Kendala Apalagi di Mahakam?

Mahakam belum juga tuntas, molor beberapa bulan dari target yang telah ditentukan. Kenapa bisa? Jelas karena ada keinginan pemerintah agar Pertamina masuk ke Mahakam sebelum masa kontrak Total saat ini berakhir tahun 2017. Padahal jelas-jelas klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak. Lalu apa dampaknya jika keputusan Mahakam terus diulur-ulur?

Masalah operatorship Mahakam memang ternyata tak mudah. Memang pemerintah sudah memutuskan Pertamina lah yang akan mengambilalih blok tersebut pasca 2017, meski perusahaan plat merah tersebut diperbolehkan untuk menggandeng mitra-mitranya. Pertamina sendiri sudah jelas menyatakan akan menggandeng Total. Meski demikian pemerintah tetap meminta Pertamina untuk masuk ke Mahakam sebelum kontrak saat ini berakhir, sebagai bagian dari masa transisi.

Pertamina sendiri mengaku bahwa masa transisi memang sangat penting karena pihaknya kita butuh menganalisa lebih lanjut untuk bagaimana supaya jangan ada penurunan produksi ketika di awal pengambilalihan lahan. Namun tentunya hal tersebut akan tidak mudah untuk direalisasikan karena masa transisi tidak terdapat dalam kontrak bagi hasil antara pemerintah dan Total. Sehingga tidak ada basis legalitas untuk memaksa Total memperbolehkan Pertamina masuk ke wilayah kekuasaannya.

Pertamina sendiri mengakui belum ada pembicaraan dengan Total terkait dengan masalah transisi yang diungkapkan pemerintah. Saat ini, menurut Pertamina, Total masih menanti keputusan terkait pengoperasian Mahakam dari pemerintah. Dengan demikian maka pembahasan terkait heads of agreements mengenai masa transisi sebelum 2017 yang diinginkan Pertamina belum dapat dimulai.

Tahun 2015 sudah hampir berjalan setengahnya. Semakin lama keputusan itu dibuat maka produksi Mahakam bisa terancam. Apakah mungkin jika permintaan masa transisi itu ditiadakan? Dan sebagai gantinya Pertamina secara definitif memilih Total untuk menjadi partnernya di Mahakam pasca 2017. Dengan demikian pengalihan operatorship akan dapat berjalan mulus.

Pemerintah memang menginginkan agar setidaknya Pertamina menjadi pemilik saham mayoritas di tahun 2018, meski bagaimanapun Total harus diikutsertakan. Memang di atas kertas Pertamina merasa mampu untuk mengelola Mahakam, meski harus diakui tampaknya perusahaan plat merah itu kemungkinan bisa kesandung masalah dana karena keterbatasan kemampuan. 

Pertamina, menurut ESDM, bersedia menginvestasikan dana sebesar US$ 25,2 miliar selama 20 tahun di Mahakam. Jika dibagi 20 tahun, maka hanya ada dana sekitar US$ 1,26 miliar yang diinjeksikan untuk Mahakam. Percayalah, kolaborasi Pertamina dan Total masih merupakan opsi yang terbaik dalam pengelolaan Mahakam. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus bergerak cepat.

Reshuffle Besar-besaran di Sektor ESDM

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan perombakan besar-besaran di jajaran eselon I dan II-nya. Tak hanya di Kementrian ESDM yang melakukan perombakan, Satuan Kerja Khusus Hulu Migas (SKK Migas) juga melakukan perombakan total atas seluruh deputinya. Tujuan perombakan di kedua lembaga ini bertujuan untuk penyegaran dan mendapatkan performa terbaik dalam industri ESDM. Benarkah?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, sepertiga dari posisi eselon I yang dirombak di kementeriannya diisi oleh orang baru. Sebanyak 11 posisi, termasuk staf ahli, 30%-nya orang baru. Sebagian promosi dari Eselon II, sebagian lagi diisi dari orang luar yang ikut melamar. Menurutnya komposisi ini merupakan kombinasi yang disarankan Presiden Joko Widodo supaya dilakukan penyegaran dalam enam bulan.

Salah satu dilantik adalah IGN Wiratmadja Pudja, dari jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM menjadi Dirjen Migas definitif. Bersamaan dengan itu Menteri ESDM juga akan melantik pejabat Eselon II-ESDM. Lebih dari 40% Eselon II mengalami perombakan, promosi, rotasi, ada yang dari luar.

Memang harus diakui industri migas kerap mendapatkan sorotan tajam karena dianggap sebagai lahan basah dan licin. Jadi pejabat yang harus ada di sektor ini mau tak mau harus memiliki integritas dan iman yang kuat agar terhindar dari rayuan korupsi dan uang yang tidak halal.

Meski demikian, setelah enam bulan bekerja, sudah selayaknya pemerintah baru membuat keputusan dan kebijakan yang signifikan, tidak melulu hanya berkutat pada masalah reshuffle di sana-sini. Tampaknya sektor ini akhir-akhir ini mendadak hanya sibuk dengan memilih sumber-sumber daya manusianya ketimbang sibuk terjun ke masalah teknisnya. Masih banyak masalah teknis yang tak terselesaikan hingga kini. Sebut saja salah satunya yakni Mahakam yang masih terkendala dengan masalah masa transisi.

Kini reshuffle secara masif sudah dilakukan. Tidak ada alasan lagi untuk kembali lagi mengobok-obok perbaikan di sektor SDM. Kini saatnya sektor ini bekerja keras untuk mewujudkan keinginan pemerintah untuk mereduksi angka impor BBM dan minyak mentah dengan meningkatkan produksi migas nasional dan meningkatkan kegiatan eksplorasi.

Keputusan Mahakam, Kembali Meleset

Target pemerintah terkait penyelesaian kasus Mahakam kembali meleset, dari April entah sampai kapan. Padahal yang menjadi ironi, semakin lamanya keputusan terkait operatoship di blok tersebut dibuat, maka akan semakin berdampak pada produksi dalam masa jangka panjang.

Sebelumnya pemerintah memastikan bahwa jika tidak ada aral melintang, pada medio April ini masalah Mahakam akan selesai. Pada bulan ini diharapkan Pertamina dan Total mencapai kesepakatan mengenai masa transisi dan juga rencana pengembangan Mahakam pasca 2017. Namun dalam hitungan hari, Mei akan segera menjelang.

Pertamina sendiri mengakui belum ada pembicaraan dengan Total terkait dengan masalah transisi yang diungkapkan pemerintah. Saat ini, menurut Pertamina, Total masih menanti keputusan terkait pengoperasian Mahakam dari pemerintah. Dengan demikian maka pembahasan terkait heads of agreements mengenai masa transisi sebelum 2017 yang diinginkan Pertamina belum dapat dimulai.

Nah bisa dibayangkan jika saja pembahasan tersebut belum dimulai, lalu kapan keputusan mengenai operatorship bisa dilakukan? Bukan tak mungkin, itu baru terjadi dalam dua atau tiga bulan mendatang. Dan tentu saja semakin lama keputusan itu diambil maka produksi Mahakam bisa terancam.

Saat ini, selain transisi, masalah krusial lainnya adalah siapa saja perusahaan yang akan digandeng Pertamina per Januari 2018. Memang dalam berbagai kesempatan Pertamina senantiasa menegaskan akan bekerjasama dengan Total. Pertamina sendiri telah menyiapkan opsi untuk menggandeng Total E&P Indonesie dalam mengelola blok di delta Sungai Mahakam tersebut. Syaratnya, Total memberikan masa transisi sebelum kontrak pengelolaan berakhir pada 2017. Kemudian setelah 2017, Total akan turut menjadi operator.

Selain Total, Pertamina diminta pemerintah untuk juga menggandeng Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Yang menjadi masalah pemerintah telah menegaskan bahwa pemda tidak boleh menggandeng perusahaan swasta dalam mengelola Mahakam. Semua pendanaan harus dilakukan oleh pemda sendiri agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Namun pemda juga telah berkali-kali mengatakan bahwa tanpa pihak swasta, pihaknya akan sulit mendanai Mahakam.

Kini pemerintah harus bergerak cepat. Langkah awal adalah dengan memberikan surat keputusan ke SKK Migas. Dan selanjutnya SKK Migas memberikan surat tersebut ke pihak Total. Secara pararel mungkin Pertamina sudah mulai dapat melakukan diskusi dengan Total terkait kemungkinan masa transisi. Memang harus diakui, permintaan masa transisi ini agak sulit mengingat klausul tersebut tidak tercantum dalam kontrak kerja sama (PSC). Jika ada pemaksaan dari pemerintah, tentu jelas itu akan mencederai kontrak.

Meski demikian masa transisi itu bukan mustahil terjadi jika memang timbal balik untuk Total dalam pengelolaan Mahakam cukup ekonomis dan menguntungkan. Namun tentunya harus dilakukan berdasarkan pendekatan business to business dan simbiosis mutulisme bagi kedua belah pihak.

Pemerintah memang menginginkan agar setidaknya Pertamina menjadi pemilik saham mayoritas di tahun 2018, meski bagaimanapun Total harus diikutsertakan. Memang di atas kertas Pertamina merasa mampu untuk mengelola Mahakam, meski harus diakui tampaknya perusahaan plat merah itu kemungkinan bisa kesandung masalah dana karena keterbatasan kemampuan. Pertamina, menurut ESDM, bersedia menginvestasikan dana sebesar US$ 25,2 miliar selama 20 tahun di Mahakam. Jika dibagi 20 tahun, maka hanya ada dana sekitar US$ 1,26 miliar yang diinjeksikan untuk Mahakam. Percayalah, kolaborasi Pertamina dan Total masih merupakan opsi yang terbaik dalam pengelolaan Mahakam.

Total Komit Tetap Investasi di Mahakam

Kendati kontrak PT Total E&P Indonesie di Blok Mahakam akan berakhir pada akhir 2017, namun perusahaan minyak asal Perancis itu tetap akan menanamkan investasi di Blok Mahakam dalam beberapa tahun ke depan. Langkah tersebut penting untuk tetap mempertahankan produksi di blok tersebut.

Kesinambungan suatu produksi memang tak lepas dari komitmen investasi suatu perusahaan. Apalagi untuk blok tua seperti Mahakam yang membutuhkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan lebih jauh untuk menjaga produksi tidak turun. Nah ini lah yang akan dilakukan Total dalam menjaga produksi Mahakam. Memang harus diakui, dibutuhkan jiwa besar untuk tetap terus melakukan investasi di tengah ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak di Mahakam.

Total tidak mengurangi besaran investasi di Blok Mahakam. Pada tahun ini, nilai investasi Total mencapai US$ 2,4 miliar. Angka ini sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ditetapkan pemerintah melalui SKK Migas. Menurut Hardy investasi tersebut tidak akan dikurangi untuk menjaga tingkat produksi Blok Mahakam. Apalagi masih ada kontrak penjualan gas ke Jepang sampai 2022.

“POD (plan of development) yang sudah disetujui kita hormati, harus diikuti secara profesional. Karena kalau POD sudah disetujui SKK Migas kita harus jalankan,” kata dia.

Keseriusan Total ini sebelumnya juga pernah ditunjukan pada tahun lalu dengan tetap melakukan pengembangan-pengembangan untuk menjaga level produksi. Proyek Sisi Nubi Fase 2B yang menelan investasi sebesar US$ 739 juta adalah salah satu contoh pengembangannya. Proyek yang bagian dari proyek MP3EI yang telah dicanangkan sejak beberapa waktu lalu secara resmi diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 September 2014.

Dalam pengembangan proyek Sisi-Nubi Fase 2, Total akan menambah 35 sumur dan menelan biaya US$1.033 miliar, dimana US$ 739 juta dialokasikan untuk Fase 2B. Suatu angka fantastis meski di tengah ketidakjelasan nasibnya dalam pengelolaan blok tersebut.

Memang Mahakam adalah pemasok gas terbesar, yaitu sebesar 80 persen bagi kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur. Kilang itu sendiri sebagian besar diperuntukan ekspor ke negara-negara Asia, seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Jika saja produksi Mahakam turun, maka sudah pasti penerimaan negara juga akan anjlok. Dan bukan tak mungkin Indonesia harus menelan pil pahit, dari mulai kemungkinan membayar penalti dan juga dibawa ke arbitrase internasional.

Nah, keseriusan Total memang sudah tampak jelas. Duet Pertamina dan Total dalam mengelola Mahakam pasca 2017 bisa jadi merupakan solusi terbaik. Itu adalah win-win solution yang membawa kebaikan bagi negara ini. 

April, Masalah Blok Mahakam Selesai

Jika tidak ada aral melintang, pada medio April ini masalah Mahakam akan selesai. Pada bulan ini diharapkan Pertamina dan Total mencapai kesepakatan mengenai masa transisi dan juga rencana pengembangan Mahakam pasca 2017.

Masalah transisi ini memang akan dituangkan dalam Heads of Agreements antara kedua belah pihak. Hingga saat ini pembahasannya tengah berlangsung. Masalah berapa besar saham Total di Mahakam nanti bisa menjadi salah satu bargaining power bagi Total untuk menentukan masa transisi. Maklum saja, klausul mengenai masa transisi ini tidak ada dalam kontrak Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation dengan pemerintah.

Pertamina sendiri telah menyiapkan opsi untuk menggandeng Total E&P Indonesie dalam mengelola blok di delta Sungai Mahakam tersebut. Syaratnya, Total memberikan masa transisi sebelum kontrak pengelolaan berakhir pada 2017. Kemudian setelah 2017, Total akan turut menjadi operator. Namun sampai saat ini, belum ada pembicaraan mengenai berapa persen saham yang akan didapatkan Total setelah kontrak berakhir.

Memang tidak bisa tidak, Total harus diikutsertakan dalam pengelolaan Mahakam pasca 2017. Hal itu telah diutarakan pemerintah berulangkali. Mengelola Mahakam memang tidak mudah karena usianya yang sudah tidak lagi muda sehingga investasipun secara otomatis akan meningkat. Jadi mau tidak mau, Total tetap harus dilibatkan pasca 2017. Perusahaan plat merah Indonesia akan mendapatkan teknologi terbaru dan etos kerja dari Total yang berguna ketika melakukan ekspansi ke luar negeri. Dan lagi, yang tak dapat dihindari adalah pentingnya Total untuk menunjang operasional Mahakam. Dengan modal sebesar US$ 2,5 miliar per tahun tentunya akan sulit bagi Pertamina untuk mengelola Mahakam sendirian.

Pemerintah memang menginginkan agar setidaknya Pertamina menjadi pemilik saham mayoritas di tahun 2018, meski bagaimanapun Total harus diikutsertakan. Memang di atas kertas Pertamina merasa mampu untuk mengelola Mahakam, meski harus diakui tampaknya perusahaan plat merah itu kemungkinan bisa kesandung masalah dana karena keterbatasan kemampuan. Pertamina, menurut ESDM, bersedia menginvestasikan dana sebesar US$ 25,2 miliar selama 20 tahun di Mahakam. Jika dibagi 20 tahun, maka hanya ada dana sekitar US$ 1,26 miliar yang diinjeksikan untuk Mahakam.

Percayalah, kolaborasi Pertamina dan Total masih merupakan opsi yang terbaik dalam pengelolaan Mahakam. Toh jalan ini diambil demi keuntungan negara ini pula. Dan kini, April hampir habis. Kita berharap masalah ini segera diputuskan demi terjaganya level produksi Mahakam di masa mendatang.