Perangi Mafia Migas, Perlukah Petral Dibekukan?

Wacana pembekuan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) kembali mencuat setelah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkomitmen untuk memerangi mafia minyak dan gas. Petral kerap dituding sebagai mafia minyak yang merugikan Indonesia. Alhasil, banyak kalangan yang menyuarakan untuk menutup anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. 



Dalam rekomendasinya, tim transisi Jokowi-JK mengatakan bahwa mafia migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. Pemerintah baru berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk satgas anti mafia migas yang bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Penindakan terhadap pelanggar hukum dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera. Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru.

Langkah konkritnya, Petral akan dibekukan dan pemerintah akan melakukan audit investigatif terhadapnya. Selama proses pembekuan, masalah pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia.

Saat ini saham Petral 99,83% dimiliki oleh Pertamina dan 0,17% dimiliki Direktur Utama Petral , Nawazir. Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha. Pengadaan minyak oleh Petral dilakukan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Karena ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN pernah melontarkan wacana pembubaran Petral yang bermarkas di Singapura ini. Alasan pembubaran Petral ini agar Pertamina sebagai korporasi dapat menjalankan kinerjanya secara baik di sektor hulu. Dahlan Iskan menjelaskan, selama ini banyak yang menilai bahwa Petral merupakan ajang korupsi para pejabat dan petinggi Pertamina. Petral dijadikan ajang mendapatkan komisi dari ekspor impor minyak bagi orang-orang tertentu. Karena berdomisili di Singapura, menjadi sulit dikontrol.

Dalam perkembangannya terdapat penolakan dari sejumlah kalangan terkait rencana pembubaran Petral yang bertugas melakukan ekspor impor minyak mentah untuk Pertamina itu.  Dan akhirnya wacana pembubaran Petral ini kandas di tengah jalan.

Meski demikian banyak pihak menilai bahwa pembubaran Petral tidak akan menyelesaikan persoalan mafia migas di Tanah Air. Pasalnya keberadaan mafia migas berada dari hulu hingga hilir, tidak hanya di Petral saja. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kasus korupsi di sektor energi dan sumber daya mineral yang terkesan amat berjamaah. Dimulai dari ditangkapnya mantan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK Migas) yang juga mantan wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini pada tahun 2013 dan disusul dengan penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Jadi jika ingin memberantas mafia migas dan memerangi korupsi industri tersebut, pemerintah harus melakukan reformasi besar-besaran. Tidak hanya di Petral, tapi juga di sejumlah lembaga lain yang berpotensi mengundang terjadinya kongkalingkong. Tidak bisa tidak, Kementrian ESDM, Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), SKK Migas juga harus diawasi dengan ketat. Pemerintah harus berupaya sedemikian rupa untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut karena kesehariannya tak lepas dari uang jutaan dollar.

Kembali ke soal Petral. Jikapun Petral dibubarkan, fungsi pengadaan minyak mentah tetap dibutuhkan. Pemindahan fungsi Petral ke Pertamina yang notabene akan dijalankan di Indonesia akan dapat memotong biaya operasional. Pengawasannya pun akan lebih mudah untuk dilakukan. Tapi sekali lagi, tentu saja pemerintah harus komit dalam pemberantasan mafia ini.  

Meski demikian, sebelum pemerintah benar-benar membubarkan Petral, alangkah baiknya jika Jokowi dan JK melakukan studi kompehensif mengenai dampak positif dan negatif dari pembubaran unit bisnis Pertamina tersebut. Jangan sampai keputusan yang salah malahan akan menjadi bumerang bagi negara ini.

Meski Menang Konvensi, Mimpi Dahlan Iskan Jadi Presiden Kandas

Meski telah keluar sebagai pemenang dalam konvensi Partai Demokrat dengan mendapat suara 17,5 persen, namun toh Dahlan Iskan hanya bisa gigit jari. Kemenangannya tidak bisa menghantarkannya menjadi calon orang nomer satu di republik ini. Hal tersebut terjadi karena hasil pemilihan legislatif April lalu, Partai Demokrat hanya berhasil mendapatkan suara sebesar 10,19 persen, merosot jauh dibandingkan pada Pileg tahun 2009. Pepatah menggambarkan kondisi tersebut dengan “dari hero menjadi zero.”

Memang Dahlan berhasil mengalahkan para pesaing beratnya dalam konvensi tersebut, seperti Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Edhie Wibowo dan Dino Patti Djalal. Bahkan yang lebih mengenaskan, Dino dan Gita sampai terpaksa melepaskan jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Menteri Perdagangan demi serius dalam mengikuti konvensi tersebut. Tak heran mereka mengambil langkah yang revolusioner tersebut, mengingat pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menang telak. Pada saat itu figur sang Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yakni SBY juga masih sangat bagus sehingga elektabilitas partai sangat kinclong.

Yang menjadi kendala adalah ketika dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, sejumlah masalah menghantui partai berlambang segi tiga itu. Satu per satu kadernya terindikasi korupsi, seperti misalnya Angelina Sondakh, mantan Menteri Olah Raga Andi Mallarangen, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sementara kinerja SBY pada kabinet ini juga dianggap tidak terlalu istimewa. Akibatnya elektabilitas partai turun drastis.

Pada pekan lalu, Partai Demokrat akhirnya mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menelurkan sembilan butir sikap sementara Partai untuk menghadapi Pilpres 2014 nanti. Diantara sembilan kesimpulan Partai Demokrat tersebut, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa Partai Demokrat tahun ini siap untuk menjadi partai oposisi dan tidak akan turut meramaikan pertarungan Pilpres 2014. Namun, kesimpulan tersebut tidak akan berubah sebelum ada ketetapan secara definitif. Demikian disampaikan SBY. Artinya harapan Dahlan Iskan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kandas sampai disitu.

Sebelum sikap partai tersebut diumumkan, memang ada isu-isu mengenai kemungkinan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Meskipun demikian, kemenangan Dahlan Iskan dalam konvensi Partai Demokrat tetap tidak diperhitungkan. Disebutkan Aburizal Bakrie akan maju menjadi calon presiden didampingi oleh adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo sebagai calon wakil presiden. Bahkan rapimnas Partai Golkar sudah menyepakati itu.

Namun apa lacur, di penghujung pendaftaran capres dan cawapres, tiba-tiba Golkar menelikung. Partai berwarna kuning itu tiba-tiba merapat ke kubu koalisi Partai Gerindra-PAN-PPP-PKS dan PBB. Keputusan itu terasa mendadak. Meninggalkan Partai Demokrat menjadi seorang diri tanpa teman karena pada pagi ini, PDIP-Nasdem-PKB dan Hanura telah mendekrasikan kekoalisiannya dan bahkan mendaftarkan pencalonan presiden dan wapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tentunya nama Dahlan Iskan tidak lah asing bagi masyarakat Indonesia. Banyak tingkah polahnya yang berhasil menarik perhatian publik, seperti misalnya proyek mobil murah, naik kereta api dari Jakarta ke Bogor untuk menghadiri sidang kabinet, dan lain sebagainya. Awalnya tampak menarik dan terlihat ‘down to earth’ alias merakyat, tapi lama-lama sebagian masyarakat, menilainya sebagai bagian dari politik pencitraan ala Dahlan.

Bicara Dahlan, memang tak bisa lepas dari Pertamina dan Blok Mahakam. Kaitan ketiganya sangat kuat. Pasalnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap kesempatan tanpa basa basi selalu menyatakan dukungannya kepada Pertamina untuk mengambilalih Blok Mahakam setelah kontrak kerjasamanya usai pada tahun 2017.

Dahlan mengaku pihaknya tak ingin Mahakam dikelola dan jatuh ke tangan pihak asing. Dengan demikian Dahlan secara intensif melakukan pertemuan dengan Pertamina untuk membahas kemampuan perusahaan plat merah itu untuk mengelola Mahakam. Dan dari hasil diskusi tersebut, Dahlan memastikan bahwa Pertamina mampu secara profesional dengan skema pendanaan yang ada.

Apa yang dibicarakan Dahlan ini, memang diamini oleh seluruh peserta konvensi. Dalam Debat Kenegaraan Konvensi Capres tahun lalu, mereka bersama-sama memastikan bahwa dalam pandangan mereka Pertamina dianggap sudah siap untuk mengelola Mahakam. Dengan demikian pemerintah tidak perlu lagi memperpanjang kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corp di Mahakam pasca 2017, ketika kontrak bagi hasil (production sharing contract) habis.

Kini Partai Demokrat terpuruk, Dahlan Iskan pun lebih terpuruk, meski sebelumnya keduanya sangat yakin akan mengantungi suara terbanyak. Toh dagangan utama mereka, yakni nasionalisme, ternyata tidak laku.

Masalah Mahakam memang tidak bisa dilihat dari sudut nasionalisme, melainkan dari sudut kemampuan. Pertamina memang akan menjadi operator Mahakam di masa mendatang. Namun harus terlebih dahulu bekerjasama dengan Total pada masa transisi, yaitu lima tahun pertama pasca 2017. Pada masa transisi itulah Pertamina bisa dapat belajar akan banyak hal, seperti teknologi dan SDM. Dan Total pun, sudah menyatakan kesediaannya untuk transfer teknologi kepada Pertamina. Jadi bagaimanapun, pengelolaan bersama antara Pertamina dan Total adalah win-win solution dan solusi terbaik bagi kemaslahatan Republik Indonesia tercinta ini.

Kasus KSO Blok Migas Cepu, Lagi-lagi Dahlan Iskan dan Pertamina……..

republika.com

Sosok Menteri Negara Badan Umum Milik Negara (menneg BUMN) Dahlan Iskan memang selalu menjadi sorotan publik. Selalu ada saja yang dilakukannya, lepas positif maupun negative, sehingga mengundang perhatian masyarakat. Ketika publik masih teringat perang urat antara Dahlan dan Pertamina soal pembubaran Petral, tiba-tiba sang menteri bermanuver 180 derajat dengan mendukung perusahaan plat merah itu untuk mengelola Blok Mahakam pasca 2017. Dan kini keduanya diberitakan terlibat dalam Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP di Lapangan Limau Timur dan Lapangan Cepu yang diduga syarat penyimpangan.

Dugaan penyimpangan itu berawal dari dipilihnya Daging Oilfield Company Ltd asal Cina dan PT Geo Cepu Indonesia dalam KSO Pertamina EP, masing-masing dalam pengelolaan Lapangan Limau Timur (Asset 2) dan Lapangan Cepu (Asset 4).

Menurut pemerhati masalah kebijakan energi nasional Yusri Usman, seperti yang dilansir dari jurnas (18/11/2013), KSO Pertamina dengan pihak swasta sebenarma bisa dilakukan, namun hanya pada lapangan yang sudah tidak dioperasikan Pertamina karena membutuhkan teknologi baru dan modal besar. Sedangkan lapangan Limau dan Cepu masih produktif, sehingga tidak perlu di-KSO-kan. Yusri juga meminta seluruh karyawan untuk melaporkan tindakan jajaran direksi dan komisaris Pertamina serta Dahlan Iskan yang ikut mengetahui dan menyetujui proses bisnis tersebut.

Lain lagi dengan ulasan majalah TEMPO yang menyatakan keterlibatan perusahaan swasta dalam proyek KSO Pertamina tak lepas dari bantuan Dahlan Iskan yang meloloskan perusahaan sahabat lamanya untuk mengerjakan proyek eksplorasi sumur-sumur minyak tua milik Pertamina di Blok Cepu. Memo atau disposisi Dahlan Iskan itu dikatakan telah memuluskan jalan perusahaan asal Hongkong itu. Dan, oleh karenanya Pertamina kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp. 37 triliun. Sejumlah pihak yang dikaitkan dengan kasus ini membantah adanya katelebece dalam menentukan KSO. Semuanya diklaim sebagai bisnis murni tanpa adanya kepentingan pihak tertentu.

Lepas dari kasus tersebut, masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) memang masih merebak di Indonesia. Memang arusnya tidak sederas dahulu ketika sebelum era reformasi. Namun toh tetap saja KKN masih mendominasi dan dapat mengubah arah kebijakan pemerintah untuk memuluskan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Bukan bermaksud mengjudge Dahlan Iskan dan jajaran direksi Pertamina bersalah dalam kasus KSO Cepu, namun adanya pemberitaan itu cukup membuat orang awam tergelitik. Jika saja memang blok sekelas di-KSO-kan, bagaimana dengan nasib Blok Mahakam yang lebih sulit dan menantang?

Blok Mahakam memang terkenal memiliki karakteristik unik dan sulit. Sebagai blok yang telah berusia puluhan tahun, tidak mengherankan jika laju penurunan produksinya mencapai 50 persen per tahun. Total E&P Indonesie dan Inpex harus menggelontorkan investasi (capital expenditure) sebesar US$2,6 miliar per tahun untuk menahan laju penurunan produksi dan menjaga produksi di level 1,7 miliar barel per hari. Total tidak main-main dalam mengelola Mahakam karena memang dibutuhkan teknologi, modal dan kecakapan sumber daya manusia. Bahkan, sebagai gambaran, ketika salah satu sumur Total mengalami kebocoran, perusahaan asal Perancis itu harus memanggil tenaga ahli yang didatangkan dari Perancis untuk memastikan bahwa kebocoran tersebut tidak membahayakan.

Lalu bagaimana dengan Pertamina jika diserahkan Blok Mahakam secara penuh? Sanggup kah ia mengelolanya sebaik Total? Ini patut dijadikan tanda tanya besar.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pertamina adalah menjadi ATM bagi para bohir-bohir di negara ini. Sanggupkah Pertamina mempertahankan diri dari segala kepentingan segelintir orang tersebut dan hanya fokus pada kepentingan negara saja?

Mahakam bisa menjadi lahan empuk bagi para penguasa untuk dapat mengeruk keuntungan bagi pribadi. Inilah yang patut diwaspadai, selain tentunya unsur modal, teknologi dan SDM juga tak kalah penting. Untuk itu diperlukan penyeimbang, yang bisa didapatkan melalui perpanjangan Total dan Inpex di Blok Mahakam pasca 2017. Joint operatorship dengan komposisi 35:35:30 bagi Total, Inpex dan Pertamina diyakini bisa menjadi jalan keluar dari kekhawatiran adanya KKN dalam pengelolaan Mahakam.

Selain itu adanya peran operator lama dalam kontrak kerja sama yang baru diyakini juga dapat mempertahankan laju produksi Blok Mahakam itu sendiri. Dengan demikian maka pendapatan APBN dari sektor migas, khususnya Mahakam, tidak akan terganggu.

Dahlan Iskan, Sosok Kontroversial di Indonesia

www.republika.co.id

Dahlan Iskan atau cukup dikenal dengan inisial DI merupakan sosok yang sangat kontroversial di Indonesia. Bermula dari sepak terjangnya di dunia media, Jawa Pos Group, karirnya melaju cepat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kurun waktu Desember 2009 hingga Oktober 2011. Sepak terjangnya ternyata menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga sejak 2011, Dahlan Iskan didapuk menjadi Menteri Negara BUMN.

Sosok Dahlan yang easy going, tidak terpaku pada urusan birokrasi, terkesan merakyat sehingga tampak ada batasan antara pejabat dan rakyat, segera berhasil merebut hati masyarakat Indonesia. Masih ingat dalam ingatan kita, Dahlan lebih memilih untuk naik Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi AC Commuter Line jurusan Jakarta-Bogor dari Stasiun Manggarai pada Desember 2011 untuk menghadiri Sidang Kabinet di Istana Bogor. Malahan sesampainya di Stasiun Bogor, Dahlan masih sempat menyantap soto di salah satu warung dekat area tersebut. Setelah itu ia memilih naik ojek untuk mencapai istana, meski pada akhirnya harus berurusan dengan Paspamres. Sepak terjangnya yang tanpa batasan itulah akhirnya berhasil meraih hati rakyat. Bahkan bermunculan spekulasi bahwa Dahlan akan menjadi kandidat kuat dalam bursa pemilihan presiden tahun 2014.

Tak hanya itu, pernyataan-pernyataan dan buah pikiran Dahlan sering kali nyeleneh atau kontroversial. Misalnya saja idenya untuk membubarkan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, Petral. Ide ini jelas membuat Pertamina kebakaran jenggot. Dalam beberapa bulan, pro dan kontra, tarik otot dan silang pendapat mengenai ide tersebut mewarnai sejumlah media di ibukota. Dan akhirnya…..ide hanya tinggal ide. Pembubaran batal dilakukan dan Petral tetap menjalankan bisnisnya seperti sedia kala.

Ide kontroversial lainnya bisa ditilik dari kasus mobil listrik yang digadang-gadang Dahlan menjadi mobil nasional. Untuk merealisasikan idenya, bahkan Dahlan sampai mengunjungi pabrik mobil listrik Tesla di Seattle, Amerika Serikat. Dahlan yakin, bahwa proyek mobil nasional bisa moncer, meski sejumlah pengamat mengatakan mobil jenis tersebut sulit dipasarkan di Indonesia karena dua kendala. Kendala pertama masalah baterai, teknologi baterai saat ini maksimal hanya dapat menempuh jarak 100 km. Kendala utama yang kedua yakni infrastruktur pengisian mobil listrik masih sangat minim. Dan seperti halnya Petral, ide hanya tinggal ide. Ide tersebut hilang bak ditiup angin.

Baru-baru ini Dahlan lagi-lagi mengeluarkan statement yang kontroversial mengenai Blok Mahakam. Menurutnya ia siap pasang badan untuk memperjuangkan Pertamina mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak saat ini berakhir tahun 2017. Pertamina diyakini siap dari sisi keuangan dan teknis untuk mengakuisisi blok yang
 berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.

Dahlan bersandar pada pengalaman Pertamina mengelola West Madura Offshore (WMO). Terbukti setelah WMO diambil alih dari Kodeco kinerja operasional blok itu
 meningkat dari 10.000 barel per hari menjadi 30.000 barel per hari.

Benarkah Dahlan? Dahlan mungkin lupa, dunia minyak dan gas adalah sesuatu yang lain dari yang lain. Perkiraan dan realisasi bisa jadi berbanding terbaik. Segala sesuatunya serba tidak bisa diperkirakan alias unpredictable. Demikian juga kasus Mahakam. Blok yang letaknya di lepas pantai ini, memiliki karakteristik sendiri. Tidak semua perusahaan bisa menyedot gas dari dalam perut Mahakam. Sebelumnya Mahakam ini dimiliki 100 persen oleh Inpex, namun akhirnya Total masuk ke blok tersebut dengan mengantongi 50 persen saham. Alhasil, baru di tangan Total lah, Mahakam berhasil berproduksi.

Lalu bagaimana hasilnya jika Pertamina mengambilalih 100 saham di Mahakam? Ceritanya pasti lain. Mahakam tidak bisa disamakan dengan Blok WMO. Karakteristik keduanya sangat berbeda. Keberhasilan Pertamina di WMO bukan jaminan perusahaan tersebut dapat menorehkan keberhasilan pula di Mahakam.

Laju penurunan Blok Mahakam sangatlah tinggi, sekitar 50 persen per tahun.  Pada tahun ini Mahakam diperkirakan memproduksi 1,7 miliar kaki kubik gas per hari. Angka ini jauh menurun dibandingkan produksi-produksi tahun sebelumnya yang sempat menyentuh angka 2,6 miliar kaki kubik per hari.

Dibutuhkan teknologi dan Sumber Daya Manusia yang berpengalaman untuk dapat menahan laju penurunan tersebut. Selain itu dibutuhkan dana yang juga tidak sedikit. Mungkin saja Pertamina sanggup berinvestasi di Mahakam, namun tentunya sumber dana perusahaan itu hanya akan tersedot ke blok itu saja. Ruang gerak Pertamina untuk melakukan ekspansi-ekspansi bisnis di luar negeri akan terkendala. Pengembangan Blok East Natuna juga bisa jadi tidak lancar. Dengan demikian rencana Pertamina untuk menjadi World Class Energy Company di tahun 2025 akan terganggu.

Total dan Inpex telah mengajukan proposal ke pemerintah mengenai scenario perpanjangan blok. Disebutkan, keduanya berkomitmen untuk menanamkan  investasi sebesar $7,3 miliar hingga 2017. Investasi tersebut sangat vital demi mempertahankan level produksi agar tidak melorot tajam. Diperkirakan laju produksi Mahakam mencapai 1,1 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2017 dengan berbagai kegiatan pengembangan yang membutuhkan dana besar. Namun tanpa aktivitas pengembangan lapangan apa pun, maka produksi gas Mahakam akan jeblok ke level 800.000 kaki kubik per hari.

Total dan Inpex juga menyodorkan scenario masa transisi pada lima tahun pertama pasca 2017, dimana Pertamina dapat masuk ke dalam konsorsium ini. Total pun berjanji untuk mengajarkan alih teknologi kepada Pertamina. Agaknya proposal ini adalah bentuk yang ideal dalam menjawab kisruh kasus Mahakam.

 Kita harus melihat secara jernih dan proporsional. Jangan sampai Mahakam menjadi bulan-bulanan Dahlan untuk mendapatkan suara menjelang Pilpres 2014.