Benarkah Asing Tekan Pemerintah Putuskan Mahakam?

merdeka.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku mendapatkan tekanan dari perusahaan asing dalam mengambil keputusan strategis terkait Blok Mahakam. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pihaknya masih terus menggodok nasib blok tersebut. Bukan tak mungkin jika masalah ini juga akan dibahas bersama calon pemerintah yang baru agar dapat segera diputuskan. Namun demikian, benarkah ada desakan asing terkait kasus Mahakam?

Masalah perpanjangan kasus Mahakam ini dimulai sejak tahun 2008. Saat itu kontraktor Mahakam, perusahaan asal Perancis dan partnernya perusahaan asal Jepang, Inpex mengajukan perpanjangan Blok Mahakam yang akan habis tahun 2017. Ketika itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih dipegang oleh Purnomo Yusgiantoro. Tahun berganti tahun, keputusan masalah Blok Mahakam belum juga putus, bahkan ketika MESDM sudah berada di tangan Darwin Zahedi Saleh dan juga Jero Wacik yang dilantik pada Oktober 2011. Namun nyatanya hingga kini keputusan itu tak kunjung datang.

Total telah menyampaikan proposal terbarunya pada tahun lalu. Demikian pula Pertamina. Perusahaan merah itu juga telah menyatakan minatnya kepada pemerintah untuk ikut mengelola Blok Mahakam pasca 2017. Namun pemerintah bergeming.

Bahkan beberapa saat yang lalu, Jero Wacik sempat mencetuskan ungkapan keraguan pemerintah untuk memutuskan kasus Mahakam. Pemerintah, kata Wacik kala itu, masih berpikir apakah akan memberikan keputusan mengenai perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat ini atau menunggu pemerintahan baru. Apalagi blok tersebut masa kontraknya baru akan habis tahun 2017.

Selain itu juga ada etika tertentu dalam pengambilan keputusan ketika masa jabatan hampir habis karena dapat diartikan negatif. Pertimbangan lainnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta jajarannya tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

Blok Mahakam ini sangat signifkan dalam menyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pajak dan revenue dari hasil jual beli gas dan LNG. Wajar saja jika banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk segera memberi keputusan. Pasalnya makin lama nasib Mahakam ditentukan pemerintah, maka dapat berpengaruh pada produksinya. Mengapa?

Jika saja pemerintah memutuskan sekarang, maka siapapun kontraktor yang dipilih akan dapat melakukan perencanaan investasi jangka panjang. Mahakam adalah blok tua yang membutuhkan investasi besar. Total dan Inpex harus menggelontorkan dana sebesar $2,5 miliar per tahun demi menjaga produksi Mahakam tidak melorot. Tanpa kegiatan apapun, laju penurunan blok tersebut bisa mencapai 50 persen per tahun.

Total dan Inpex tersebut juga sudah komit untuk menginvestasikan US$ 7,3 miliar hingga 2017 jika pemerintah memutuskan untuk memperpanjangan Blok Mahakam. Makanya dibutuhkan kepastian mengenai perpanjangan kontrak pasca 2017 demi menjaga agar laju penurunan produksi tidak semakin parah. Dan yang pasti, harap diingat: gas tidak lah sama dengan minyak. Sumur minyak relatif lebih mudah untuk dibuka-tutup, beda halnya dengan sumur gas.

Melihat kondisi ini, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk segera memberi keputusan. Bukan apa-apa, desakan itu toh demi kemaslahatan negara merah putih juga. Tak hanya sejumlah lembaga swadaya masyarakat, lembaga kajian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan Indonesia Petroleum Association (IPA) juga mendorong pemerintah untuk cepat menentukan keputusan perpanjangan blok Mahakam. Melihat realitas ini, jika dkatakan asing menekan pihak pemerintah untuk putuskan Mahakam, kok rasanya ungkapan ini agak berlebihan alias lebay.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menegaskan bahwa perpanjangan Blok Mahakam baru bisa diputuskan jika Peraturan Menteri ESDM keluar pada tahun ini. Pemerintah berusaha keras agar permen tersebut bisa dikeluarkan sebelum masa pemerintahan SBY berakhir pada Oktober nanti. Nah, permen itu lah yang akan dijadikan landasan bagi siapapun presidennya kelak, untuk memutuskan pihak yang berhak mengelola suatu blok jika kontraknya habis.

Apapun keputusan pemerintah nanti, setidaknya dibutuhkan tiga modal utama dalam pengelolaan industri migas, yakni padat modal, padat sumber karya (sumber daya manusia) dan pada teknologi. Kesemuanya dimiliki Total yang sudah pasti berpengalaman dalam mengelola Mahakam. Namun jika memperpanjang Mahakam tanpa memberikan ruang kepada Pertamina juga mustahil. Bagaimanapun Pertamina sebagai BUMN harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Untuk itu perpaduan Pertamina dan Total dalam perpanjangan Blok Mahakam adalah win-sin solution yang sangat manis. Pertamina misalnya, dapat belajar mengelola blok tersebut bersama dengan Total di masa transisi lima tahun pertama. Total telah berjanji untuk mentransfer teknologi pada Pertamina di masa perpanjangan nanti. Setelah lima tahun nanti diharapkan Pertamina dapat memiliki pengalaman untuk dapat mengelola blok itu, baik sendiri maupun berpartner dengan Total. Dengan demikian tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.