai Mahakam tersebut. Syaratnya, Total memberikan masa transisi sebelum kontrak pengelolaan berakhir pada 2017. Kemudian setelah 2017, Total akan turut menjadi operator.

Selain Total, Pertamina diminta pemerintah untuk juga menggandeng Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Yang menjadi masalah pemerintah telah menegaskan bahwa pemda tidak boleh menggandeng perusahaan swasta dalam mengelola Mahakam. Semua pendanaan harus dilakukan oleh pemda sendiri agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Namun pemda juga telah berkali-kali mengatakan bahwa tanpa pihak swasta, pihaknya akan sulit mendanai Mahakam.

Kini pemerintah harus bergerak cepat. Langkah awal adalah dengan memberikan surat keputusan ke SKK Migas. Dan selanjutnya SKK Migas memberikan surat tersebut ke pihak Total. Secara pararel mungkin Pertamina sudah mulai dapat melakukan diskusi dengan Total terkait kemungkinan masa transisi. Memang harus diakui, permintaan masa transisi ini agak sulit mengingat klausul tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja sama (PSC). Jika ada pemaksaan dari pemerintah, tentu jelas itu akan mencederai kontrak.

Meski demikian masa transisi itu bukan mustahil terjadi jika memang timbal balik untuk Total dalam pengelolaan Mahakam cukup ekonomis dan menguntungkan. Namun tentunya harus dilakukan berdasarkan pendekatan business to business dan simbiosis mutulisme bagi kedua belah pihak.

Pemerintah memang menginginkan agar setidaknya Pertamina menjadi pemilik saham mayoritas di tahun 2018, meski bagaimanapun Total harus diikutsertakan. Memang di atas kertas Pertamina merasa mampu untuk mengelola Mahakam, meski harus diakui tampaknya perusahaan plat merah itu kemungkinan bisa kesandung masalah dana karena keterbatasan kemampuan. Pertamina, menurut ESDM, bersedia menginvestasikan dana sebesar US$ 25,2 miliar selama 20 tahun di Mahakam. Jika dibagi 20 tahun, maka hanya ada dana sekitar US$ 1,26 miliar yang diinjeksikan untuk Mahakam. Percayalah, kolaborasi Pertamina dan Total masih merupakan opsi yang terbaik dalam pengelolaan Mahakam.