Siap Tak Populer, Jokowi Akan Naikkan Harga BBM Tahun Ini

Presiden terpilih Joko Widodo, yang akrab dipanggil dengan Jokowi, memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini, setidak-tidaknya pada bulan Oktober setelah ia dilantik secara resmi menjadi RI-1. Langkah awal yang berani yang ditunggu-tunggu publik sekaligus meruntuhkan dugaan pencitraan yang kerap kali dituduhkan ke calon presiden ke-tujuh itu.

Jokowi menilai kenaikan harga BBM adalah hal pertama yang harus dipecahkan pemerintahannya untuk mengakhiri defisit ganda, defisit neraca pembayaran dan defisit perdagangan. Kalau dua defisit tersebut bisa dipecahkan, Jokowi yakin bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi sehat. Dan jika makan trust terhadap pemerintahan baru akan terbangun sehingga arus investasi masuk.

Jokowi berjanji bahwa rakyat akan mendapatkan keuntungan dari pengalihan anggaran subsidi BBM ke pengembangan infrastruktur, pertanian, usaha kecil, untuk solar nelayan. Untuk itu diperlukan sistem benar dan dipastikan tepat sasaran agar penyaluran subsidi bisa dipertanggungjawabkan.

Soal subsidi ini memang selalu menjadi urusan pelik. Pasalnya tak hanya pejabat, bahkan rakyat biasa pun sebenarnya paham bahwa harga BBM tidak bisa tidak harus segera dinaikkan. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan salah sasaran. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang yang sanggup membeli mobil tapi masih menikmati subsidi dari pemerintah. Sedangkan rakyat di Papua yang notabene rawan miskin malah tidak menikmatinya. Dimana rasa keadilan itu?

Meski demikian, menaikkan harga BBM adalah bola panas yang terus dihindari pemerintah. Misalnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas telah menolak untuk menaikkan harga BBM dengan alasan tidak mau menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.

Padahal, dalam APBN 2014 pemerintah dan DPR telah sepakat untuk memangkas volume quota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kl dengan asumsi harga BBM akan dinaikkan Rp 1.000 per liter pada Agustus ini. Tak heran jika pemerintah mendatang merasa pusing tujuh keliling untuk memecahkan masalah agar subsidi BBM Indonesia tidak melebihi budget yang telah ditentukan.

Tanpa ada kenaikan harga, masyarakat akan terus boros mengonsumsi BBM bersubsidi dan kuota 46 juta kilo liter bisa terlampaui. Jika terus mengeluarkan anggaran subsidi BBM ratusan triliun rupiah per tahun, negara bisa bangkrut. Maka tidak ada lagi sisa untuk membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Memang diakuii, pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen. Namun bukan berarti kebijakan itu tidak bisa diambil lagi mengingat saat ini kondisinya sudah sangat mendesak. Kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak popolis namun hanya itu satu-satunya yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan pemberian subsidi BBM Indonesia terus menuai kritik karena dianggap tidak mencapai sasaran. Bagaimana tidak, kalangan menengah yang dianggap mampu –setidaknya mampu membeli mobil segenap dengan segala konsekuensinya- tetap diberi kucuran subsidi oleh pemerintah.

Bank Dunia (World Bank) berulangkali telah mengeritik kebijakan pemerintah tersebut. World Bank menilai tingginya subsidi BBM dan listrik dapat menekan keuangan negara dan dapat menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah seharusnya mengalokasikan alokasi subsidi BBM untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, seperti subsidi untuk investasi dalam bidang infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Jika Jokowi berani menaikkan harga BBM, maka sudah sepatutnya ia mendapatkan apresiasi. Pasalnya hal tersebut akan meruntuhkan dugaan pencitraan terhadap Jokowi. Resiko menaikkan harga BBM sudah jelas sangat berat, yaitu menurunnya simpati publik karena masyarakat Indonesia sangat gerah dengan keputusan kenaikan harga BBM. Turunnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun merajai Indonesia sedikit banyak juga dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM.

Rakyat Indonesia banyak menaruh harapan terhadap Jokowi. Bukan hanya soal menaikkan harga BBM, tapi juga menyelesaikan banyak pekerjaan rumah pemerintahan SBY. Sebut saja soal perpanjangan kontrak migas. Saat ini banyak blok-blok migas yang menanti kepastian pemerintah, misalnya Blok Mahakam dan Blok Masela. Padahal kedua blok tersebut akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN.

SBY memang terkenal dengan prinsip kehati-hatian yang amat sangat. Bahkan saking hati-hatinya, terlalu banyak kebijakan yang mengambang yang tidak membuahkan hasil. Padahal keputusan dari pemerintah telah dinanti-nantikah khalayak. DI tangan Jokowi, gebrakan-gebrakan yang tak populer itu lah yang dinanti-nanti. Sebagai mantan pengusaha, Jokowi pasti mengerti langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan investasi. Dan tak muluk jika kita mengharapkan Indonesia baru di masa lima tahun mendatang.

Marak, Penyelundupan Minyak Mentah di Indonesia

Masalah penyelundupan minyak mentah di Indonesia bukanlah berita baru. Ini adalah berita usang yang senantiasa terjadi. Selalu dibasmi namun ibarat pepatah, "hilang satu tumbuh seribu."

Baru-baru ini kasus penyelundupan minyak mentah terbesar dalam sejarah di Indonesia terjadi. Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menggagalkan usaha penyelundupan minyak mentah. Tanker bernama MT Jelita Bangsa membawa muatan 402.000 barel minyak mentah. Bukan jumlah yang sedikit. Dengan harga minyak yang mencapai lebih dari $100 per barel saat ini, wuiiih.....bisa dibayangkan berapa keuntungannya.

Usut punya usut, minyak tersebut merupakan milik Pertamina yang diambil dari sumur Chevron di Dumia. MT Jelita Bangsa yang disewa Pertamina harusnya membawa minyak tersebut ke Kilang Balongan, namun tanker ini menyelundupkannya ke kapal lain di perbatasan Malaysia.

Pertamina sendiri membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam usaha penyelundupan tersebut. Bahkan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, MT Jelita Bangsa melakukan pelanggaran penyelundupan yang sangat jelas, yaitu mematikan GPS dan menyimpang dari jalur yang seharusnya. Pertamina akan menuntut perusahaan pemilik tanker, yaitu PT Trada Maritim Tbk (TRAM), untuk memastikan minyak mentah ini diantar ke Balongan dengan jumlah utuh. Pertamina juga meminta pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas para pelakunya.

Kilas balik ke tahun 2005. Pada saat itu terungkapnya kasus penyelundupan di terminal milik Pertamina di Lawe-lawe, Kalimantan Timur yang ternyata telah terjadi bertahun-tahun. Kali itu penyelundupannya terjadi pada Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan minyak mentah. Kasus ini cukup spektakuler dan menjadi sorotan semua pihak karena kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari 8 triliun rupiah lebih per tahun.

Modus operandinya pun juga membuat kita berdecak kagum. Para pelaku menggunakan pipa berdiameter 1,5 meter dan panjangnya sampai tujuh mil, kemudian pipa tersebut dimasukkan ke bawah laut. Melalui pipa inilah setiap malam, minyak curian dialirkan dari tepi Kaltim di Single Buoy Mooring di Lawe-lawe, ke kapal-kapal pengangkut untuk diselundupkan keluar. Ditengarai puluhan orang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut. Sekurang-kurangnya delapan pejabat Pertamina, lima warga negara asing dan 35 pelaksana lapangan ditengarai turut serta dalam penyelundupan tersebut.

Selain kasus spektakuler tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga kerap kali menangkap penyeludupan-penyelundupan dalam jumlah kecil. Meski jumlahnya kecil namun itu acap kali terjadi. Dan penyelamatan yang dilakukan BPH Migas juga cukup signifikan.

Maklum saja jika BBM Indonesia sering diselundupkan. Ini tak lain sebagai akibat dari penerapan mekanisme subsidi BBM yang masih berlaku di Indonesia. Akibatnya harga BBM Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan harga pasar. Jika saja BBM itu diselundupkan ke negara yang sudah tidak menerapkan subsidi, maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan penyelundup atas aksinya tersebut.

Melihatnya ritme dan profesionalisme para penyelundup ini

tak heran jika pada kasus penyelundupan kali ini, sejumlah pihak kembali bersuara lantang dan meminta institusi penegak harus memberi respons maksimal terhadap segala macam bentuk konspirasi penyelundupan, baik BBM ataupun minyak mentah.
Jika tidak ditangani secara serius maka kerugian negara yang ditimbulkannya akan semakin besar.

Para pelaku penyelundupan harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menentukan tersangka, apakah ia pejabat ataupun bukan. Selain itu pemerintah juga harus meninjau kebijakan subsidi BBM yang ternyata malah lebih banyak mudhortnya daripada manfaatnya.