Mafia Minyak vs Pembangunan Kilang di Indonesia

Mafia di Indonesia telah menggurita. Tak hanya ada di komoditas minyak saja, tapi juga ada di komoditas lain, seperti misalnya mafia bibit, mafia sapi/daging sapi, mafia gula dan bahkan mafia haji. Nah, meski telah menjadi rahasia umum, namun urusan mafia kembali muncul setelah dalam debat calon waki presiden pekan lalu Jusuf Kalla berulang kali menyebut-menyebut keberadaan mafia.

Keberadaan mafia memang tak bisa dihinidari selagi Indonesia masih bergantung pada impor. Mereka adalah sosok-sosok orang bergerak mencari keuntungan dalam wadah kegiatan usaha impor. Dalam menjalankan usahanya, mereka menempuh segala cara untuk mendapatkan keuntungan materi termasuk bekerjasama dengan birokrat yang membuat kebijakan.

Tentu kita masih ingat bagaimana masalah mafia kartel daging terungkap beberapa saat lalu. Modus-modus dari mafia kartel daging sapi impor yang membuat daging sapi ini lah yang menjadikan harga daging sapi mahal.

Lalu bagaimana dengan mafia minyak? Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa ada mafia minyak yang bergerak di Indonesia. Makanya tak heran jika rencana pembangunan kilang  minyak di Indonesia senantiasa batal karena demi melanggengkan bisnis impor mereka. Mafia minyak ini bermaksud untuk melanggengkan importasi minyak. Hal ini tak lepas dari semakin meningkatknya konsumsi BBM Indonesia setiap tahun. Meski demikian sulit untuk membuktikan keberadaan mafia BBM di Indonesia.  Baru-baru ini ekonom Senior Emil Salim dan juga pengamat ekonomi Faisal Basri membenarkan adanya mafia minyak yang menguasai sektor migas Indonesia.

Urusan pembangunan kilang memang sangat alot di Indonesia. Pembangunan kilang terakhir dilakukan pada tahun1994 ketika Presiden Suharto meresmikan proyek kilang Balongan sebesar 125.000 barrel per hari. Sejak itu Indonesia tidak lagi memiliki kilang baru lagi, sementara konsumsi BBM terus meningkat sebesar sembilan persen per tahun, namun tidak dibarengi dengan tingkat supply yang memadai.

Memang tidak bsa dipungkiri, secara kasat mata selama ini permasalahan kilang bermuara dari pemerintah sendiri. Kementrian Keuangan dinilai sangat rigid, enggan memberikan insentif bagi pembangunan kilang. Tapi sejumlah pihak menengarai adanya mafia inilah yang menjegal pembangunan kilang minyak terealisasi.

Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa proyek pembangunan kilang itu memiliki margin yang sedikit, tanpa adanya sweetener atau gula-gula ataupun insentif dari pemerintah, maka mustahil proyek itu bisa berjalan. Hal ini bisa terlihat dari mundurnya Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum dalam proyek pembangunan kilang di Indonesia. Insentif yang diajukan kedua perusahaan itu ditolak mentah-mentah oleh Kementrian Keuangan karena dianggap berlebihan.

Padahal tanpa insentif tersebut, maka mustahil investor dapat mengantongi profit. Dan lagi apalah artinya incentif ketimbang Indonesia harus bergantung impor seumur hidup. Tapi kenyataannya, pemerintah lebih sering melihat sesuatu dari perspektif jangka pendek ketimbang jangka panjang. Inilah celakanya!

Pemerintah saat ini tengah mengais-ais investor untuk membantu membangun kilang di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bagaimanapun langkah ini masih lebih murah ketimbang melakukan impor. Beberapa bulan lalu pemerintah melakukan road show ke Singapura untuk mencari investor tersebut.

Dalam pertemuan di Singapura itu pemerintah berjanji untuk menyediakan lahan kosong seluas 700 meter di Bontang, Kalimantan Timur. Sengaja dipilih di lokasi tersebut karena wilayah tersebut sudah memilik infrastruktur yang baik. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif pajak selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Setidaknya pertemuan awal tersebut berhasil menjaring enam investor yang menyatakan tertarik. Investor yang tertarik itu berasal dari Jepang dan Inggris.

Selain itu, perusahaan swasta Kreasindo Resources Indonesia juga telah mendapatkan komitmen dari perusahaan asal Iran Nakhle Barani Pardis. Keduanya akan membangun kilang sebesar 150.000 barrel per hari. NBP berkomitmen untuk memasok minyak jenis berat sebesar 20.000 hingga 300.000 barel minyak mentah per hari. Kilang tersebut diharapkan mulai dibangun tahun 2015 dan diperkirakan 2018 sudah bisa beroperasi. Lokasi kilangnya antara di Banten atau Jawa Barat. Nilai investasi mencapai US$3 miliar.

Kini keduanya masih abu-abu kemajuannya. Tapi tentunya dengan adanya pemerintah baru, siapapun pasangan capres dan cawapres yang terpilih nanti, hendaknya serius memberantas mafia dalam segala  bidang. Mekanisme keran impor juga harus diperbaiki, agar celah-celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran dan mafia bisa dicegah.