Jero Wacik, the Indonesian controversial minister

Jero Wacik bisa jadi merupakan salah satu selebriti. Bukan hanya karena posisinya yang mantan Menteri Pariwisata menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, lamanya mengambil keputusan, tapi juga lontaran kata-katanya terkait dengan media yang sangat kontroversial.

Liat saja pernyataannya baru-baru ini yang menyebut yang menyebut media online tidak jelas dan pemberitaannya seperti 'surat kaleng'.  Kontan saja pernyataan tersebut mengundang protes dari wartawan.  Bahkan Ikatan Wartawan Online (IWO) melaporkan sang menteri ke Bareskrim Mabes Polri.

Jero Wacik memang telah membela diri dengan mengatakan bahwa pernyataan media online sebagai surat kaleng bukan ditujukan kepada media yang bersangkutan ataupun jurnalisnya. 

Itu bukan kali pertama Jero Wacik kepeleset lidah. Sebelumnya ia menyarankan anak buahnya di SKSP Migas (sekarang menjadi SKK Migas) untuk mengajak makan siang wartawan untuk memberikan penjelasan mengenai bisnis hulu. Tak hanya itu, Jero juga menghimbau SKSP Migas untuk memberikan hadiah bagi wartawan yang memuat berita dengan benar. 

"Begitu dimuat, periksa muatannya, sudah benar belum. Kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau nggak mau kasih hadiah nggak apa-apa, tetapi kebangetan. Masa, segede BP Migas nggak pernah mau kasih hadiah. Salah juga. Wartawan kan rakyat, jadi harus pro rakyat," ujar Jero (19/11), seperti dikutip merdeka.com.

Sudah terang benderang bahwa pernyataan tersebut melukai hati wartawan yang dinilai hanya money-oriented.

Selain terkait urusan dengan media, Jero Wacik memang sering melontarkan kalimat-kalimat yang terkesan sekenanya. Sebut saja, ketika ditanya soal perpanjangan Blok Mahakam yang akan habis masa kontraknya tahun 2017.

Mau tahu jawabannya? Menurutnya keputusan tersebut ada kemungkinan akan diputuskan pada pemerintahan baru, yakni 2014. Menurut Jero, pihaknya menginginkan kontrak Blok Mahakam diputuskan secepatnya. Namun, kata Jero, banyak pihak yang menaruh curiga bahwa keputusan Blok Mahakam akan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Padahal masalah Mahakam ini adalah masalah pelik yang membutuhkan keputusan cepat. Soalnya ini terkait dengan masalah produksi yang akan turun drastic jika pemerintah tidak segera memberi kepastian mengenai siapa operator pasca 2017. Total pun tidak berani memberikan investasi karena jika itu dilakukan, maka dipastikan tidak akan kembali jika kontraknya tidak diperpanjang. Jadi, bagaimana Pak Menteri? Jangan sampai muncul plesetan sinis: “Jero, the minister of zero.”


Chandra Winata, lahir di Surabaya, tinggal di Jakarta, suka dengan kasus social ekonomi.

Keterangan Foto:
1. Dokumentasi milik Republika.com
2. DOkumentasi milik Kementrian ESDM

Lagi-lagi, Soal Mahakam

Lamanya keputusan yang diambil pemerintah terkait perpanjangan Blok Mahakam, membuat Wakil Presiden Senior Total E&P Asia Pacific, induk Total E&P Indonesie, Jean-Marie Gullermo menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Dalam pertemuan tersebut, Gullermo membahas bagaimana pentingnya pemberian keputusan tersebut diberikan, karena terkait dengan rencana investasi perusahaan sebesar $7 miliar. Pasalnya tanpa adanya investasi tersebut produksi Blok Mahakam akan semakin jeblok ke angka 500-800 juta kaki kubik di tahun 2017 dari angka produksi saat ini di level 1.8 miliar kaki kubik. Namun jika investasi tersebut disuntikkan Total, maka laju penurunan produksi bisa ditahan di level 1.1-1.2 miliar kaki kubik.

Total pun menawarkan opsi kepada pemerintah dalam masa transisi selama lima tahun (2017-2022). Perusahaan tersebut

menawarkan 30%  saham blok tersebut kepada PT Pertamina (Persero) pasca-2017. Sedangkan saham Total dan Inpex akan turun menjadi 35% dari 50% saat ini.

Rasanya apa yang sudah ditawarkan Total ini sudah merupakan win-win solution buat kita semua. Jadi sebenarnya apalagi yang ditunggu pemerintah? Ingat pak, semakin lama keputusan diambil, akan semakin jeblok produksi Mahakam. Dan itu merupakan berita buruk buat kita semua. 

Chandrawinata adalah blogger muda yang peduli terhadap perekonomian nasional

Fb chandrawinata

Twitter chandrawinata83

Mahakammu, Mahakamku, Mahakam Kita

Lambatnya keputusan perpanjangan kontrak Mahakam pasca kontrak habis tahun 2017, oleh pemerintah ditengarai akan menghambat pengelolaan blok tersebut. Hingga kini Total belum merencanakan pengerjaan proyek-proyek baru selain proyek Peciko 7B yang berproduksi pada semester kedua 2014 dan South Mahakam Phase-3 dengan produksi semester kedua tahun 2015 mendatang.

Yang ditakutkan, jika soal perpanjangan kontrak Mahakam semakin dipersulit dan pemerintah saat ini yang akan habis masanya di tahun 2014 tidak memberikan keputusan, maka sudah pasti pemerintah baru lah yang baru akan memberikan keputusan.  Jika baru diputuskan pada semester pertama tahun 2015, makan proyek baru dapat dimulai tahun 2018 karena satu proyek akan memakan waktu tiga hingga lima tahun untuk persiapan.

Masalahnya, jika hal itu terjadi bagaimanakah nasib kontrak-kontrak LNG kita? Mahakam sebagai blok gas terbesar menyuplai 2/3 kebutuhan Bontang LNG plant. Bontang sendiri memiliki komitmen ekspor yang tidak main-main, yaitu ke Jepang dan Korea Selatan. Kontrak dengan konsorsium Jepang yang dikenal dengan sebutan western buyer itu baru akan habis tahun 2025.

Jadi kalau produksi Mahakam terganggu, sudah pasti komitmen ekspor kita juga akan terganggu. Dan jika sudah terganggu, ujung-ujungnya rakyat Indonesia lah yang akan rugi.

Jadi jangan anggap urusan Mahakam ini sebagai urusan Total, tapi juga urusan saya, urusan anda atau gampang urusan kita karena ini bukan Mahakamnya Total, tapi Mahakam kita. 

#Chandra Winata: blogger yang juga suka pemerhati masalah-masalah sosial dan ekonomi

Fb: chandrawinata83

Twitter: chandrawinata83

Jebloknya Kegiatan Eksplorasi Migas Nasional Akibat Iklim Investasi Tak Kondusif?

Kondisi migas nasional dalam kondisi SOS alias memprihatinkan. Produksinya sudah makin jeblok, eh kok ya eksplorasinya juga semakin menurun. Bahkan menurut SKK Migas, kegiatan eksplorasi Indonesia dalam lima tahun terakhir juga turun drastis. Dalam 3 tahun terakhir pemboran nasional hanya mencapai 1.000-an sumur. Bandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yang bisa sampai 1.500 sumur.

Bisakah dibayangkan apa jadinya industry migas tanpa kegiatan eksplorasi? Itu ibarat makan sayur tanpa garam. Bagaimana kita bisa berharap untuk dapat meningkatkan produksi, wong kegiatan untuk menambah cadangan saja tidak ada. Padahal cadangan minyak bumi kita dengan tingkat produksi saat ini diperkirakan akan habis dalam waktu 12,8 tahun lagi!

Kalau saya jadi pemerintah, sudah pasti saya akan khawatir. Apalagi migas merupakan kontributor terbesar dalam APBN. APBN sudah pasti akan semakin jebol kalau Indonesia sudah bisa memproduksi minyak lagi. Bayangkan, dengan konsumsi BBM yang semakin meningkat tiap tahun, eh kok ya produksi kita turun terus, ya artinya kita harus impor minyak.

Ada baiknya pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap industry migas nasional yang SOS ini. Misalnya dengan melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diberikan saat ini sudah cukup menarik, apakah iklim investasi kita sudah kondusif, apakah split yang diberikan -70:30 untuk gas dan 85:15 sudah cukup menarik-, dll. Singkirkan dulu urusan politik, sudah saatnya pemerintah berbenah tanpa menghubungkannya dengan urusan yang satu itu. Ingat pak, kondisi migas kita sudah SOS!

Chandra Winata

Wirastawan yang doyan nulis, apalagi urusan migas J

Twitter chandrawinata83