Meski Menang Konvensi, Mimpi Dahlan Iskan Jadi Presiden Kandas

Meski telah keluar sebagai pemenang dalam konvensi Partai Demokrat dengan mendapat suara 17,5 persen, namun toh Dahlan Iskan hanya bisa gigit jari. Kemenangannya tidak bisa menghantarkannya menjadi calon orang nomer satu di republik ini. Hal tersebut terjadi karena hasil pemilihan legislatif April lalu, Partai Demokrat hanya berhasil mendapatkan suara sebesar 10,19 persen, merosot jauh dibandingkan pada Pileg tahun 2009. Pepatah menggambarkan kondisi tersebut dengan “dari hero menjadi zero.”

Memang Dahlan berhasil mengalahkan para pesaing beratnya dalam konvensi tersebut, seperti Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo dan Dino Patti Djalal. Bahkan yang lebih mengenaskan, Dino dan Gita sampai terpaksa melepaskan jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Menteri Perdagangan demi serius dalam mengikuti konvensi tersebut. Tak heran mereka mengambil langkah yang revolusioner tersebut, mengingat pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menang telak. Pada saat itu figur sang Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yakni SBY juga masih sangat bagus sehingga elektabilitas partai sangat kinclong.

Yang menjadi kendala adalah ketika dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, sejumlah masalah menghantui partai berlambang segi tiga itu. Satu per satu kadernya terindikasi korupsi, seperti misalnya Angelina Sondakh, mantan Menteri Olah Raga Andi Mallarangen, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara kinerja SBY pada kabinet ini juga dianggap tidak terlalu istimewa. Akibatnya elektabilitas partai turun drastis.

Pada pekan lalu, Partai Demokrat akhirnya mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menelurkan sembilan butir sikap sementara Partai untuk menghadapi Pilpres 2014 nanti. Diantara sembilan kesimpulan Partai Demokrat tersebut, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa Partai Demokrat tahun ini siap untuk menjadi partai oposisi dan tidak akan turut meramaikan pertarungan Pilpres 2014. Namun, kesimpulan tersebut tidak akan berubah sebelum ada ketetapan secara definitif. Demikian disampaikan SBY. Artinya harapan Dahlan Iskan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kandas sampai disitu.

Sebelum sikap partai tersebut diumumkan, memang ada isu-isu mengenai kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Meskipun demikian, kemenangan Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat tetap tidak diperhitungkan. Disebutkan Aburizal Bakrie akan maju menjadi calon presiden didampingi oleh adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil presiden. Bahkan rapimnas Partai Golkar sudah menyepakati itu.

Namun apa lacur, di penghujung pendaftaran capres dan cawapres, tiba-tiba Golkar menelikung. Partai berwarna kuning itu tiba-tiba merapat ke kubu koalisi Partai Gerindra-PAN-PPP-PKS dan PBB. Keputusan itu terasa mendadak. Meninggalkan Partai Demokrat menjadi seorang diri tanpa teman karena pada pagi ini, PDIP-Nasdem-PKB dan Hanura telah mendekrasikan kekoalisiannya dan bahkan mendaftarkan pencalonan presiden dan wapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tentunya nama Dahlan Iskan tidak lah asing bagi masyarakat Indonesia. Banyak tingkah polahnya yang berhasil menarik perhatian publik, seperti misalnya proyek mobil murah, naik kereta api dari Jakarta ke Bogor untuk menghadiri sidang kabinet, dan lain sebagainya. Awalnya tampak menarik dan terlihat ‘down to earth’ alias merakyat, tapi lama-lama sebagian masyarakat, menilainya sebagai bagian dari politik pencitraan ala Dahlan.

Bicara Dahlan, memang tak bisa lepas dari Pertamina dan Blok Mahakam. Kaitan ketiganya sangat kuat. Pasalnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap kesempatan tanpa basa basi selalu menyatakan dukungannya kepada Pertamina untuk mengambilalih Blok Mahakam setelah kontrak kerjasamanya usai pada tahun 2017.

Dahlan mengaku pihaknya tak ingin Mahakam dikelola dan jatuh ke tangan pihak asing. Dengan demikian Dahlan secara intensif melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas kemampuan perusahaan plat merah itu untuk mengelola Mahakam. Dan dari hasil diskusi tersebut, Dahlan memastikan bahwa Pertamina mampu secara profesional dengan skema pendanaan yang ada.

Apa yang dibicarakan Dahlan ini, memang diamini oleh seluruh peserta konvensi. Dalam Debat Kenegaraan Konvensi Capres tahun lalu, mereka bersama-sama memastikan bahwa dalam pandangan mereka Pertamina dianggap sudah siap untuk mengelola Mahakam. Dengan demikian pemerintah tidak perlu lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corp di Mahakam pasca 2017, ketika kontrak bagi hasil (production sharing contract) habis.

Kini Partai Demokrat terpuruk, Dahlan Iskan pun lebih terpuruk, meski sebelumnya keduanya sangat yakin akan mengantungi suara terbanyak. Toh dagangan utama mereka, yakni nasionalisme, ternyata tidak laku.

Masalah Mahakam memang tidak bisa dilihat dari sudut nasionalisme, melainkan dari sudut kemampuan. Pertamina memang akan menjadi operator Mahakam di masa mendatang. Namun harus terlebih dahulu bekerjasama dengan Total pada masa transisi, yaitu lima tahun pertama pasca 2017. Pada masa transisi itulah Pertamina bisa dapat belajar akan banyak hal, seperti teknologi dan SDM. Dan Total pun, sudah menyatakan kesediaannya untuk transfer teknologi kepada Pertamina. Jadi bagaimanapun, pengelolaan bersama antara Pertamina dan Total adalah win-win solution dan solusi terbaik bagi kemaslahatan Republik Indonesia tercinta ini.

Jangan Pilih Capres yang Mau Nasionalisasi Aset Perusahaan Asing!

Jangan pilih calon presiden yang heboh mau menasionalisasi aset Indonesia yang dikuasai perusahaan asing. Meski terkesan heroik dan sangat nasionalis janji kampanye tersebut justru bisa membahayakan kondisi bangsa maupun rakyat. Dan yang pasti janji tersebut sulit untuk diwujudkan alias sekedar "janji surga". Demikian peringatan dari Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Ungkapan SBY yang diunggah di situs Youtube itu menyitir adanya janji dari salah seorang capres untuk menasionalisasi semua perusahaan asing di Indonesia jika terpilih. Padahal jelas-jelas janji tersebut amat mustahil untuk direalisasikan. Bila pun bisa dipenuhi, hal tersebut tentu sudah pasti akan membawa konsekuensi ekonomi bagi Indonesia ke arah yang buruk. Pasalnya bisa-bisa Indonesia akan digelandang ke forum arbitrase internasional. Akibatnya Indonesia bisa kalah dan pemerintah harus membayar penalty ke sejumlah perusahan asing triliunan rupiah. Dan yang patut diingat, uang tersebut berasal dari uang pajak rakyat!

"Mungkin orang yang dengar berpikir wah ini hebat, ini berani, ini hebat. Tapi kalau aset dinasionalisasi, padahal perjanjian sudah dibuat dari era Soekarno dan Soeharto, kini dinasionalisasi, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase. Lusa kita kalah, dampaknya ekonomi porak poranda," beber SBY.

Menurut SBY, kerjasama dengan pihak asing harus menguntungkan rakyat dan pemerintah Indonesia. Kontrak-kontrak kerjasama juga harus mendorong agar bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Isu nasionalisme memang sangat mengemuka di masa-masa kampanye. Hal tersebut kerap didengungkan oleh calon-calon presiden di setiap kesempatan kampanyenya. Semua isu, tak luput juga industri minyak dan gas serta pertambangan juga turut serta menjadi sorotan. Mereka tampaknya terinpirasi oleh keberhasilan masa silam Presiden Venezuela Hugo Chavez yang sering dijuluki sebagai ‘the greatest man’ yang dianggap berhasil menerapkan nasionalisasi di negaranya.

Isu yang kerap menjadi jualan para capres adalah kasus Blok Mahakam dimana sejumlah capres yang ikut serta dalam Konvensi Partai Demokrat sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak Total yang habis tahun 2017 dengan mengalihkannya ke Pertamina. Belum lagi kasus alotnya pembangunan smelter domestik yang menyebabkan dua perusahaan asing asal Amerika Serikat, yakni Freeport dan Newmont menjadi sorotan tajam. Maklum saja, Freeport selalu menjadi sasaran empuk. Apalagi mayoritas orang Indonesia menganggap seluruh sumber daya alam di Papua telah habis dikeruk oleh perusahaan tersebut.

Tapi apakah mereka paham mengapa dahulu pemerintah Indonesia memilih Freeport untuk menambang di Grasberg Papua? Atau apakah mereka telah melihat data konkret cadangan migas Indonesia? Dan apakah Indonesia sudah siap dengan nasionalisme?

Pertama, pemerintah memilih Freeport pada tahun 1960an karena berarti pemerintah Amerika Serikat mengakui kedaulatan Indonesia, mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia. Artinya tidak akan negara lain yang mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari negaranya. Papua dengan kandungan alamnya yang sangat fantastis memang kerap menjadi barang rebutan berbagai negara.

Kedua, mengenai cadangan. Ternyata menurut data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak Indonesia hanyalah 0,3 persen dari cadangan dunia. Indonesia bukanlah lagi negara yang kaya dengan sumber energi minyak bumi. Jika dibandingkan dengan Venezuela hanya mencapai 300 miliar, maka cadangan Indonesia hanya 1/100-nya. Bisa dilihat dari data produksi nasional, produksi rata-rata saat ini merosot hingga 780.000-an barrel per hari dari target sebesar 870.000 barrel per hari.

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia juga gagal dalam mencapai target produksi minyak dan gas nasional. Maka tak heran, kalau tahun ini pemerintah kembali berwacana untuk menurunkan target produksi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2014. Alasannya, selain cuaca ekstrem, tak tercapainya target lifting juga disebabkan karena produksi minyak di Blok Cepu mengalami kemunduran. Seharusnya Cepu berproduksi pada Juli 2014. Namun karena terkendala teknis maka Blok Cepu ditargetkan berproduksi November 2014.

Belum lagi jika dilihat kemampuan perusahaan nasional, baik dari aspek kemampuan finansial, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Contoh kasus adalah Blok Mahakam yang merupakan sebuah blok lepas pantai tua yang telah digenjot produksinya sejak tahun 1968. Dibutuhkan biaya setidaknya $2,5 miliar per tahunnya untuk menahan laju penurunan produksi, yang jika tidak dilakukan usaha apapun bisa jeblok ke angka 50 persen.

Ketiga, mampukah Indonesia menasionalisasi seluruh asset perusahan asing? Tentu bisa, namun harus siap dituntut di pengadilan arbitrase internasional. Dan artinya iklim investasi Indonesia akan semakin melorot tajam. Selain harus membayar penalty di  arbitrase, pemerintah juga harus siap menerima penurunan pendapatan di APBN. Mengapa? Karena jujur saja, kegiatan eksplorasi sudah semakin ke arah timur dengan karakteristik laut dalam. Artinya tingkat kesulitan akan semakin meningkat dengan biaya investasi yang juga semakin fantantis. Nah sudah siapkan perusahaan nasional menghadapi hal tersebut?