Benarkah Investor Asing Siap Tinggalkan Indonesia Jika Prabowo Menang

Mayoritas investor asing berpotensi untuk hengkang dari Indonesia jika calon presiden Prabowo Subianto terpilih jadi presiden. Aksi capital outflow yang akan mereka lakukan didasarkan kekawatiran Prabowo tidak mampu membentuk pemerintahan yang profesional.
 Demikian menurut survei yang dilakukan oleh Deutsche Bank yang dirilis baru-baru ini.

Menurut survey tersebut, sebanyak 56 persen dari 70 responden yang disurvei oleh PT Deutsche Bank Verdhana Indonesia pada bulan Mei-Juni mengatakan akan melakukan penjualan aset bila Prabowo menang, sementara 13 persen dari responden mengatakan akan melakukan pembelian aset.

Sebaliknya jika yang menang adalah Joko Widodo (Jokowi), 74 persen dari responden mengatakan akan melakukan pembelian aset (saham maupun obligasi) di pasar keuangan Indonesia, dan hanya 6 persen yang mengatakan akan melakukan penjualan.



Survei oleh Deutsche Bank ini menunjukan 87 persen suara mengatakan bahwa hasil pemilu akan berpengaruh terhadap keputusan investasi mereka dan hanya 13 persen suara yang menyatakan hasil pemilu tidak berpengaruh atas keputusan investasi.

Disebutkan pula dalam survey tersebut bahwa 50 persen investor mengaku percaya pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal menang. Potensi untuk pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebesar 41 persen. Sementara itu, sebanyak 9 persen pemilih belum menentukan pilihan atau undecided voters. Terdapatnya koalisi Jokowi-Jusuf Kalla di hati para responden tersebut karena pendekatan koalisi pasangan capres dan cawapres nomer dua tersebut dinilai non-transaksional, dibanding pendekatan Prabowo-Hatta Rajasa yang kompromistis pragmatis. Dengan demikian piliha  antara kedua capres itu adalah antara perubahan atau status quo.

Jokowi dengan tegas menyatakan tidak ada transaksi koalisi dalam pembentukan kabinetnya bila dia menang, sedangkan Prabowo memperlihatkan adanya janji-janji politik kepada koalisinya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran utama bagi investor, bahwa kabinet yang terbentuk tidak bisa menjalankan roda pemerintahan secara profesional

Pro dan kontra mewarnai hasil survey tersebut. Sejumlah pengamat menilai hasil survei yang dilakukan PT Deutsche Bank Verdhana Indonesia tidak serta merta menggambarkan kondisi pasar modal secara keseluruhan. Pasalnya yang disurvei hanya 70 investor yang bermitra dengan Deutsche Bank di pasar keuangan. Dengan demikian hasilnya tidak bisa dianggap mewakili suara investor di pasar sebenarnya. Tak hanya itu, bahkan investor asing juga dinilai mencari keuntungan di tengah situasi politik menjelang peralihan kekuasaan. Skenario terburuknya, kalaupun investor asing melepas sahamnya, investor lain –meskipun itu investor lokal- akan siap menampungnya. Jadi Indonesia tidak perlu takut dengan adanya hasil survey tersebut.

Lepas dari itu, sosok Prabowo memang tidak lepas dari isu nasionalisasi. Selama ini mantan jenderal bintang satu itu memang santer menyuarakan pro industri nasional. Entah bagaimana, ada ketakutan pro industri nasional tersebut diartikan dengan nasionalisasi ala Hugo Chavez, dimana seluruh asset asing akan disita negara, seluruh kontrak-kontrak akan diamandemen. Itulah yang dikhawatirkan para investor asing. Padahal ada triliunan investasi asing yang ditanamkan di Indonesia. Tak hanya perusahaan asing kelas menengah, namun juga perusahaan asing ternama seperti Total, Chevron, ExxonMobil, dll.

Dan lagi, baru-baru ini Hasyim Djohadikusumo yang notabene adalah adik kandung Prabowo menyatakan akan memberikan perpanjangan kontrak Mahakam kepada Pertamina jika Prabowo terpilih menjadi presiden. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari nasionalisasi yang akan dilakukan Prabowo.

Lalu bagaimana tanggapan Prabowo sendiri? Dalam debat capres edisi kedua yang ditayangkan di TV nasional, Prabowo membantah adanya stigma bahwa dirinya anti asing. Bahkan ia mengakui investasi asing adalah hal positif. Namun pemerintah juga harus mempedulikan masyarakat bawah sehingga pemerintah juga harus turun tangan dengan tidak membiarkan masyarakat bawah langsung bersaing dengan yang kuat. Investor asing boleh saja masuk ke Indonesia tetapi juga harus mementingkan kepentingan ekonomi Indonesia

"Ini membedakan dengan neolib. Kami dukung investasi asing tetapi tidak boleh mematikan rakyat. Datang ke Indonesia bawa uang. Jangan datang pakai uang Indonesia," ujar Prabowo dalam debat Capres, Minggu (15/6/2014) malam.

Meski demikian Prabowo berjanji akan merenegosiasi ulang kontrak-kontrak dengan kontraktor asing.kkontrak-kontrak pertambangan dengan investor asing akan ditinjau kembali demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Lepas dari siapapun presiden terpilih nanti, Indonesia tetap membutuhkan investasi asing. Terlalu banyak proyek-proyek, terutama infrastruktur dan proyek migas yang membutuhkan dana besar dan sulit dipenuhi oleh investor lokal. Inilah yang menjadikan investor asing tetap berfungsi sebagai mitra. Kita harus bisa membedakan antara nasionalisme dan nasionalisasi. Keduanya memiliki arti yang jauh berbeda. Nasionalisme adanya di hati, bukan dengan cara melakukan nasionalisasi.

Jangan Pilih Capres yang Mau Nasionalisasi Aset Perusahaan Asing!

Jangan pilih calon presiden yang heboh mau menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing. Meski terkesan heroik dan sangat nasionalis janji kampanye tersebut justru bisa membahayakan kondisi bangsa maupun rakyat. Dan yang pasti janji tersebut sulit untuk diwujudkan alias sekedar "janji surga". Demikian peringatan dari Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Ungkapan SBY yang diunggah di situs Youtube itu menyitir adanya janji dari salah seorang capres untuk menasionalisasi semua perusahaan asing di Indonesia jika terpilih. Padahal jelas-jelas janji tersebut amat mustahil untuk direalisasikan. Bila pun bisa dipenuhi, hal tersebut tentu sudah pasti akan membawa konsekuensi ekonomi bagi Indonesia ke arah yang buruk. Pasalnya bisa-bisa Indonesia akan digelandang ke forum arbitrase internasional. Akibatnya Indonesia bisa kalah dan pemerintah harus membayar penalty ke sejumlah perusahan asing triliunan rupiah. Dan yang patut diingat, uang tersebut berasal dari uang pajak rakyat!

"Mungkin orang yang dengar berpikir wah ini hebat, ini berani, ini hebat. Tapi kalau aset dinasionalisasi, padahal perjanjian sudah dibuat dari era Soekarno dan Soeharto, kini dinasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase. Lusa kita kalah, dampaknya ekonomi porak poranda," beber SBY.

Menurut SBY, kerjasama dengan pihak asing harus menguntungkan rakyat dan pemerintah Indonesia. Kontrak-kontrak kerjasama juga harus mendorong agar bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Isu nasionalisme memang sangat mengemuka di masa-masa kampanye. Hal tersebut kerap didengungkan oleh calon-calon presiden di setiap kesempatan kampanyenya. Semua isu, tak luput juga industri minyak dan gas serta pertambangan juga turut serta menjadi sorotan. Mereka tampaknya terinpirasi oleh keberhasilan masa silam Presiden Venezuela Hugo Chavez yang sering dijuluki sebagai ‘the greatest man’ yang dianggap berhasil menerapkan nasionalisasi di negaranya.

Isu yang kerap menjadi jualan para capres adalah kasus Blok Mahakam dimana sejumlah capres yang ikut serta dalam Konvensi Partai Demokrat sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak Total yang habis tahun 2017 dengan mengalihkannya ke Pertamina. Belum lagi kasus alotnya pembangunan smelter domestik yang menyebabkan dua perusahaan asing asal Amerika Serikat, yakni Freeport dan Newmont menjadi sorotan tajam. Maklum saja, Freeport selalu menjadi sasaran empuk. Apalagi mayoritas orang Indonesia menganggap seluruh sumber daya alam di Papua telah habis dikeruk oleh perusahaan tersebut.

Tapi apakah mereka paham mengapa dahulu pemerintah Indonesia memilih Freeport untuk menambang di Grasberg Papua? Atau apakah mereka telah melihat data konkret cadangan migas Indonesia? Dan apakah Indonesia sudah siap dengan nasionalisme?

Pertama, pemerintah memilih Freeport pada tahun 1960an karena berarti pemerintah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Indonesia, mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Artinya tidak akan negara lain yang mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari negaranya. Papua dengan kandungan alamnya yang sangat fantastis memang kerap menjadi barang rebutan berbagai negara.

Kedua, mengenai cadangan. Ternyata menurut data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Indonesia hanyalah 0,3 persen dari cadangan dunia. Indonesia bukanlah lagi negara yang kaya dengan sumber energi minyak bumi. Jika dibandingkan dengan Venezuela hanya mencapai 300 miliar, maka cadangan Indonesia hanya 1/100-nya. Bisa dilihat dari data produksi nasional, produksi rata-rata saat ini merosot hingga 780.000-an barrel per hari dari target sebesar 870.000 barrel per hari.

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia juga gagal dalam mencapai target produksi minyak dan gas nasional. Maka tak heran, kalau tahun ini pemerintah kembali berwacana untuk menurunkan target produksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2014. Alasannya, selain cuaca ekstrem, tak tercapainya target lifting juga disebabkan karena produksi minyak di Blok Cepu mengalami kemunduran. Seharusnya Cepu berproduksi pada Juli 2014. Namun karena terkendala teknis maka Blok Cepu ditargetkan berproduksi November 2014.

Belum lagi jika dilihat kemampuan perusahaan nasional, baik dari aspek kemampuan finansial, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Contoh kasus adalah Blok Mahakam yang merupakan sebuah blok lepas pantai tua yang telah digenjot produksinya sejak tahun 1968. Dibutuhkan biaya setidaknya $2,5 miliar per tahunnya untuk menahan laju penurunan produksi, yang jika tidak dilakukan usaha apapun bisa jeblok ke angka 50 persen.

Ketiga, mampukah Indonesia menasionalisasi seluruh asset perusahan asing? Tentu bisa, namun harus siap dituntut di pengadilan arbitrase internasional. Dan artinya iklim investasi Indonesia akan semakin melorot tajam. Selain harus membayar penalty di  arbitrase, pemerintah juga harus siap menerima penurunan pendapatan di APBN. Mengapa? Karena jujur saja, kegiatan eksplorasi sudah semakin ke arah timur dengan karakteristik laut dalam. Artinya tingkat kesulitan akan semakin meningkat dengan biaya investasi yang juga semakin fantantis. Nah sudah siapkan perusahaan nasional menghadapi hal tersebut?